Postingan
Bupati Kampar, Azis Zainal: 2018 Hingga 2019 Kita Gesa Pembanguanan Serta Rumah Layak Huni
https://www.riaupublik.com/2018/05/bupati-kampar-azis-zainal-2018-hingga.html
Jumat, 27 April 2018 I 20:12Wib. I Dilihat: 1051
KAMPAR, RIAUPUBLIK.Com-- Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan yang
termasuk mendasar bagi manusia, melengkapi kebutuhan akan pangan dan
sandang. Tidak seorang pun anak manusia di muka bumi ini yang tidak
memerlukan rumah yang layak huni, yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan
standar kesehatan yang ada. Khusus Kabupaten Kampar, Pemprov Riau akan membangun RLH
sebanyak 226 unit tersebar di 69 desa/kelurahan di 18 kecamatan, dengan
total anggaran Rp12.430.000.000. Berikut perinciannya:
Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2019 di aula kantor Bupati Kampar,Tema Musrenbang Kabupaten Kampar Tahun 2018 adalah 'Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemantapan pelayanan dalam menjamin pemerataan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah'.
Musrenbang Tahun 2018 ini dibuka secara resmi oleh Bupati Kampar Azis Zaenal. Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, Sekdakab Kampar Yusri, Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Sunardi dan Sahidin, Anggota DPRD Kampar Syahrul Aidi, Repol dan Habiburrahman, Kepala OPD, Camat, Narasumber dari Bappenas dan Bappeda Provinsi Riau, Lembaga/Instansi, Perusahaan, LSM, Ormas, Organisasi Profesi dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Kampar.
Disampaikan Bupati Kampar bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan rangkaian proses perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif yang dilaksanakan mulai dari tingkat kecamatan kemudian dilaksanakan di tingkat kabupaten hingga sampai pada tingkat provinsi dan nasional.
Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2018 adalah wadah musyawarah yang melibatkan seluruh stakeholder Kabupaten Kampar untuk merumuskan lebih lanjut rancangan RKPD berdasarkan Renja Perangkat Daerah hasil Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Pra Musrenbang Kabupaten, hasil akhir tahapan perencanaan ini adalah dokumen RKPD tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kampar dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan verifikasi Renja Perangkat Daerah. "Dengan demikian seluruh Renja Perangkat Daerah harus mengacu kepada program prioritas yang tertuang dalam RKPD Tahun 2019," ujarnya.
Dikatakan Bupati bahwa pada penyusunan perencanaan Tahun Anggaran 2019 telah menggunakan sistem aplikasi e-Planning yang sesuai dengan Pasal 14 ayat 4 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) KPK.
Usulan hasil Musrenbang Kecamatan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD telah di Input pada sistem ini, selanjutnya dibahas pada Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Pra Musrenbang, kemudian menjadi kesepakatan pada pelaksanaan Musrenbang hari ini. "Dengan demikian kegiatan yang tertampung pada dokumen RKPD adalah kegiatan yang diusulkan dan dibahas pada setiap tahap perencanaan," ujarnya.
Selain sumber pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten Kampar, masih ada peluang sumber-sumber pendanaan lainnya seperti; APBD Provinsi Riau, APBN, maupun CSR yang dapat menunjang kegiatan pembangunan di Kabupaten Kampar. Untuk meraih berbagai sumber pendanaan tersebut tentunya sangat ditentukan oleh kesiapan dan usaha pemerintah daerah dalam menyiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan berupa proposal yang dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa master plan, DED, RAB dan lain-lain. "Tanggung jawab kita bersama khususnya Perangkat Daerah untuk mengejar peluang pendanaan tersebut," ujarnya.
Sementara itu Nara sumber Mohammad Raudo dari Direktorat Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappemas RI menyampaikan materi tentang Arah Kebijakan dan Tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2019.
Ia megupas bagaimana perubahan pendekatan perencanaan pembangunan, pencapaian pembangunan dan target RKP 2019, Tema dan Prioritas RKP Tahun 2019 dan bagaimana sinergi perencanaan pusat dan daerah.
Kemudian Plt Kepala Bappeda Kabupaten Kanpar M. Fadli Mukhtar, S.Pi, M.Sc menyampaikan materi tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2019.
Dalam paparannya Fadli Mukhtar menyampaikan tentang gambaran umum Kabupaten Kampar, kerangka hukum penyelenggaraan Musrenbang tahun 2018, Visi RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025.
Fadli menjelaskan bagaimana periode dokumen perencanaan Kabupaten Kampar, kondisi makro ekonomi Kabupaten Kampar, isu strategis Kabupaten Kampar tahun 2019, Tema pembangunan Kabupaten Kampar, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Kampar.
Kemudian Kepala Bappeda Provinsi Riau yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Feradis menyampaikan materi tentang arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2019.
Dalam paparannya, Feradis mengupas tentang kondisi ekonomi makro Provinsi Riau Tahun 2018 dan bagimanan target pembangunan Riau Tahun 2019.
Ia menyampaikan tema, prioritas dan sasaran pembangunan Riau Tahun 2019. Adapun tema RKPD Provins Riau Tahun 2019 'Memantapkan pembanguan infrastruktur, pengembangan industri manufaktur dan pariwisata untuk mewujudkan pemerataan ekonomi'.
Feradis juga memaparkan bagaimana alokasi APBD Provinsi Riau untuk Kabupaten Kampar. Beberapa kegiatan pemerintah provinsi Riau di Kabupaten Kampar pada APBD tahun 2018, yakni, pembangunan gedung kantor Snvt dan satker SKPD sebesar 57,3 Miliar, pembangunan peningkatan jalan dan jembatan sebesar Rp. 37,7 Miliar, program pendidikan menengah Kabupaten Kampar sebesar Rp. 17,3 Miliar, pembangunan rumah sehat layak huni sebesar Rp. 9,99 Miliar.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri mengajak semua OPD untuk memprogramkan kegiatan dengan mengacu kepada pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kampar. Kemudian dalam membangun harus ada sinergitas antara kabupaten, provinsi dan pusat. "Untuk internal di Kabupaten juga harus ada sinergitas antara eksekutif dan legislatif sehingga pembangunan dan roda pemerintahan berjalan dengan harmonis," ujarnya.
Dalam rangkaian pembukaan Musrenbang Kabupaten Kampar ini, Bupati Kampar Azis Zaenal juga berkesempatan melaunching (meresmikan) WebGis Kampar Satu Peta. WebGis Kampar Satu Peta ini hasil kerjasama MCA-I dengan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam proyek PMaP#7.
Saat diskusi yang dipandu Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Kampar Azwan, ada beberapa masukan dan pertanyaan yang disampaikan peserta seperti anggota DPRD Kampar Syahrul Aidi dan Staf ahli Bupati Suhermi. Semua saran ditanggapi secara gamblang oleh narasumber.
Rangkaian kegiatan Musrenbang ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan Musrenbang Kabupaten Kampar Tahun 2018. Penandatangan berita acara ini diwakili oleh Kepala OPD, anggota DPRD dan Camat. (Adv-Kominfo/Rpc)
Kecamatan
Kampar Kiri memperoleh 37 unit RLH, dengan anggaran Rp2.035.000.000,-
tersebar di 14 desa: Desa Lipat Kain 3 unit, Desa Kuntu Darussalam 3,
Desa Gema 3, Desa Sungai Paku 4, Desa Sungai Rambai 2, Desa Teluk Paman
3, Desa Lipat Kain Utara 2, Desa Sungai Raja 2, Desa Muara Selaya 3,
Desa Sungai Geringging 2, Desa Sungai Harapan 3, Desa Lipat Kain Selatan
3, Desa Tanjung Emas 2, dan Desa Sungai Sarik 2.Kecamatan
Kampar Kiri Hulu 23 unit, dengan anggaran Rp1.265.000.000,- tersebar di
sembilan desa: Desa Tanjung Belit 3 unit, Desa Bukit Betung 3, Desa
Deras Tajak 2, Desa Rantau Kasih 3, Desa Lubuk Bigau 3, Desa Danau
Sontul 3, Desa Ludai 2, Desa Tanjung Beringin 2, dan Desa Tanjung Belit
Selatan 2. Kecamatan
Kampar Kiri Hilir 5 unit, dengan anggaran Rp275.000.000,- berlokasi di
dua desa yakni Desa Gading Permai 3 unit dan Desa Sei Simpang Dua 2
unit.
Kecamatan
Penghentian Raja 8 unit, dengan anggaran Rp440.000.000,- berlokasi di
dua desa yakni Desa Pantai Raja 3 unit dan Desa Kampung Pinang 5 unit.Kecamatan
Siak Hulu 12 unit, dengan anggaran Rp660.000.000,- berlokasi di dua
desa yakni Desa Buluh Cina 5 unit dan Desa Teratak Buluh 7 unit.Kecamatan
Tambang 10 unit, dengan anggaran Rp550.000,000,- berlokasi di dua desa
yakni Desa Kuapan 5 unit dan Desa Aur Sati 5 unit.
Kecamatan
Tapung 58 unit, dengan anggaran Rp3.190.000.000,- tersebar di 12 desa:
Desa Sibuak 3 unit, Desa Muktisari 8, Desa Indrapuri 9, Desa Muara Mahat
Baru 5, Desa Kijang Rejo 9, Desa Pincuran Gading 3, Desa Sari Galuh 3,
Desa Sei Lembu Makmur 3, Desa Sumber Makmur 8, Desa Bencah Kelubi 3,
Desa Air Terbit 2, dan Desa Suka Mulya 2.Kecamatan
Tapung Hilir 6 unit, dengan anggaran Rp330.000.000,- berlokasi di dua
desa yakni Desa Kota Garo 3 unit dan Desa Koto Bangun 3 unit.Kecamatan Koto Kampar 3 unit, dengan anggaran Rp165.000.000,- semuanya berlokasi di Desa Koto Tuo.Kecamatan
Kampar Utara 11 unit, dengan anggaran Rp605.000.000,- di empat desa:
Desa Sawah 3 unit, Desa Sendayan 3, Desa Sungai Jalau 3, dan Desa
Kampung Panjang 2.
Kecamatan
Tapung Hulu 12 unit, dengan anggaran Rp660.000.000,- berlokasi di dua
desa yakni Desa Rimbang Beringin 3 unit dan Desa Kasikan 9 unit.Kecamatan Kampar Timur 3 unit, dengan anggaran Rp165.000.000,- semuanya berlokasi di Desa Sawah Baru. Kecamatan
Kampar 10 unit, dengan anggaran Rp550.000.000,- di empat desa: Desa
Pulau Sarak 3 unit, Desa Ranah Baru 3, Desa Ranah 2, dan Desa Pulau
Gadang 2.Kecamatan
Rumbio Jaya 6 unit, dengan anggaran Rp330.000.000,- berlokasi di dua
desa yakni Desa Simpang Petai 3 unit dan Desa Teratak 3.Kecamatan
XIII Koto Kampar 11 unit, dengan anggaran Rp605.000.000,- di lima desa:
Desa Muara Takus 3 unit, Desa Pongkai Istiqomah 2, Desa Binamang 2,
Desa Balung 2, dan Desa Lubuk Agung 2.Kecamatan
Koto Kampar Hulu 7 unit, dengan anggaran Rp385.000.000,- di tiga desa:
Desa Bandar Picak 3 unit, Desa Tabing 2, dan Desa Tanjung 2.Kecamatan
Kampar Hulu 2 unit, dengan anggaran Rp110.000.000,- semuanya berlokasi
di Desa Sibiruang. Dan terakhir, Kecamatan Koto Kampar Hulu memperoleh 2
unit RLH, dengan anggaran Rp110.000.000,- semuanya berlokasi di Desa
Gunung Malelo
Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2019 di aula kantor Bupati Kampar,Tema Musrenbang Kabupaten Kampar Tahun 2018 adalah 'Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemantapan pelayanan dalam menjamin pemerataan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah'.
Disampaikan Bupati Kampar bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan rangkaian proses perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif yang dilaksanakan mulai dari tingkat kecamatan kemudian dilaksanakan di tingkat kabupaten hingga sampai pada tingkat provinsi dan nasional.
Dikatakan Bupati bahwa pada penyusunan perencanaan Tahun Anggaran 2019 telah menggunakan sistem aplikasi e-Planning yang sesuai dengan Pasal 14 ayat 4 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) KPK.
Usulan hasil Musrenbang Kecamatan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD telah di Input pada sistem ini, selanjutnya dibahas pada Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Pra Musrenbang, kemudian menjadi kesepakatan pada pelaksanaan Musrenbang hari ini. "Dengan demikian kegiatan yang tertampung pada dokumen RKPD adalah kegiatan yang diusulkan dan dibahas pada setiap tahap perencanaan," ujarnya.
Selain sumber pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten Kampar, masih ada peluang sumber-sumber pendanaan lainnya seperti; APBD Provinsi Riau, APBN, maupun CSR yang dapat menunjang kegiatan pembangunan di Kabupaten Kampar. Untuk meraih berbagai sumber pendanaan tersebut tentunya sangat ditentukan oleh kesiapan dan usaha pemerintah daerah dalam menyiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan berupa proposal yang dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa master plan, DED, RAB dan lain-lain. "Tanggung jawab kita bersama khususnya Perangkat Daerah untuk mengejar peluang pendanaan tersebut," ujarnya.
Sementara itu Nara sumber Mohammad Raudo dari Direktorat Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappemas RI menyampaikan materi tentang Arah Kebijakan dan Tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2019.
Ia megupas bagaimana perubahan pendekatan perencanaan pembangunan, pencapaian pembangunan dan target RKP 2019, Tema dan Prioritas RKP Tahun 2019 dan bagaimana sinergi perencanaan pusat dan daerah.Kemudian Plt Kepala Bappeda Kabupaten Kanpar M. Fadli Mukhtar, S.Pi, M.Sc menyampaikan materi tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2019.
Dalam paparannya Fadli Mukhtar menyampaikan tentang gambaran umum Kabupaten Kampar, kerangka hukum penyelenggaraan Musrenbang tahun 2018, Visi RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025.
Fadli menjelaskan bagaimana periode dokumen perencanaan Kabupaten Kampar, kondisi makro ekonomi Kabupaten Kampar, isu strategis Kabupaten Kampar tahun 2019, Tema pembangunan Kabupaten Kampar, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Kampar.
Kemudian Kepala Bappeda Provinsi Riau yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Feradis menyampaikan materi tentang arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2019.
Dalam paparannya, Feradis mengupas tentang kondisi ekonomi makro Provinsi Riau Tahun 2018 dan bagimanan target pembangunan Riau Tahun 2019.
Ia menyampaikan tema, prioritas dan sasaran pembangunan Riau Tahun 2019. Adapun tema RKPD Provins Riau Tahun 2019 'Memantapkan pembanguan infrastruktur, pengembangan industri manufaktur dan pariwisata untuk mewujudkan pemerataan ekonomi'.
Feradis juga memaparkan bagaimana alokasi APBD Provinsi Riau untuk Kabupaten Kampar. Beberapa kegiatan pemerintah provinsi Riau di Kabupaten Kampar pada APBD tahun 2018, yakni, pembangunan gedung kantor Snvt dan satker SKPD sebesar 57,3 Miliar, pembangunan peningkatan jalan dan jembatan sebesar Rp. 37,7 Miliar, program pendidikan menengah Kabupaten Kampar sebesar Rp. 17,3 Miliar, pembangunan rumah sehat layak huni sebesar Rp. 9,99 Miliar.
Dalam rangkaian pembukaan Musrenbang Kabupaten Kampar ini, Bupati Kampar Azis Zaenal juga berkesempatan melaunching (meresmikan) WebGis Kampar Satu Peta. WebGis Kampar Satu Peta ini hasil kerjasama MCA-I dengan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam proyek PMaP#7.
Saat diskusi yang dipandu Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Kampar Azwan, ada beberapa masukan dan pertanyaan yang disampaikan peserta seperti anggota DPRD Kampar Syahrul Aidi dan Staf ahli Bupati Suhermi. Semua saran ditanggapi secara gamblang oleh narasumber.
Rangkaian kegiatan Musrenbang ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan Musrenbang Kabupaten Kampar Tahun 2018. Penandatangan berita acara ini diwakili oleh Kepala OPD, anggota DPRD dan Camat. (Adv-Kominfo/Rpc)
