Postingan
Apresiasi Gerak Cepat Kejati Riau Tangani Tipikor, DS. Sagala: Juga Bongkar Berkas Laporan Dugaan Korupsi Pemko Pekanbaru
https://www.riaupublik.com/2020/07/apresiasi-gerak-cepat-kejati-riau.html
Selasa, 7 Juli 2020
PEKANBARU, RIAUPUBLIK.COM-- Gerak Cepat Ungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Dewan Pimpinan Provinsi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPP LPPNRI) Riau, Mengapresiasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, DS. Sagala Mengungkapkan Pada Riaupublik.com Dia. DS Sagala sebut, Pemanggilan Sekdaprov Riau Yan Prana tanda dari bekerja Kejati Riau, dalam Mengungkap Kasus Korupsi Di Provinsi Riau, Diketahui Pemeriksaan Sekertaris Daerah Pemrov Riau (Sekdaprov) ujung dari Jabatan Yan Prana Diwaktu Menjabat Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemkab Siak.
"Saya..! Apresiasi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Mengungkap Dugaan Korupsi Yang Merugikan Negara, serta Masyarakat Siak Sendiri, Apresiasi Saya Pada Kepala Kejati, langsung perintahkan Turun Ke Pemkab Siak, Dalam Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Dalam Penyelidikan ada 4 Instansi, 1 Lembaga di Pemkab Siak. Langsung di obok- Obok Kejati Riau, Lebih Lanjut Kita Tunggu Pergerakan Kejati Riau, menguak tabir Dugaan Korupsi Di kabupaten Siak, atas nama LPPNRI Riau. saya sudah Memberikan Tugas Pada Anggota. ikut mengawal Kasus ini, sampai akhirnya dimana ?,."Ungkapnya Ketua DPP LPPNRI Riau H.Dedi Syaputra Sagala.
Pemeriksaan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid, diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Senin (6/7/2020), mulai pukul 08.30 WIB.
Pemeriksaan Sekdaprov Yan Prana Jaya ini terkait dugaan korupsi di Kabupaten Siak. Hingga pukul 17.00 WIB, mantan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Siak tersebut, pantauan wartawan sudah menanti sejak pagi, belum keluar dari ruangan pemeriksaan.
Asisten Pidana Khusus Kejati Riau, Hilman Azazi, dikonfirmasi membenarkan penyidiknya tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di sejumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Siak. Dilansir Kumparan.
Lebih Lanjut Ketua DPP LPPNRI DS. Sagala menyinggung Kejati Riau, membokar Berkas Laporan Masyarakat Dugaan Korupsi Di Pemerintah Kota Pekanbaru, karena pantau LPPNRI, Ada Laporan Masayarakat Terkait lahan Perkantoran Walikota Pekanbaru Di Tenayan Raya, Masih Sebatas Tanda (?).
"Selain Kejati Riau Ungkap Dugaan Korupsi Di Kabupaten Siak, PR Besar Kejati Juga Ada Di Pemko Pekanbaru Terkait rasuah pengadaan lahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru. Agar Kejati Riau Segera Di Telisik Tiem 9. Kasus Ini Bagian Dari Laporan DPP LPPNRI Riau Ke Pusat, Jadi Saya Harap kejati riau serius mendalami Risua Pengadaan Lahan Kantor Walikota Pekanbaru. di Tenayan Raya." Cetus H.Dedi Sayaputra Sagala.
Sebelum Nya telah di tayang media online Risuah Pengadaan Lahan Kantor Walikota Pekanbaru (Riau) Untuk mendalami sangkaan ini, Korps Adhiyaksa Riau diketahui mengundang sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru untuk diklarifikasi. Langkah itu dilakukan dalam rangka pengumpulan data dan bahan keteragan.
Terkait hal ini, Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Muspidauan kepada, membenarkannya. Dikatakan dia, pihaknya tengah mengusut dugaan rasuah pengadaan lahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru.
"Iya, kami mengusut dugaan korupsi pengadaan lahan (perkantoran Pemko Pekanbaru di Tenayan Raya, red). Penanganan perkara ini belum naik ke tahap penyelidikan, kami masih melakukan klarifikasi," ungkap Muspidauan, Kamis (20/2).
Perkara tersebut, lanjut mantan Kasi Datun Kejari Pekanbaru itu, ditangani Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau. Sejauh ini, tambah Muspidauan, sudah ada beberapa orang yang disinyalir mengetahui pelaksanaan pengadaan lahan tahun 2013 diklarifikasi, termasuk panitia tim sembilan. **
"Saya..! Apresiasi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Mengungkap Dugaan Korupsi Yang Merugikan Negara, serta Masyarakat Siak Sendiri, Apresiasi Saya Pada Kepala Kejati, langsung perintahkan Turun Ke Pemkab Siak, Dalam Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Dalam Penyelidikan ada 4 Instansi, 1 Lembaga di Pemkab Siak. Langsung di obok- Obok Kejati Riau, Lebih Lanjut Kita Tunggu Pergerakan Kejati Riau, menguak tabir Dugaan Korupsi Di kabupaten Siak, atas nama LPPNRI Riau. saya sudah Memberikan Tugas Pada Anggota. ikut mengawal Kasus ini, sampai akhirnya dimana ?,."Ungkapnya Ketua DPP LPPNRI Riau H.Dedi Syaputra Sagala.
Pemeriksaan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid, diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Senin (6/7/2020), mulai pukul 08.30 WIB.
Pemeriksaan Sekdaprov Yan Prana Jaya ini terkait dugaan korupsi di Kabupaten Siak. Hingga pukul 17.00 WIB, mantan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Siak tersebut, pantauan wartawan sudah menanti sejak pagi, belum keluar dari ruangan pemeriksaan.
Asisten Pidana Khusus Kejati Riau, Hilman Azazi, dikonfirmasi membenarkan penyidiknya tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di sejumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Siak. Dilansir Kumparan.
Lebih Lanjut Ketua DPP LPPNRI DS. Sagala menyinggung Kejati Riau, membokar Berkas Laporan Masyarakat Dugaan Korupsi Di Pemerintah Kota Pekanbaru, karena pantau LPPNRI, Ada Laporan Masayarakat Terkait lahan Perkantoran Walikota Pekanbaru Di Tenayan Raya, Masih Sebatas Tanda (?).
"Selain Kejati Riau Ungkap Dugaan Korupsi Di Kabupaten Siak, PR Besar Kejati Juga Ada Di Pemko Pekanbaru Terkait rasuah pengadaan lahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru. Agar Kejati Riau Segera Di Telisik Tiem 9. Kasus Ini Bagian Dari Laporan DPP LPPNRI Riau Ke Pusat, Jadi Saya Harap kejati riau serius mendalami Risua Pengadaan Lahan Kantor Walikota Pekanbaru. di Tenayan Raya." Cetus H.Dedi Sayaputra Sagala.
Sebelum Nya telah di tayang media online Risuah Pengadaan Lahan Kantor Walikota Pekanbaru (Riau) Untuk mendalami sangkaan ini, Korps Adhiyaksa Riau diketahui mengundang sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru untuk diklarifikasi. Langkah itu dilakukan dalam rangka pengumpulan data dan bahan keteragan.
Terkait hal ini, Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Muspidauan kepada, membenarkannya. Dikatakan dia, pihaknya tengah mengusut dugaan rasuah pengadaan lahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru.
"Iya, kami mengusut dugaan korupsi pengadaan lahan (perkantoran Pemko Pekanbaru di Tenayan Raya, red). Penanganan perkara ini belum naik ke tahap penyelidikan, kami masih melakukan klarifikasi," ungkap Muspidauan, Kamis (20/2).
Perkara tersebut, lanjut mantan Kasi Datun Kejari Pekanbaru itu, ditangani Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau. Sejauh ini, tambah Muspidauan, sudah ada beberapa orang yang disinyalir mengetahui pelaksanaan pengadaan lahan tahun 2013 diklarifikasi, termasuk panitia tim sembilan. **
