BBM Jenis Solar Langka di Riau, SE Hasibuan: “DPRD Jangan Mandul, Harus Turun dan Bertindak!”

RIAUPUNLIK.COM, PEKANBARU – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kembali menjadi sorotan di Provinsi Riau. Di tengah panjangnya antrean kendaraan dan sulitnya masyarakat serta pelaku usaha mendapatkan solar, DPRD Riau dinilai belum menunjukkan langkah nyata yang mampu menjawab persoalan tersebut.

Kepala Bidang Intelijen dan Investigasi DPP LPPMRI, SE Hasibuan, melontarkan kritik keras terhadap lembaga legislatif daerah. Menurutnya, DPRD tidak boleh hanya menjadi penonton ketika persoalan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat terus berulang.

“BBM solar langka, antrean di mana-mana. Pertanyaannya, DPRD Riau sedang berbuat apa? Jangan sampai masyarakat menilai DPRD mandul dalam menjalankan fungsi pengawasan,” tegas SE Hasibuan.

Ia menilai DPRD memiliki fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan secara maksimal. Kelangkaan solar, kata dia, tidak cukup hanya ditanggapi dengan rapat dan pernyataan, melainkan harus dibuktikan melalui langkah konkret, termasuk memanggil pihak terkait dan mengusut penyebab distribusi yang bermasalah.

“Kalau memang ada persoalan kuota, distribusi, dugaan penyimpangan atau permainan di lapangan, DPRD harus membuka semuanya. Jangan biarkan rakyat terus menjadi korban akibat solar sulit didapat,” ujarnya.

SE Hasibuan meminta DPRD Riau segera menggunakan kewenangannya untuk memanggil instansi terkait, pihak pengelola distribusi BBM, hingga pengawas SPBU guna memastikan penyebab sebenarnya dari kelangkaan tersebut.

Menurutnya, persoalan solar bukan sekadar masalah antrean. Dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor, mulai dari transportasi, aktivitas ekonomi masyarakat hingga kegiatan usaha yang bergantung pada ketersediaan BBM.

“Riau ini daerah penghasil sumber daya alam, tetapi rakyatnya justru dipusingkan dengan kelangkaan solar. Ini ironi. DPRD jangan diam. Jangan hanya muncul ketika persoalan sudah viral,” kata SE Hasibuan dengan nada tajam.

Ia juga menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bentuk dorongan agar DPRD Riau kembali menjalankan fungsi pengawasan secara serius dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Kalau pengawasan tidak berjalan, wajar publik bertanya: DPRD untuk siapa? Jangan sampai lembaga yang digaji dari uang rakyat justru kehilangan keberanian untuk mengawasi persoalan yang nyata di depan mata,” pungkasnya.

Kini masyarakat menunggu langkah nyata DPRD Riau dalam merespons kelangkaan BBM jenis solar tersebut. Bukan sekadar janji, bukan hanya rapat, tetapi tindakan konkret dan transparan untuk mengungkap penyebab serta memastikan distribusi solar kembali normal.

BBM solar langka bukan persoalan kecil. DPRD Riau dituntut membuktikan bahwa fungsi pengawasannya masih hidup—bukan mandul di tengah penderitaan masyarakat.

REDAKSI RPC