Postingan
Baahhh...Ngeri, Pendemo Bawa 5 Gembong Koruptor Ke Kantor Dewan Terhormat (DPRD Prov Riau)
https://www.riaupublik.com/2017/10/baahhhngeri-pendemo-bawa-5-gembong.html
Kamis, 12 Oktober 2017
PEKANBARU, RIAUPUBLIK.Com-- Puluhan massa yang menamakan diri Forum Pemuda
Mahasiswa Nasionalis (For Pemanas) menuding bahwa ada 5 orang diduga gembong
koruptor dan mafia proyek dan hutan. Hal ini diungkapkan For Pemanas ini saat
mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.
Pantauan dilapangan mereka nyatakan tudingan tersebut
dalam sebuah spanduk besar berukuran 5x1 meter tersebut. Dalam spanduk itu
terpampang photo-photo yang mereka duga terlibat kasus hukum.
1- Septina Ketua DPRD Riau
2- Suparman Bupati Rokan Hulu
3- Andi Rahman Gubernur Riau
4- Syamsuar Bupati Siak
5- HM Harris Bupati Pelalawan
Dibawah photo-photo tersebut bertuliskan berbagai tuntutan. Diantaranya mengusut segera Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Ketua dan anggota DPRD Riau tahun 2016. Mereka meminta agar membongkar dokumen APBD Riau untuk membuktikan hal tersebut.
Selain itu juga meminta Kejaksaan segerakan kasasi kepada MA (Mahkamah Agung) atas vonis bebas Suparman oleh hakim atas nama Rinaldi Triahdiko dan dugaan keterlibatan Dedi Handoko atas dugaan penyuapan hakim.
Tak hanya disitu, mereka juga menduga intervensi Arsyadjuliandi Rachman Gubernur Riau terhadap penyelenggaraan Seleksi CPNS 2017. Mereka mengatakan hal tersebut diduga melanggar UU No 22 tahun 1999.
Tak ketinggalan, Bupati Siak yakni Syamsuar atas dugaan keterlibatan pemalsuan dokumen proyek jembatan Sungai Kelakap tahun 2014 senilai Rp 9 milyar lebih dalam APBD Siak.
Juga mereka mendesak agar HM Harris Bupati Pelalawan diperiksa atas dugaan korupsi Rp.10 milyar APBD 2012-2013 dalam mata anggaran Dana Tak Terduga.
Dibawah photo-photo tersebut bertuliskan berbagai tuntutan. Diantaranya mengusut segera Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Ketua dan anggota DPRD Riau tahun 2016. Mereka meminta agar membongkar dokumen APBD Riau untuk membuktikan hal tersebut.
Selain itu juga meminta Kejaksaan segerakan kasasi kepada MA (Mahkamah Agung) atas vonis bebas Suparman oleh hakim atas nama Rinaldi Triahdiko dan dugaan keterlibatan Dedi Handoko atas dugaan penyuapan hakim.
Tak hanya disitu, mereka juga menduga intervensi Arsyadjuliandi Rachman Gubernur Riau terhadap penyelenggaraan Seleksi CPNS 2017. Mereka mengatakan hal tersebut diduga melanggar UU No 22 tahun 1999.
Tak ketinggalan, Bupati Siak yakni Syamsuar atas dugaan keterlibatan pemalsuan dokumen proyek jembatan Sungai Kelakap tahun 2014 senilai Rp 9 milyar lebih dalam APBD Siak.
Juga mereka mendesak agar HM Harris Bupati Pelalawan diperiksa atas dugaan korupsi Rp.10 milyar APBD 2012-2013 dalam mata anggaran Dana Tak Terduga.
Gagasanriau/Riaupublik
