Postingan
Wakil Ketua Komisi II DPRD Natuna Sidak Pelabuhan Perintis di Pulau Laut
https://www.riaupublik.com/2019/03/wakil-ketua-komisi-ii-dprd-natuna-sidak.html
Sabtu, 9 Maret 2019
NATUNA, RIAUPUBLIK.COM - Terkait adanya dugaan korupsi, pada proyek pembangunan Pelabuhan Kapal Perintis, yang ada di Desa Air Payang, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, langsung melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak).
Sidak tersebut, dilakukan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki, baru-baru ini. Ia sengaja mendatangi langsung ke Pulau Laut, untuk melihat secara langsung kondisi Pelabuhan Perintis yang sudah selesai dikerjakan diwilayah tersebut.
Saat ditemui awak media diruang kerjanya di Kantor DPRD Natuna, di Jalan Yos Sudarso, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Marzuki menjelaskan, bahwa ada dugaan korupsi yang besar dalam proyek tersebut.
“Ini adalah sebuah korupsi yang besar sekali dan membuat kerugian negara yang cukup besar," ujar Marzuki, seperti dilansir dari Natuna Pos, pada Jum'at (08/03/2019) kemarin.
Wakil rakyat itu pun meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pada proyek pembangunan Pelabuhan Perintis, yang digarap oleh PT Dian Sentosa itu.
"Kita sangat mendukung dan mendorong Kejaksaan Tinggi Kepri, untuk membongkar dugaan korupsi ini. Sehingga menjadi jelas berapa uang negara yang dirugikan oleh pihak kontraktor itu,” katanya.
Marzuki pun menduga, bahwa negara telah dirugikan puluhan milyar atas pembangunan mega Proyek pelabuhan, yang panjangnya lebih dari 1 kilometer tersebut.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Natuna itu menyebutkan, bahwa dengan terbongkarnya kasus korupsi pada Pembangunan Pelabuhan Perintis itu, nantinya juga akan menenemukan titik terang, siapa saja yang terlibat dalam praktik jahat untuk memakan uang rakyat tersebut.
Politisi Partai Gerindra itu pun tidak menampikkan kemungkinan, bahwa ada pejabat daerah yang terlibat dalam kasus tersebut. Karena kata dia, saat dirinya melakukan Sidak, semua orang mengaakan pekerjaan Pelabuhan tersebut tidak ada yang salah.
"Padahal kalau kami lihat, pekerjaan tersebut amburadul, kok mereka bilang tidak ada yang salah," ucapnya, agak sedikit heran.
Melihat bukti-bukti dilapangan, dan adanya laporan dari sejumlah warga melalui media sosial, sambung Marzuki, sudah sepatutnya kasus ini dinaikkan ketingkat penyelidikan.
"Kami minta pihak kejaksaan bisa mengusut sampai tuntas. Kami yakin akan banyak yang terlibat. Jangan sampai berlama-lama, kami di DPRD mendukung penuh pihak Kejaksaan," pungkasnya. (Win)
Sidak tersebut, dilakukan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki, baru-baru ini. Ia sengaja mendatangi langsung ke Pulau Laut, untuk melihat secara langsung kondisi Pelabuhan Perintis yang sudah selesai dikerjakan diwilayah tersebut.
Saat ditemui awak media diruang kerjanya di Kantor DPRD Natuna, di Jalan Yos Sudarso, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Marzuki menjelaskan, bahwa ada dugaan korupsi yang besar dalam proyek tersebut.
“Ini adalah sebuah korupsi yang besar sekali dan membuat kerugian negara yang cukup besar," ujar Marzuki, seperti dilansir dari Natuna Pos, pada Jum'at (08/03/2019) kemarin.
Wakil rakyat itu pun meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pada proyek pembangunan Pelabuhan Perintis, yang digarap oleh PT Dian Sentosa itu.
"Kita sangat mendukung dan mendorong Kejaksaan Tinggi Kepri, untuk membongkar dugaan korupsi ini. Sehingga menjadi jelas berapa uang negara yang dirugikan oleh pihak kontraktor itu,” katanya.
Marzuki pun menduga, bahwa negara telah dirugikan puluhan milyar atas pembangunan mega Proyek pelabuhan, yang panjangnya lebih dari 1 kilometer tersebut.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Natuna itu menyebutkan, bahwa dengan terbongkarnya kasus korupsi pada Pembangunan Pelabuhan Perintis itu, nantinya juga akan menenemukan titik terang, siapa saja yang terlibat dalam praktik jahat untuk memakan uang rakyat tersebut.
Politisi Partai Gerindra itu pun tidak menampikkan kemungkinan, bahwa ada pejabat daerah yang terlibat dalam kasus tersebut. Karena kata dia, saat dirinya melakukan Sidak, semua orang mengaakan pekerjaan Pelabuhan tersebut tidak ada yang salah.
"Padahal kalau kami lihat, pekerjaan tersebut amburadul, kok mereka bilang tidak ada yang salah," ucapnya, agak sedikit heran.
Melihat bukti-bukti dilapangan, dan adanya laporan dari sejumlah warga melalui media sosial, sambung Marzuki, sudah sepatutnya kasus ini dinaikkan ketingkat penyelidikan.
"Kami minta pihak kejaksaan bisa mengusut sampai tuntas. Kami yakin akan banyak yang terlibat. Jangan sampai berlama-lama, kami di DPRD mendukung penuh pihak Kejaksaan," pungkasnya. (Win)
