Postingan
Ketua DPRD Natuna Yusripandi Dukung Pemekaran Provinsi Natuna
https://www.riaupublik.com/2019/08/ketua-dprd-natuna-yusripandi-dukung.html
Senin, 26 Agustus 2019
NATUNA, RIAUPUBLIK.COM - Isu tentang rencana pemekaran Kabupaten Natuna menjadi sebuah Provinsi, telah lama didengungkan. Terutama dijaman kepemimpinan Bupati Natuna periode 2016-2021, Abdul Hamid Rizal.
Orang nomor satu di Bumi Laut Sakti Rantau Bertuah itu dalam berbagai kesempatan, selalu mengutarakan keinginannya untuk memekarkan Natuna menjadi sebuah Provinsi baru, bersama Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).
Ternyata cita-cita sang Bupati tersebut, sama dengan yang diimpikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna periode 2014-2019, Yusripandi.
Pria yang akrab disapa Ujang Bro itu mengungkapkan, bahwa dirinya juga sangat mendukung rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Khusus Natuna-Anambas.
"Oh saya sangat setuju sekali, dan mendukung jika Natuna dimekarkan menjadi sebuah Provinsi baru," ujar Ujang Bro, belum lama ini.
Menurutnya, banyak keuntungan yang bisa didapat oleh Kabupaten Natuna dan Anambas, jika kedua daerah itu disatukan menjadi sebuah Provinsi baru, dan memisahkan diri dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Diantaranya kata dia, Natuna dan Anambas akan dapat kembali menguasai dan mengelola sumberdaya alam (SDA) disektor kelautan. Yang saat ini menjadi wewenang Provinsi Kepri.
"Karena seperti kita ketahui, luas daratan Natuna ini hanya 0,75 persen saja, sisanya lautan semua. Sementara kita tidak bisa berbuat banyak untuk mengelola laut kita sendiri. Tentu ini sangat merugikan Kabupaten, meskipun kita juga mendapatkan bagian dari hasil laut tersebut, tapi kan tidak banyak," katanya.
Padahal, sambung Politisi Partai Demokrat tersebut, sumber pendapatan asli daerah (PAD) Natuna banyak diperoleh dari sektor kelauatan. Diantaranya Minyak dan Gas (Migas), perikanan, wisata bahari dan lain sebagainya.
Selain daripada SDA, ia juga menyebutkan, jika rentan kendali antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan pusat Pemerintahan Provinsi Kepri, juga sangat jauh. Bahkan memerlukan waktu beberapa hari jika ditempuh melalui jalur laut. Sementara jika melalui jalur udara, akan memakan biaya yang cukup besar.
"Kita kalau punya urusan dengan pihak Provinsi, jadi jauh. Tapi kalau pusat Pemerintahannya ada di Ranai (Ibukota Kabupaten Natuna, red), kan lebih dekat dan menghemat biaya," imbuhnya.
Masih kata Ujang Bro, jika Natuna dan Anambas dimekarkan menjadi Provinsi, akan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja anak tempatan.
"Ya kalau sudah jadi Provinsi, tentu akan ada penerimaan pegawai ditingkat Provinsi. Belum lagi kalau nanti juga ikut dimekarkan Kabupaten baru, misalnya Natuna Selatan dan Natuna Barat, otomatis pasti akan banyak lowongan pekerjaan," pungkasnya. (Win)
Orang nomor satu di Bumi Laut Sakti Rantau Bertuah itu dalam berbagai kesempatan, selalu mengutarakan keinginannya untuk memekarkan Natuna menjadi sebuah Provinsi baru, bersama Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).
Ternyata cita-cita sang Bupati tersebut, sama dengan yang diimpikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna periode 2014-2019, Yusripandi.
Pria yang akrab disapa Ujang Bro itu mengungkapkan, bahwa dirinya juga sangat mendukung rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Khusus Natuna-Anambas.
"Oh saya sangat setuju sekali, dan mendukung jika Natuna dimekarkan menjadi sebuah Provinsi baru," ujar Ujang Bro, belum lama ini.
Menurutnya, banyak keuntungan yang bisa didapat oleh Kabupaten Natuna dan Anambas, jika kedua daerah itu disatukan menjadi sebuah Provinsi baru, dan memisahkan diri dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Diantaranya kata dia, Natuna dan Anambas akan dapat kembali menguasai dan mengelola sumberdaya alam (SDA) disektor kelautan. Yang saat ini menjadi wewenang Provinsi Kepri.
"Karena seperti kita ketahui, luas daratan Natuna ini hanya 0,75 persen saja, sisanya lautan semua. Sementara kita tidak bisa berbuat banyak untuk mengelola laut kita sendiri. Tentu ini sangat merugikan Kabupaten, meskipun kita juga mendapatkan bagian dari hasil laut tersebut, tapi kan tidak banyak," katanya.
Padahal, sambung Politisi Partai Demokrat tersebut, sumber pendapatan asli daerah (PAD) Natuna banyak diperoleh dari sektor kelauatan. Diantaranya Minyak dan Gas (Migas), perikanan, wisata bahari dan lain sebagainya.
Selain daripada SDA, ia juga menyebutkan, jika rentan kendali antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan pusat Pemerintahan Provinsi Kepri, juga sangat jauh. Bahkan memerlukan waktu beberapa hari jika ditempuh melalui jalur laut. Sementara jika melalui jalur udara, akan memakan biaya yang cukup besar.
"Kita kalau punya urusan dengan pihak Provinsi, jadi jauh. Tapi kalau pusat Pemerintahannya ada di Ranai (Ibukota Kabupaten Natuna, red), kan lebih dekat dan menghemat biaya," imbuhnya.
Masih kata Ujang Bro, jika Natuna dan Anambas dimekarkan menjadi Provinsi, akan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja anak tempatan.
"Ya kalau sudah jadi Provinsi, tentu akan ada penerimaan pegawai ditingkat Provinsi. Belum lagi kalau nanti juga ikut dimekarkan Kabupaten baru, misalnya Natuna Selatan dan Natuna Barat, otomatis pasti akan banyak lowongan pekerjaan," pungkasnya. (Win)
