Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Bupati Laporkan LKPJ 2018

Senin, 22 April 2019
RIAUPUBLIK.COM, KAMPAR-- Sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggng Jawaban (LKPJ).

Dengan demikian melalui rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar masa sidang I tahun 2018 yang dipimpin lnagsung Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri,S.Ag, Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri,M.Si menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2018 yang dilaksanaam di ruang rapat FPRD Kampar, senin malam (22/4/19).

Dalam laporan tersebut Yusri menyampaikan bahwa, APBD tahun 2018 setelah perubahan ditetapkan lebih kurang sebesar Rp 2,3  triliun lebih dengan realisasi lebih kurang Rp 2,3 triliun lebih. Dimana hal tersebut sesuai denga realisasinya pertama dari PAD lebih kurang Rp 232,8 milyar lebih.

Selanjutnya realisasi dana perimbangan lebih kurang Rp 1,6 triliun lebih, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah lebih kurang Rp 418,6 milyar lebih.

Selain itu anggaran belanja daerah tahun 2018 setelah perubahan ditetapkan lebih kurang sebesar Rp 2,32 Triliun lebih dengan realisasi lebih kurang sebesar Rp 2,17 triliun. Lebih lanjut terkait anggaran pembiayaan daerah tahun 2018 ditetapkan anggaran lebih kurang sebesar Rp 60,36 milyar dengan realisasi lebih kurang Rp 50,35 milyar.

Selain anggaran, pemda kampar juga telah melaksanakan kerjasama dengan pihak Hukum kerjasama Kejakasaan dan Kepolisian Daerah Kampar tentang APIP dan APH, kerjasama dengan Kemendes serta Anggaran Dana Desa (ADD) dengan jumlah lebih kurang Rp 122 milyar lebih."terang Yusri".

Kemudian dalam hal konflik masyarakat, saat ini pemda Kampar juga telah menyelesaikan konflik pertanaan antara PT. Sekar Bumi Lestari dengan masyarakat Desa Koto Aman Tapung Hikir serta PT. Ciliandra dengan masyarakat Desa Siabu Kecamatan Salo.

Terakhir disampaikan Yusri, bahwa pemda kampar juga tekah mendapatkan berbagai pemghargaan antara lain Predikat Wajar Tampa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD tahun 2018, penghargaan Piala Adipura tahun 2018 untuk Kota Kecil terbersih serta penghargaan Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan dari Kemendes sebagai Desa Terbaik Provinsi Riau berdasarkan Indek Desa Membangun.(diskominfo/rpcp).

Related

kampar 8221487384971212412

Posting Komentar

emo-but-icon

.

.

uc

uc

adv

adv

MAS

MAS

Ikl

Ikl

At

At

UCP

Dewan Redaksi RPC

publik MERANTI

Galery&Adv

Dewan Bengkalis

Newspelalawan

Ucp

Ucp

Komisi Pemberantasan Korupsi

Pemrov Riau

PEMKAB SIAK

dewan bengkalis

Follow Us

Kta DPRD

Kta DPRD

Ik

Ik

r

r

Siak

Siak

Uc

Uc

Knpi

Knpi

Uc

Uc

Uc

Uc

uc

uc

UCP

UCP

UC

UC

Hot News

Recent

Comments

Side Ads

item