Postingan
Terkait (PT.RAPP) Permen LHK Nomor 17 Tahun 2017, Asperikom Datangi DPRD Prov Riau,
https://www.riaupublik.com/2017/10/terkait-ptrapp-permen-lhk-nomor-17.html
Senin, 16 Oktober 2017
PEKANBARU, RIAQUPUBLIK.Com-- Ratusan Serikat Pekerja Riau Komplek (Asperikom) mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau Senin (16/10/2017. Kehadiran karyawan bubur kertas terbesar di Asia tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait Permen LHK Nomor 17 tahun 2017 terkait lahan gambut.
Asperikom menyampaikan aspirasi dan meminta dukungan terhadap anggota DPRD Riau agar Pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan meninjau kembali Permen No 17 tahun 2017 tersebut.
"Adapun dampak dari terbitnya Permen LHK Nomor : 17 tahun 2017 ini adalah PHK besar-besaran, sebagaimana yang pernah terjadi pada 2008. Kali ini, kita tidak ingin hal ini terjadi lagi akibat kebijakan negara," ungkap Juru Bicara Asperikom, Sumanto, di hadapan ketua dan anggota Dewan.
Meski belum terjadi, lanjut Sumanto, pihaknya telah melakukan berbagai upaya dan aksi, seperti menyurati Presiden, Wakil Presiden, dan sejumlah pihak di Jakarta. Karena, menurutnya, Permen LHK Nomor 17 tahun 2017 ini sarat dengan muatan politis.
"Karena ini tidak murni untuk penyelamatan hutan. Tapi ini atas desakan dunia internasional," tegasnya.
Ketua DPRD Riau Septina Primawati yang menerima asperikom mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi karyawan. Dewan menyebut tidak menginginkan kekhawatiran karyawan jika terjadi PHK besar-besaran.
"Aspirasi asperikom akan kita dukung dan nanti menyurati Presiden. Kami akan rapat di pimpinan untuk mencari solusi," ujar Septina.
Anggota Dewan Ilhas HU, Markarius, Hardyanto,Soniwati, EV Tenger Sinaga, Husni Thamrin, Taufik Arrakhman, dan Siswadja Muljadi menyebut kalau anggota Dewan wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat karena sudah menjadi tugas seorang wakil rakyat sesuai dengan amanah undang-undang.
"Sesuai dengan arahan pimpinan kami tadi, kami akan perjuangkan aspirasi bapak dan ibu-ibu. Biar kami mati, kami akan perjuangkan sampai titik darah kami terakhir," sebut Legislator asal Kampar itu.
"Kita di daerah harus berjuang. Kalau perlu kita demo ke pusat kalau ini tidak ditanggapi," tegas Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Hardianto menyampaikan sangat naif apabila selaku wakil rakyat, pihaknya tidak menyikapi permasalahan ini. "Belasan paguyuban ini merupakan representasi masyarakat riau. Kita tidak berbicara soal RAPP ataupun Sukanto Tanoto. Tapi ini soal rakyat Riau," sebut Hardianto.
Informasi yang beredar, sejak kementerian LHK mencabut sebagian izin RAPP, perusahaan Sukanto Tanoto tersebut kocar kacir. Termasuk menggiring pencabutan izin terhadap pemutusan kerja yang membuat karyawan khawatir.
Penggiringan terhadap pemutusan tenaga kerja tersebut membuat karyawan yang bekerja di RAPP khawatir dan melakukan kunjungan kedewan untuk meminta dukungan. Informasi dilapangan para pekerja di RAPP ini jugalah akan melakukan demo besar besaran dan memboikot bandara jika pemerintah tidak malakukan peninjauan kembali permen KL no 17 tahun 2017
Asperikom menyampaikan aspirasi dan meminta dukungan terhadap anggota DPRD Riau agar Pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan meninjau kembali Permen No 17 tahun 2017 tersebut.
"Adapun dampak dari terbitnya Permen LHK Nomor : 17 tahun 2017 ini adalah PHK besar-besaran, sebagaimana yang pernah terjadi pada 2008. Kali ini, kita tidak ingin hal ini terjadi lagi akibat kebijakan negara," ungkap Juru Bicara Asperikom, Sumanto, di hadapan ketua dan anggota Dewan.
Meski belum terjadi, lanjut Sumanto, pihaknya telah melakukan berbagai upaya dan aksi, seperti menyurati Presiden, Wakil Presiden, dan sejumlah pihak di Jakarta. Karena, menurutnya, Permen LHK Nomor 17 tahun 2017 ini sarat dengan muatan politis.
"Karena ini tidak murni untuk penyelamatan hutan. Tapi ini atas desakan dunia internasional," tegasnya.
Ketua DPRD Riau Septina Primawati yang menerima asperikom mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi karyawan. Dewan menyebut tidak menginginkan kekhawatiran karyawan jika terjadi PHK besar-besaran.
"Aspirasi asperikom akan kita dukung dan nanti menyurati Presiden. Kami akan rapat di pimpinan untuk mencari solusi," ujar Septina.
Anggota Dewan Ilhas HU, Markarius, Hardyanto,Soniwati, EV Tenger Sinaga, Husni Thamrin, Taufik Arrakhman, dan Siswadja Muljadi menyebut kalau anggota Dewan wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat karena sudah menjadi tugas seorang wakil rakyat sesuai dengan amanah undang-undang.
"Sesuai dengan arahan pimpinan kami tadi, kami akan perjuangkan aspirasi bapak dan ibu-ibu. Biar kami mati, kami akan perjuangkan sampai titik darah kami terakhir," sebut Legislator asal Kampar itu.
"Kita di daerah harus berjuang. Kalau perlu kita demo ke pusat kalau ini tidak ditanggapi," tegas Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Hardianto menyampaikan sangat naif apabila selaku wakil rakyat, pihaknya tidak menyikapi permasalahan ini. "Belasan paguyuban ini merupakan representasi masyarakat riau. Kita tidak berbicara soal RAPP ataupun Sukanto Tanoto. Tapi ini soal rakyat Riau," sebut Hardianto.
Informasi yang beredar, sejak kementerian LHK mencabut sebagian izin RAPP, perusahaan Sukanto Tanoto tersebut kocar kacir. Termasuk menggiring pencabutan izin terhadap pemutusan kerja yang membuat karyawan khawatir.
Penggiringan terhadap pemutusan tenaga kerja tersebut membuat karyawan yang bekerja di RAPP khawatir dan melakukan kunjungan kedewan untuk meminta dukungan. Informasi dilapangan para pekerja di RAPP ini jugalah akan melakukan demo besar besaran dan memboikot bandara jika pemerintah tidak malakukan peninjauan kembali permen KL no 17 tahun 2017
Intermezo//Riaupublik
