Postingan
Dukung 5 Program Nasional, Bupati Natuna Hadiri Rakornas Kada dan Forkopimda di Sentul
https://www.riaupublik.com/2019/11/dukung-5-program-nasional-bupati-natuna.html
Rakornas tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul Internasional Convention Centre (SICC) Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (13/11/2019) kemarin.
Kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 3000 peserta yang terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD tingkat I dan II, Pangdam, Korem, Kapolda, Kajati, Dandim, Kapolres dan Kajari se-Indonesia itu, dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.
Dalam sambutannya Presiden menerangkan, bahwa kegiatan itu dilaksanakan untuk mensinkronisasikan visi misi dan rencana pembangunan 5 tahun kedepan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Sehingga ada keselarasan program antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tingkat I dan II, dalam menyusun dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Joko Widodo mengatakan ada 5 program prioritas pada periode kepemimpinannya bersama KH. Ma'ruf Amin untuk 5 tahun mendatang. Diantaranya yang pertama yaitu Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM), Kesehatan dan Pendidikan. Kedua Pembangunan Infrastruktur, ketiga Penyegaran Regulasi, keempat Reformasi Birokrasi dan terakhir Transformasi Ekonomi.
Masih kata Joko Widodo, bahwa kelima program prioritas pembangunan nasional tahun 2020-2024 itu, ditetapkan sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia Maju.
Sementara itu Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, mengaku sangat mendukung adanya Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda oleh Kemendagri RI. Menurutnya kegiatan itu dapat menjadi acuan bagi setiap Pemerintah Daerah, khususnya bagi Kabupaten Natuna, untuk menyusun program kerja yang mengerucut pada 5 program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
"Jadi nanti saat penyusunan RAPBD, baik eksekutif dan legislatif harus memperhatikan 5 program prioritas nasional Pak Presiden, sudah selaras apa belum, sebelum disahkan," kata Hamid Rizal, saat dihubungi.
Hamid Rizal menyebutkan, meskipun Pemerintah Daerah bersifat Otonomi, namun semua terikat dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga harus tetap ada keselarasan mengenai program-program disetiap Pemerintahan Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat.
"Ya kita kan satu negara Indonesia. Dalam satu negara memiliki tujuan yang sama, itu memang sudah keharusan. Namun memang ada nanti lebijakan khusus dari Pemerintah Daerah, terhadap masyarakatnya. Karena setiap daerah memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda-beda, ini harus juga kita perhatikan," terang Hamid Rizal. (Win/hms)
