Postingan
Rekrut Pimpinan Baru BPKS, Langkah DKS Dinilai Sudah Tepat Untuk Majukan Pelabuhan Bebas Sabang
https://www.riaupublik.com/2019/11/rekrut-pimpinan-baru-bpks-langkah-dks.html
Sabtu, 30 November 2019
BANDAACEH, RIAUPUBLIK.COM- Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang BPKS baru saja mengumumkan nama-nama calon yang sudah lewat verifikasi adminitrasi, Sabtu 30 November 2019
Menyikapi munculnya sejumlah nama-nama, baik calon ketua dan wakil di Lembaga yang diberikan wewenang untuk memajukan Kawasan Bebas Sabang dalam membangun bisnis perdagangan, berikut wawancara Khusus kami bersama Aktivis Perempuan, Rahmatun Phounna.
Kepada media, Rahmatun Phounna, menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh Dewan Kawasan Sabang untuk merekrut calon Ketua dan Wakil di tubuh BPKS merupakan keputusan yang sangat tepat, oleh Dewan Kawasan dalam memajukan Sabang sebagai kawasan pelabuhan bebas. kata Phounna
"Keberada BPKS saat ini sudah berusia belasan tahun, namum kondisi sabang sampai sekarang belum ada tanda-tanda kemajuan dalam bidang perdagangan. Padahal anggaran yang diperuntukan untuk Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang cukup besar, pertahun mencapai ratusan milyar rupiah"
Selama ini BPKS mengutamakan penggunaan anggaran untuk pembangunan fisik. Namun sebaliknya sektor perdagangan tidak ada aktifitas sama sekali. Padahal tambah dirinya, pada awal pembentukan BPKS sangat eksis dalam aktifitas perdagangan dengan beberapa pengusaha dari Malaysia, Thailand dan Singapore
"Namum keberadaan hari ini Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang BPKS justrus mati suri, hidup segan mati tak mau," jelas Phounna.
Lebih lanjut, katanya, pasca penggantian Dr. Sayed Fadil beberapa bulan yang lalu, keberadaan BPKS seperti ayam kehilangan induk.
"Pasca pengantian ketua sebelumnya Dr. Sayed Fadhil, dan sekarang diketuai oleh Plt, kemandulan ditubuh BPKS sangat jelas kita lihat, BPKS hari ini, seperti ayam kehilangan induk"
Semenjak ketua BPKS di pegang oleh Plt Ir. Razuardi M.T lagi-lagi tidak menunjukan pembenahan dan arah kerja dalam membangun Sabang, apa lagi kalau berbicara hubungan kerjasama perdagangan dengan pihak luar, sama sekali tidak ada.
Selama ini BPKS disibukan dengan event-event tidak berdampak pada perekonomian masyarakat Sabang.
"Selama ini yang sering kita dengar penggelaran event gencar dilakukan oleh BPKS, event sama sekali tidak berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat Sabang menyeluruh, hanya sebagian kelompok masyarakat yang menikmati dari penggelaran event tersebut, dan anggaran untuk event juga sangat rawan diselewengkan,"
Maka kedepan kita mengharapkan kepala BPKS yang akan terpilih nanti, harus manpu membangun komunikasi dengan pihak asing dalam memajukan pelabuhan bebas Sabang.
"Jangan sekedar menghabiskan anggaran untuk bayar gaji karyawan dan operasional kantor, sedangkan income untuk sabang Nol besar," tegas phounna
Kepada Dewan Kawasan Sabang dalam memilih kriteria calon ketua dan wakil BPKS harus benar-benar sosok yang memiliki kapasitas dan kemanpuan dalam manajemen BPKS sendiri maupun dalam menbangunan komunikasi dengan para pengusaha Nasional dan Investor asing.
Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang merupakan salah satu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Indonesia yang telah mempunyai dasar hukum tetap, Perpu Nomor 2 Tahun 2000 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 tahun 2000, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang berlaku hingga 70 tahun.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKS diperkuat dengan UU No. 37/2000 dibentuk Dewan Kawasan Sabang (DKS) dan BPKS. Dimana BPKS bertugas mengelola, mengembangkan dan membangun Kawasan Sabang. Dalam UU yang sama, BPKS diberikan wewenang untuk memberikan izin-izin yang terkait dengan usaha di Kawasan Sabang serta melakukan pembinaan dan integrasi kebijakan dengan Pemerintah Provinsi Aceh maupun Kabupaten/Kota yang berada dalam Kawasan pelabuhan Bebas Sabang.
Kawasan Sabang letak sangat Strategis yang berada pada jalur regional dan internasional, berdekatan dengan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran perdagangan perdagangan Internasional, serta berada di antara lokasi pertumbuhan Afrika dan Asia, Ungkap dirinya. (Red)***
Menyikapi munculnya sejumlah nama-nama, baik calon ketua dan wakil di Lembaga yang diberikan wewenang untuk memajukan Kawasan Bebas Sabang dalam membangun bisnis perdagangan, berikut wawancara Khusus kami bersama Aktivis Perempuan, Rahmatun Phounna.
Kepada media, Rahmatun Phounna, menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh Dewan Kawasan Sabang untuk merekrut calon Ketua dan Wakil di tubuh BPKS merupakan keputusan yang sangat tepat, oleh Dewan Kawasan dalam memajukan Sabang sebagai kawasan pelabuhan bebas. kata Phounna
"Keberada BPKS saat ini sudah berusia belasan tahun, namum kondisi sabang sampai sekarang belum ada tanda-tanda kemajuan dalam bidang perdagangan. Padahal anggaran yang diperuntukan untuk Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang cukup besar, pertahun mencapai ratusan milyar rupiah"
Selama ini BPKS mengutamakan penggunaan anggaran untuk pembangunan fisik. Namun sebaliknya sektor perdagangan tidak ada aktifitas sama sekali. Padahal tambah dirinya, pada awal pembentukan BPKS sangat eksis dalam aktifitas perdagangan dengan beberapa pengusaha dari Malaysia, Thailand dan Singapore
"Namum keberadaan hari ini Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang BPKS justrus mati suri, hidup segan mati tak mau," jelas Phounna.
Lebih lanjut, katanya, pasca penggantian Dr. Sayed Fadil beberapa bulan yang lalu, keberadaan BPKS seperti ayam kehilangan induk.
"Pasca pengantian ketua sebelumnya Dr. Sayed Fadhil, dan sekarang diketuai oleh Plt, kemandulan ditubuh BPKS sangat jelas kita lihat, BPKS hari ini, seperti ayam kehilangan induk"
Semenjak ketua BPKS di pegang oleh Plt Ir. Razuardi M.T lagi-lagi tidak menunjukan pembenahan dan arah kerja dalam membangun Sabang, apa lagi kalau berbicara hubungan kerjasama perdagangan dengan pihak luar, sama sekali tidak ada.
Selama ini BPKS disibukan dengan event-event tidak berdampak pada perekonomian masyarakat Sabang.
"Selama ini yang sering kita dengar penggelaran event gencar dilakukan oleh BPKS, event sama sekali tidak berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat Sabang menyeluruh, hanya sebagian kelompok masyarakat yang menikmati dari penggelaran event tersebut, dan anggaran untuk event juga sangat rawan diselewengkan,"
Maka kedepan kita mengharapkan kepala BPKS yang akan terpilih nanti, harus manpu membangun komunikasi dengan pihak asing dalam memajukan pelabuhan bebas Sabang.
"Jangan sekedar menghabiskan anggaran untuk bayar gaji karyawan dan operasional kantor, sedangkan income untuk sabang Nol besar," tegas phounna
Kepada Dewan Kawasan Sabang dalam memilih kriteria calon ketua dan wakil BPKS harus benar-benar sosok yang memiliki kapasitas dan kemanpuan dalam manajemen BPKS sendiri maupun dalam menbangunan komunikasi dengan para pengusaha Nasional dan Investor asing.
Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang merupakan salah satu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Indonesia yang telah mempunyai dasar hukum tetap, Perpu Nomor 2 Tahun 2000 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 tahun 2000, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang berlaku hingga 70 tahun.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKS diperkuat dengan UU No. 37/2000 dibentuk Dewan Kawasan Sabang (DKS) dan BPKS. Dimana BPKS bertugas mengelola, mengembangkan dan membangun Kawasan Sabang. Dalam UU yang sama, BPKS diberikan wewenang untuk memberikan izin-izin yang terkait dengan usaha di Kawasan Sabang serta melakukan pembinaan dan integrasi kebijakan dengan Pemerintah Provinsi Aceh maupun Kabupaten/Kota yang berada dalam Kawasan pelabuhan Bebas Sabang.
Kawasan Sabang letak sangat Strategis yang berada pada jalur regional dan internasional, berdekatan dengan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran perdagangan perdagangan Internasional, serta berada di antara lokasi pertumbuhan Afrika dan Asia, Ungkap dirinya. (Red)***
