Postingan
Wwweiiii....! Wakil Bupati Bengkalis Kena Penyakit Lupa, Pendemo Adili Tangkap Muhamad
https://www.riaupublik.com/2019/04/wwweiiii-wakil-bupati-bengkalis-kena.html
Selasa, 02 April 2019
RIAUPUBLIK.COM, PEKANBARU-- Kasus Dugaan Korupsi Muhamad Cukup lama berjalan hingga dia menjabat wakil bupati bengkalis, dugaan korupsi pipanisasi di kab Inhil (Riau) sewaktu di menjabat kabit Cipta Karya PU Provinsi Riau, Kali ini Muhamad Hadir dalam Sidang perkara tindak pidana korupsi di gelar di PN Pekanbaru, Selasa 26 Maret 2019 dengan terdakwa Syafrizal Thaher, Edi Mufti dan Sabar Stevanus.
Pantauan awak media ini dan Wartawan Pengadilan Negeri ( WPN ) dalam ruang persidangan dipimpin oleh Mahyudin selaku Ketua Majelis dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.
Saksi yang dihadirkan dalam ruang persidangan adalah Muhammad yang merupakan Wakil Bupati Bengkalis dan Kabid Cipta Karya saat menjabat di Dinas PU Provinsi Riau pada Tahun 2013 silam.
Untuk diketahui bahwa menurut Informasi yang beredar Muhamad telah dua kali mangkir untuk memberikan kesaksian di ruang persidangan.
Pada agenda sidang kali ini, Muhammad menjelaskan kepada majelis hakim tugas pokonya selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) pada proyek Pipanisasi di daerah Tempuling Kabupaten Inhil Tahun 2013 silam.
"Tugas pokok sebagai KPA adalah mengadakan penelitian dan koordinasi bersama PPK dan PPTK , tanggung jawab penuh adalah PPK dan PPTK, dan pada saat itu Kepala Dinas PU nya adalah SF Harianto." sebut saksi menjawab pertanyaan Jaksa Penuntutan Umum (JPU).
Dalam ruang persidangan Wakil Bupati ini tampak banyak tidak tahu dan lupa, saat menjawab pertanyaan Majelis Hakim terkait pernah diuji atau tidaknya proyek tersebut dan dari keterangannya tampak ia selalu memojokkan PPK dan PPTK.
"Sebagai KPA saya hanya dua kali turun kelapangan saat kondisi pekerjaan 70 persen, tapi hanya melihat secara visual
saja dilapangan dan mengenai
mutu pipa dan kedalaman tidak sesuai, itu tanggung jawab PPK dan PPTK."ungkap Saksi.
Namun Wakil Bupati Bengkalis ini tampak terpojok, saat salah seorang Majelis Hakim menanyakan," Kalau menurut saksi pekerjaan sudah selesai 100 persen untuk itu mengapa anda hadir menjadi saksi dipersidangan ini dan ada tiga terdakwanya " tanya Majelis kepada saksi yang tampak terdiam.
Sebelum persidangan ini usai, salah seorang terdakwa yang merupakan PPTK membantah semua keterangan saksi dalam ruang persidangan.
Usai persidangan JPU menjelaskan kepada awak media ini bahwa kerugian Negara akibat proyek Pipanisasi ini sebesar Rp 2,5 M.
Saat dimintai keterangan nya oleh awak media usai persidangan terkait pernyataan Majelis apabila nanti dibutuhkan kembali keterangannya diharapkan kepada saksi untuk hadir kembali diruang persidangan.
Muhammad mengatakan," Saya siap apabila dibutuhkan kembali untuk memberikan keterangan," Sebut Muhammad sembari bergegas serta dikawal ketat ajudannya menuju mobil meninggalkan PN Pekanbaru.
Pantauan awak media ini dan Wartawan Pengadilan Negeri ( WPN ) dalam ruang persidangan dipimpin oleh Mahyudin selaku Ketua Majelis dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.
Saksi yang dihadirkan dalam ruang persidangan adalah Muhammad yang merupakan Wakil Bupati Bengkalis dan Kabid Cipta Karya saat menjabat di Dinas PU Provinsi Riau pada Tahun 2013 silam.
Untuk diketahui bahwa menurut Informasi yang beredar Muhamad telah dua kali mangkir untuk memberikan kesaksian di ruang persidangan.
Pada agenda sidang kali ini, Muhammad menjelaskan kepada majelis hakim tugas pokonya selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) pada proyek Pipanisasi di daerah Tempuling Kabupaten Inhil Tahun 2013 silam.
"Tugas pokok sebagai KPA adalah mengadakan penelitian dan koordinasi bersama PPK dan PPTK , tanggung jawab penuh adalah PPK dan PPTK, dan pada saat itu Kepala Dinas PU nya adalah SF Harianto." sebut saksi menjawab pertanyaan Jaksa Penuntutan Umum (JPU).
Dalam ruang persidangan Wakil Bupati ini tampak banyak tidak tahu dan lupa, saat menjawab pertanyaan Majelis Hakim terkait pernah diuji atau tidaknya proyek tersebut dan dari keterangannya tampak ia selalu memojokkan PPK dan PPTK.
"Sebagai KPA saya hanya dua kali turun kelapangan saat kondisi pekerjaan 70 persen, tapi hanya melihat secara visual
saja dilapangan dan mengenai
mutu pipa dan kedalaman tidak sesuai, itu tanggung jawab PPK dan PPTK."ungkap Saksi.
Namun Wakil Bupati Bengkalis ini tampak terpojok, saat salah seorang Majelis Hakim menanyakan," Kalau menurut saksi pekerjaan sudah selesai 100 persen untuk itu mengapa anda hadir menjadi saksi dipersidangan ini dan ada tiga terdakwanya " tanya Majelis kepada saksi yang tampak terdiam.
Sebelum persidangan ini usai, salah seorang terdakwa yang merupakan PPTK membantah semua keterangan saksi dalam ruang persidangan.
Usai persidangan JPU menjelaskan kepada awak media ini bahwa kerugian Negara akibat proyek Pipanisasi ini sebesar Rp 2,5 M.
Saat dimintai keterangan nya oleh awak media usai persidangan terkait pernyataan Majelis apabila nanti dibutuhkan kembali keterangannya diharapkan kepada saksi untuk hadir kembali diruang persidangan.
Muhammad mengatakan," Saya siap apabila dibutuhkan kembali untuk memberikan keterangan," Sebut Muhammad sembari bergegas serta dikawal ketat ajudannya menuju mobil meninggalkan PN Pekanbaru.
Sementara itu masa pendemo meneriakan muhamad segera di adili dan tangkap, di lanssir riauterkini.com Puluhan massa ini mendesak pihak penegak hukum untuk mengadili Muhammad. Sebab, berdasarkan dakwaan perkara korupsi pipa transmisi. Orang nomor dua di Pemkab Bengkalis itu, sebagai penyebab terjadinya kerugian negara pada proyek PDAM tersebut. Mengingat Muhammad saat itu sebagai Kabid di Dinas PU Pemkab Inhil, dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nya.
" Segera Adili dan tangkap Muhammad. Karena penyebab terjadinya kerugian negara pada proyek pipa transmisi," teriak massa yang dikomandoi, Nurhamdani, kordinator AMAK.
Massa yang terus berteriak menyampaikan aspirasinya disaat Muhammad, tengah bersaksi diruang sidang tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Disambut oleh Humas PN Pekanbaru, Martin Ginting SH.
Uraian tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan ROKMelakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuanganMengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP,SPP-GU,SPP-LS dan SPP-TU)Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan sekaliMembuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlakuMembuat keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DIPA
Melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan ROKMelakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuanganMengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP,SPP-GU,SPP-LS dan SPP-TU)Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan sekaliMembuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlakuMembuat keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DIPA
