Postingan
DPRD Natuna Sambut Baik Kunker Komisi IX DPR RI
https://www.riaupublik.com/2020/02/dprd-natuna-sambut-baik-kunker-komisi.html
Rombongan Komisi IX yang diketuai oleh Emanuel Melkiades Laka Lena akan melakukan kunjungan di Kabupaten Natuna selama dua hari, selain meninjau lokasi observasi WNI di Hanggar Lanud Raden Sadjad juga menggelar pertemuan dengan Panglima TNI, Kapolri dan Pangkogabwilhan I di Lanud RSA.
Komisi IX juga melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah, DPRD, BPJS, dan stake holder lainnya di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna.
Rapat yang dihadiri oleh Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti dan Sekda Natuna, Wan Siswandi dari DPRD di hadiri oleh Wakil Ketua I, Daeng Ganda Rahmatullah, Ketua Komisi I, Wan Arismunandar, dan Ketua Komisi III, Rusdi.
Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti dalam sambutannya menyampaikan perlunya pembenahan aspek dari sektor kesehatan dan aspek lainnya, terutama penambahan tenaga medis untuk pelayanan kesehatan dapat semaksimal mungkin di Natuna.
"Apalagi Natuna saat ini menjadi lokasi observasi WNI dari Wuhan selama 14 hari, mudah-mudahan semua baik-baik saja," ujar Ngesti.
Ngesti juga menyampaikan kedatangan DPR RI Komisi IX membawa berkah untuk pembangunan Natuna dan saya apresiasi, dengan harapan Komisi IX mau menyuarakan ke Pemerintah Pusat dan melihat potensi dari berbagai sektor yang ada di Natuna.
“Natuna terdiri dari 15 Kecamatan dan jumlah penduduk yang banyak, Rumah Sakit yang kita punya saat ini rumah sakit tipe C, saat ini kita kekurangan tenaga medis. Dengan kehadiran bapak dan ibu semua bisa cek langsung tempat yang kita sebutkan,” ujar Ngesti.
Sementara itu Ketua tim komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan, bahwa UUD 1945 telah mengatur kesehatan kehidupan berbangsa adalah upaya bersama, apalagi dari ancaman penyakit menular seperti virus corona.
“Maksud kedatangan kita kesini untuk memastikan kesehatan masyarakat Natuna dan WNI dari Wuhan yang di observasi selama 14 hari disini. Begitu juga masyarakat serta penanganannya maupun cara mengatasinya,” ujar Emanuel.
Emanuel memaklumi kejadian kemarin sempat membuat masyarakat Natuna gaduh dan resah akibat keputusan Pemerintah Pusat tiba-tiba menempatkan observasi WNI dari Wuhan RRT di Natuna.
Pemerintah Pusat harus mengambil keputusan cepat saat itu, sebab Pemerintah Cina hanya memberikan waktu 1 hari masa penjemputan WNI dari Wuhan, jadi waktu dan keputusan harus diambil secepatnya.
“Pemerintah Indonesia tidak membiarkan Natuna dalam hal ini, semua sudah ada kajiannya dan terimakasih karena masyarakat Natuna membuka hati untuk menerima WNI dari Wuhan disini untuk di observasi,” ujarnya.
Kami hadir disini membuktikan satu rasa, satu bangsa dan satu darah, tanah tumpah Indonesia.
“Natuna luar biasa kemarin kita usir kapal Cina dari perairan laut Natuna, sekarang kita usir virus corona dari Natuna untuk Indonesia,” ujar Emanuel.
Dalam rapat tersebut disampaikan juga pemaparan dari berbagai unsur terkait diantaranya dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Tjetjep Yudiana mengatakan, bahwa Pemprov Kepri hadir untuk Natuna dalam menangani persoalan observasi WNI dari Wuhan RRT.
"Salah satunya ketika Dinas Kesehatan Natuna membutuhkan masker untuk masyarakat, termasuk penambahan tenaga medis atau dokter dan kami selalu sampaikan segala keperluan kesehatan kepada pihak Kementerian Kesehatan, dimana rumah sakit Natuna akan terus dibantu kementerian kesehatan selama observasi," ujar Tjetjep
Upaya pencegahan penyebaran Virus Corona di Provinsi Kepri, pihaknya telah membuat terma scan terma scall, jika ada gejala panas dan batuk maka petugas medis kita langsung lakukan penanganan.
"Kita juga sudah melakukan pengecekan terhadap 6 warga Tanjung Pinang yang tersebar di medsos kena virus corona, sampai sekarang kita lakukan observasi di rumahnya dan mereka baik baik saja," ujarnya.
Masing-masing anggota Komisi IX menyampaikan masukan, pendapat dan pertanyaan kepada unsur terkait hampir semuanya mengapresiasi dan berterimakasih kepada masyarakat Natuna, mereka menyampaikan pemerintah pusat akan memberikan perhatian lebih untuk Natuna.
Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan di Kabupaten Natuna, dia menegaskan dari awal dia bersama koleganya di DPRD Natuna memang bersama-sama masyarakat dalam setiap aksi yang dilakukan hal ini mereka lakukan karena rakyatlah yang memilih mereka.
"Jadi kita sebagai wakil rakyat harus menyuarakan apa yang mereka suarakan, apa yang menjadi aspirasi mereka," ujarnya.
Daeng Ganda juga mengakui kalau saat ini situasi sudah semakin baik, masyarakatpun sudah mulai tenang, terlebih setelah pemerintah pusat bersama-sama unsur terkait terus melakukan sosialisasi tentang Virus Corona ini baik ke masyarakat maupun siswa di sekolah.
"Sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh pihak Kementerian Kesehatan terhadap keinginan pemerintah pusat untuk melengkapi fasilitas kesehatan yang ada di Natuna, kami dari DPRD bersama-sama dengan Komisi I nanti siap jemput bola untuk itu," ujar Daeng Ganda.
Sementara itu Ketua Komisi I, Wan Arismunandar menyampaikan keluhannya kepada BPJS bahwa kondisi Kabupaten Natuna yang berupa kepulauan untuk sampai ke ibu kota kabupaten saja harus memakai kapal dan membutuhkan waktu yang lama, maka dia meminta ada kelonggaran kebijakan dalam menangani kliem BPJS.
"Jangan sampai mereka udah sampai di Ranai berobat ke rumah sakit, karena ada hal yang dianggap tidak sesuai dengan standar di BPJS mereka gak bisa berobat," terang Wan Aris
Wan Aris juga menuturkan bahwa dia juga kerap menerima laporan dari masyarakat yang mau melahirkan dan mau mengurus BPJS.
"Jadi tolong jangan sampai menyusahkan rakyat, bayinya baru nampak kepalanya batu bisa di klime," terang Wan Aris.
Menanggapi penambahan fasilitas di RSUD Natuna Wan Aris juga berharap penambahan Ct Scan yang saat ini belum dimiliki, padahal menurutnya itu sangat penting.
"Termasuk kebutuhan dokter anak tadi, itu juga harus diperhatikan," ujar Wan Aris.
Menanggapi keluhan-keluhan tersebut Komisi IX berjanji akan membawanya dalam rapat kerja dengan pihak Kemenkes dan BPJS. (***)
