Abdul Wahid: KPA Bertanggung Jawab Proses Secara Hukum, Mahasiswa Riau Orasi "Periksa Dan Tangkap Muhamad"

Sabtu, 9 Maret 2019

PEKANBARU,  RIAUPUBLIK.COM-- Muhamad Wakil Bupati Bengkalis Saat Ini Menjabat, di gaungkan Mahasiswa Riau dalam Orasi nya di Mabes Polri "Periksa Dan Tangkab Muhamad Wakil Bupati Bengkalis"

Kasus yang menimpa wakil bupati Kab Bengkalis (Riau)  Muhamad terkait dugaan tindak pidana korupsi pipa transmisi PDAM senilai Rp3,4 miliar. Kasus ini telah menyeret empat orang sebagai tersangka.

Mahasiswa Riau datangi Mabes Polri 28/02, menuntut segera tersangkakan MUHAMMAD (Wakil Bupati Bengkalis) "Dalam kasus pipa transmisi Tembilahan Kabupaten Indragiri hilir (Riau) tahun 2013 yang saat itu MUHAMMAD menjabat sebagai kabid cipta karya dinas PU Provinsi Riau dan merupakan aktor intelektual dalam kasus pipa transmisi Inhil tersebut.

Kasus Muhamad Terus bergulir hingga memasuki di Tahun 2019, Aksi Demo Mahasiswa di Mabes Polri meminta Muhamad Wakil Bupati Bengkalis Segera Di Periksa Dan Ditangkap, kasus ini pun Direspon Anggota DPRD Provinsi Riau Abdul Wahid yang asli orang Indragiri Hilir, Dia mengatakan kalau proyek pipanisasi transmisi air bersih di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2013 lalu kalau ada indikasi dugaan korupsi KPA Tanggung Jawab.

Menurutnya proyek pipanisasi transmisi air bersih di Inhil tersebut diduga memang banyak masalah dari sisi pekerjaan. Sejak tahun 2013 lalu, dia sudah tahu kalau proyek tersebut tidak sesuai dengan harapan dan kemudian menjadi persoalan hukum yang ditangani Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Riau.

“Dalam kasus pipanisasi transmisi tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus bertanggung jawab dan diproses secara hukum. Karena Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau ketika itu sudah mengkuasakan kepada KPA, dalam hal ini kepala bidang Cipta Karya, Muhammad,”tegas Abdul Wahid, Jumat (08/03/2019) dilansir Riaunews.com.

Disinggung soal penegakan hukum, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, namun kasus tersebut harus diungkap tuntas. Menurutnya, proses hukum jangan hanya sebatas Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan rekanan saja, tapi pengambil kebijakan juga harus diproses.

Disisi lain Wahid menyebutkan kalau proyek pipanisasi yang diduga merugikan negara melebihi Rp1 miliar itu banyak yang menyalahi. Mulai dari pipa ditanam tidak dalam tanah, kemudian kualitas pipa yang tidak sesuai bestek. Meskipun pipa transmisi itu dipergunakan, namun kualitas air baku yang dihasilkan tidak sesuai harapan.

“Kita percayakan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada lembaga yang menangani kasus ini. Harapan kita semua pihak yang diduga terlibat diusut dan diproses secara hukum, termasuk KPA proyek tersebut,” imbau Wahid, yang juga anggota Komisi IV DPRD Riau bidang infrastruktur.

Untuk diketahui, KPA proyek pipanisasi transmisi tersebut adalah Muhammad yang ketika itu menjabat kepala bidang Cipta Karya Dinas PUPR Riau dan sekarang merupakan wakil bupati Bengkalis.

Dari informasi yang dirangkum, Muhammad sudah pernah diperiksa terkait kasus tersebut, namun statusnya masih sebatas saksi. Sebelumnya kasus pipanisasi transmisi mencuat kepermukaan atas laporan sejumlah LSM di Inhil maupun Pekanbaru yang menemukan adanya kejanggalan dalam proyek tersebut. Sementara pada lokasi pekerjaan pemasangan pipa, tidak ditemukan galian sama sekali, bahkan pipa dipasang di atas tanah.

Pada item pekerjaan ditemukan timbunan bekas galian, juga dipastikan tidak ada pekerjaan timbunan kembali, karena galian tidak pernah ada.

Selain itu, Dinas PUPR Riau juga diduga merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor:0/BA.ST-I/FSK.PIPA.TBH.XII/2013 tanggal 13 Desember 2013. ***