Postingan
DPK LPPN RI SIAK/ DPP Tinjau Langsung Rumah Vidio Viral Di Medsos Ganti Rugi Lahan Jaln Tol Pekanbaru-Dumai
https://www.riaupublik.com/2019/12/dpk-lppn-ri-siak-dpp-tijau-langsung.html
Jumat, 6 Desember 2019
SIAK, RIAUPUBLIK.COM-- Polemik Ganti Rugi Pembangun Jalan Tol Pekanbaru- Dumai Menuai Histeris Tangis Warga Viral Di Medsos. Warga Sebut Ganti Rugi Tanah nya lebih Mahal Harga Bakso Satu Mangkok, jeritan Warga hingga Ke Presiden RI Jokowi, Warga Kandis Kab Siak Prov (Riau) Menggedor Pintu Istana Negara meminta jokowi melihat deritanya sebagai warga kandis yang tanahnya hanya di ganti rugi 18 Ribu Per Meter untuk pembebasan lahan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, Jeritan warga kandis menuai protes di medsos tembus sampai 3 juta Like N Share.
Atas Viralnya Vidio Salah Satu Warga Kandis Kabupaten Siak permasalahan Ganti Rugi Lahan untuk pembangunan jalan tol pekanbaru/Dumai, Ketua DPK Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI (LPPN RI) Siak Bersama Ketua DPP LPPNRI Riau H.Ds Sagala Menyabangi Rumah Warga Kandis Yang Vidio Viral Atas Permasalahan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru/Dumai, sayangnya setibanya di rumah vidio viral tersebut tidak berada di tempat menurut yang tinggal di rumah berangkat ke jakarta.
Ketua DPK LPPNRI Kab Siak Syarial Khairullah Dalimunte melalui sekertaris nya mengatakan,"Saya bersama ketua DPP LPPNRI Riau Ds Sagala sesuai printah mendapingi beliau menijau salah satu warga Kandis Yang Vidio nya viral di medsos atas permasalahan ganti rugi lahan untuk pembanguna jalan tol pekanbaru/Dumai saya mendapingi ketua DPP LPPNRI Riau, Mengarahkan Kerumah Yang Bersangkutan, sayangnya beliau tidak ada di tempat, menurut yang tinggal di rumahnya beliau ke jakarta menurut informasi. beliau akan Demo di depan istana, saya mendampingi ketua DPP LPPNRI Riau Turun ke kandis Kemarin Kamis 5/12, Lebih lanjut nya silahkan Konfir ajah dengan Ketua DPP LPPNRI Riau Pak."Sebut Ketua DPK LPPN RI Siak Melalui Sekertaris nya.
Lebih lanjut di tempat terpisa Ketua DPP LPPNRI RI Riau H.Ds Sagala Membenarkan Kunjungan Nya Ke Rumah Yang Vidio Viral Di Mendsos Atas Ganti Rugi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru/Dumai (Riau)
"Yah...saya bersama Team Dan Ketua DPK LPPNRI Siak Mengunjungi Kediaman Vidio Yang Viral Di Medsos, karena perintah dari DPN LPPNRI Untuk meninjau langsung permasalahan yang terjadi, sayang nya beliau tidak ada di tempat, tapi kita sudah conek melalu WA Pribadi Beliau langsung dengan Suami beliau, dan beliau telah mengirimkan data yang kita minta untuk kita laporan ke pusat Ke DPN LPPNRI di Jakarta."Sebut H.Ds Sagala.
Selain itu Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol Pekanbaru- Dumai kepada masyarakat yang besarannya tumpang tindih mendapat respon dari Fraksi PDI.Perjuangan DPRD Riau. Bahkan Ketua Fraksi PDI.P DPRD Riau Syafruddin Poti meminta dalam proses ganti rugi lahan tersebut mengedepankan azas keadilan.
"Dalam penyelesaian ganti rugi lahan jalan tol Pekanbaru-Dumai khususnya terhadap masyarakat Kandis di Kabupaten Siak harus mengedepankan azas keadilan. Jangan ada tumpang tindih soal harga yang diberlakukan kepada masyarakat," tegas Syafruddin Poti, dihadapan Gubernur Syamsuar dan anggota DPRD Riau saat Rapat Paripurna. di ruang paripurna DPRD Riau.
Dipaparkan Poti bahwa sejumlah masyarakat Kandis yang lahannya terkena ganti rugi pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai mendatangi Fraksi PDI.Perjuangan. Para warga tersebut mengemukakan bahwa jumlah ganti rugi yang diterima tumpang tindih ada yang mencapai Rp 500 juta satu hektar, ada juga yang diganti rugi Rp 180 juta perhektar termasuk harga yang dinilai rendah Rp 10 ribu permeter atau Rp 100 juta satu hektarnya.
"Kita minta kepada pimpinan DPRD Riau untuk memprioritaskan pembahasan ganti rugi lahan jalan tol Pekanbaru-Dumai khususnya kepada masyarakat Kandis di Kabupaten Siak. Saya menyarankan kepada pimpinan dewan untuk membentuk panitia khusus (pansus) soal tumpang tindihnya harga gantineugi lahan warga tersebut sehingga memenuhi azas keadilan,"saran Poti.
Atas Viralnya Vidio Salah Satu Warga Kandis Kabupaten Siak permasalahan Ganti Rugi Lahan untuk pembangunan jalan tol pekanbaru/Dumai, Ketua DPK Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI (LPPN RI) Siak Bersama Ketua DPP LPPNRI Riau H.Ds Sagala Menyabangi Rumah Warga Kandis Yang Vidio Viral Atas Permasalahan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru/Dumai, sayangnya setibanya di rumah vidio viral tersebut tidak berada di tempat menurut yang tinggal di rumah berangkat ke jakarta.
Lebih lanjut di tempat terpisa Ketua DPP LPPNRI RI Riau H.Ds Sagala Membenarkan Kunjungan Nya Ke Rumah Yang Vidio Viral Di Mendsos Atas Ganti Rugi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru/Dumai (Riau)
"Yah...saya bersama Team Dan Ketua DPK LPPNRI Siak Mengunjungi Kediaman Vidio Yang Viral Di Medsos, karena perintah dari DPN LPPNRI Untuk meninjau langsung permasalahan yang terjadi, sayang nya beliau tidak ada di tempat, tapi kita sudah conek melalu WA Pribadi Beliau langsung dengan Suami beliau, dan beliau telah mengirimkan data yang kita minta untuk kita laporan ke pusat Ke DPN LPPNRI di Jakarta."Sebut H.Ds Sagala.
Selain itu Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol Pekanbaru- Dumai kepada masyarakat yang besarannya tumpang tindih mendapat respon dari Fraksi PDI.Perjuangan DPRD Riau. Bahkan Ketua Fraksi PDI.P DPRD Riau Syafruddin Poti meminta dalam proses ganti rugi lahan tersebut mengedepankan azas keadilan.
Dipaparkan Poti bahwa sejumlah masyarakat Kandis yang lahannya terkena ganti rugi pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai mendatangi Fraksi PDI.Perjuangan. Para warga tersebut mengemukakan bahwa jumlah ganti rugi yang diterima tumpang tindih ada yang mencapai Rp 500 juta satu hektar, ada juga yang diganti rugi Rp 180 juta perhektar termasuk harga yang dinilai rendah Rp 10 ribu permeter atau Rp 100 juta satu hektarnya.
"Kita minta kepada pimpinan DPRD Riau untuk memprioritaskan pembahasan ganti rugi lahan jalan tol Pekanbaru-Dumai khususnya kepada masyarakat Kandis di Kabupaten Siak. Saya menyarankan kepada pimpinan dewan untuk membentuk panitia khusus (pansus) soal tumpang tindihnya harga gantineugi lahan warga tersebut sehingga memenuhi azas keadilan,"saran Poti.
