Postingan
Jarmin Sidik Minta Pemda Percepat Proses Pemekaran Desa dan Kecamatan di Natuna
https://www.riaupublik.com/2020/02/jarmin-sidik-minta-pemda-percepat.html
Sabtu, 22 Februari 2020
NATUNA, RIAUPUBLIK.COM - Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, Jarmin Sidik, meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Natuna, untuk mempercepat proses pemekaran sejumlah wilayah tingkat Desa dan Kecamatan di daerah tersebut.
Hal itu disampaikan Jarmin, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah Orgamisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemdakab Natuna, di Aula Rapat DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, beberapa waktu lalu.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, Pemda Natuna melalui sejumlah Instansi terkait dinilai lambat dalam memperjuangkan tahapan-tahapan pemekaran sejumlah Desa dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna.
"Ada dua puluh Desa dan tiga Kecamatan yang telah lama diusulkan oleh masyarakat, namun sampai saat ini belum menemui titik terang," ucap Jarmin, saat memimpin rapat.
Tiga Kecamatan yang diusulkan masyarakat untuk dimekarkan adalah Kecamatan Pulau Seluan, Kecamatan Sungai Ulu dan Kecamatan Pulau Panjang di Subi.
Kata Jarmin, Natuna merupakan salah satu daerah terluar yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara di Asia. Menurutnya, pemekaran sebuah wilayah merupakan salah satu upaya untuk memperpendek rentan kendali antar satu wilayah ke wilayah lainnya, yang nota benenya terdiri dari beberapa pulau yang terpisah oleh lautan.
Masih Jarmin, bahwa pemekaran bagi daerah perbatasan seperti Natuna, adalah sesuatu hal yang musti dilakukan. Sebab sebagai daerah diujung utara NKRI, daerah perbatasan memiliki karakter sebagai pembangunan strategis nasional.
"Masak di Papua bisa, kok didaerah kita tidak bisa. Kita dengan Papua itu sama-sama daerah perbatasan lho. Saya rasa ada celah untuk kita memekarkan daerah kita, kalau hanya tingkat Desa dan Kecamatan," tegasnya.
Apalagi kata Jarmin, pemekaran Desa dan Kecamatan ini sudah menjadi salah satu janji kampanye Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah tahun 2016 silam. (***)
Hal itu disampaikan Jarmin, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah Orgamisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemdakab Natuna, di Aula Rapat DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, beberapa waktu lalu.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, Pemda Natuna melalui sejumlah Instansi terkait dinilai lambat dalam memperjuangkan tahapan-tahapan pemekaran sejumlah Desa dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna.
"Ada dua puluh Desa dan tiga Kecamatan yang telah lama diusulkan oleh masyarakat, namun sampai saat ini belum menemui titik terang," ucap Jarmin, saat memimpin rapat.
Tiga Kecamatan yang diusulkan masyarakat untuk dimekarkan adalah Kecamatan Pulau Seluan, Kecamatan Sungai Ulu dan Kecamatan Pulau Panjang di Subi.
Kata Jarmin, Natuna merupakan salah satu daerah terluar yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara di Asia. Menurutnya, pemekaran sebuah wilayah merupakan salah satu upaya untuk memperpendek rentan kendali antar satu wilayah ke wilayah lainnya, yang nota benenya terdiri dari beberapa pulau yang terpisah oleh lautan.
Masih Jarmin, bahwa pemekaran bagi daerah perbatasan seperti Natuna, adalah sesuatu hal yang musti dilakukan. Sebab sebagai daerah diujung utara NKRI, daerah perbatasan memiliki karakter sebagai pembangunan strategis nasional.
"Masak di Papua bisa, kok didaerah kita tidak bisa. Kita dengan Papua itu sama-sama daerah perbatasan lho. Saya rasa ada celah untuk kita memekarkan daerah kita, kalau hanya tingkat Desa dan Kecamatan," tegasnya.
Apalagi kata Jarmin, pemekaran Desa dan Kecamatan ini sudah menjadi salah satu janji kampanye Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah tahun 2016 silam. (***)
