PP No.7 Tahun 1999: Warga Rohil Dilarang Konsumsi dan Jual Telur Penyu

Minggu, 23/07/2017 - 16:38:59 WIB
BAGANSIAPIAPI, RIAUPUBLIK.Com--  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak lagi mengkonsumsi, apalagi menjual telur penyu yang ada di Pulau Jemur, Kecamatan Pasir Limau kapas (Palika).

Pasalnya, sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 1999, penyu merupakan salah satu satwa yang harus dilindungi di negeri ini.

Demikian hal ini disampaikan oleh Bupati Rohil, H Suyatno AMp, akhir pekan lalu, di Bagansiapiapi. Ia mengatakan mulai saat ini masyarakat dilarang mengkonsumsi dan menjual Telur Penyu hijau yang habitat hidupnya di Pulau Jemur. Untuk itu ia meminta Dinas Perikanan (Diskan) Rohil untuk kembali memprogramkan penangkaran penyu.

"Memang beberapa tahun terakhir penangkaran penyu sudah tidak dianggarkan lagi dananya. Untuk itu tahun ini kita akan memprogramkannya lagi dengan meminta OPD terkait membuat proposal untuk penangkaran penyu yang nantinya setelah menetas tukiknya akan dilepas di lautan," kata Suyatno.

Larangan terkait konsumsi dan menjual telur penyu ini aturannya sangat jelas yakni sesuai dengan PP nomor 7 tahun 1999 yang mengatur perlindungan enam jenis penyu di indonesia. Di samping itu, adanya juga pasal 21 ayat 2 dan ppasal 40 ayat 2 UU nomor 5 tahun 1990 tentang larangan dan sangsi bagi pemburu, pedagang, serta pemelihara satwa liar yang dilindungi.

"Penyu salah satu satwa yang dilindungi, Jadi kita minta penyu-penyu yang ada di Pulau Jemur untuk diawasi dan jangan sampai ada yang menjual telurnya," pinta Suyatno sembari meminta kerjasama semua pihak terutama petugas yang bertugas di Pulau Jemur.

Penulis: jum.


Related

Rohil 1288053404036734214

Posting Komentar

.

.

uc

uc

b

b

adv

adv

MAS

MAS

Tni/polri

Tni/polri

At

At

UCP

Dewan Redaksi RPC

publik MERANTI

Galery&Adv

Dewan Pekanbaru

Newspelalawan

PANGLIMA TNI

PANGLIMA TNI

Komisi Pemberantasan Korupsi

Pemrov Riau

PEMKAB SIAK

dewansiak

Follow Us

Kta DPRD

Kta DPRD

Ik

Ik

r

r

Siak

Siak

Uc

Uc

Knpi

Knpi

Uc

Uc

Uc

Uc

uc

uc

UCP

UCP

UC

UC

Hot News

Recent

Comments

Side Ads

item