Gubernur Riau Syamsuar Menyorot Pasar Cik Puan Pekanbaru

Rabu, 03 April 2019

RIAUPUBLIK.COM, PEKANBARU-- Tidak kunjung selesainya masalah Pasar Cik Puan di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Gubernur Riau (Gubri)' Syamsuar mengajak Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru duduk bersama membahas persoalan ini. Dari pertemuan yang dilakukan Selasa (2/4) sore tersebut didapat beberapa kesimpulan yang masih akan dikaji lagi.

Usai pelaksanaan rapat tersebut, Gubri Syamsuar kepada Riau Pos mengatakan, yang pertama kali akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan Pasar Cik Puan yakni mengenai asetnya. Karena pada lokasi pasar tersebut, ada aset milik Pemprov Riau dan juga Pemko Pekanbaru.

"Dari data yang dimiliki, aset Pemprov Riau dipasar tersebut ada sekitar 15 ribu meter bujur sangkar. Kalau aset Pemko sekitar 7 hingga 8 ribuan meter, hanya saja bukti kepemilikan tersebut yang belum ada di masing-masing pihak."katanya.

Saat ditanyakan apakah nantinya jika sudah selesai persoalan aset, pembangunan akan dilanjutkan dengan gedung yang lama atau membuat gedung baru. Menurut Syamsuar hal itu yang masih akan dibahas bersama, pasalnya dari pihak Pemko Pekanbaru menginginkan agar kelanjutan pembangunan pasar tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

"Kalau menurut saya, jika diarahkan kepada pihak ketiga, nanti harga sewa kios atau lapaknya bisa lebih tinggi. Jadi dikhawatirkan akan membebani para pedagang nantinya. Nah ini yang masih akan dibahas bersama untuk dicarikan jalan keluarnya."ujarnya.

Selain membahas persoalan Pasar Cik Puan, dalam rapat bersama dengan perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Riau tersebut, juga dibahas beberapa hal mengenai pembangunan daerah Riau jangka panjang. Termasuk juga pembangunan di daerah terpencil.

"Dalam rapat juga dibahas mengenai pembangunan insfratruktur yang ada di semua kabupaten/kota di Riau. Saat rapat juga ada perwakilan dari Kementerian PUPR melalui beberapa balainya." sebutnya.

Untuk itu, usai rapat tersebut Syamuar meminta kepada para bupati/walikota untuk segera membuat usulan kepada menteri terkait untuk bantuan pembangunan infrastruktur. Karena jika hanya mengandalkan APBD, tentu tidak bisa dilakukan secara keseluruhan dan dalam waktu yang cepat.

"Termasuk juga melaporkan pembangunan rumah sakit dan puskesmas yang mangkrak. Seperti di Kabupaten Siak, Pelalawan, Indragiri Hilir dan juga Rokan Hulu. Jadi untuk pembangunan infrastruktur ini, target kita jangka panjang dan sudah bisa dimulai pada 2019 ini."katanya. (Adv/Rpc)