Menurut Gubsu Idealnya Alokasi APBN untuk Sumut Rp150 Triliun

RIAUPUBLIK.COM, MEDAN-- Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi berpendapat idealnya Provinsi Sumut mendapatkan alokasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp 150 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Gubsu pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA)  dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2002 Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan di Aula Tengku Rizal Nurdin Jalan Sudirman nomor 41 Medan pada Senin (13 /12).

Gubsu memaparkan asumsinya mengapa Provinsi Sumut layak mendapatkan alokasi anggaran yang dari Pemerintah Pusat sebanyak Rp 150 triliun. Hal ini dikarenakan  Sumatera Utara memiliki penduduk sebanyak  15 juta  jiwa  sementara Provinsi Aceh yang penduduknya hanya Rp 5 juta jiwa mendapat alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat pada tahun 2022 hanya berbeda sedikit dari Provinsi Sumut.

"ini hanya perbandingan diketahui yang diterima Sumut dengan Aceh hampir sama atau hanya lebih sedikit . Sementara penduduk aceh 5 juta lalu berapa yang kita minta dari pusat,,? Kalau idealnya sumatera utara sampe Rp 150 triliun dalam 1 tahun.  saat ini kita menerima hanya 39 triliun. untuk itu ini akan kita perbandingkan  kenapa Aceh sampai 32 triliun? karena dia punya dana Otsus disitu, Sumatera Utara kan tidak," ungkap Edy Rahmayadi.

Kalau korelasinya dihitung dari populasi penduduk dengan penerjemahan undang-undang  dana ini yang perlu diperjuangkan dan dipertimbangkan dan perlu dikawal.

Dalam kesempatan tersebut Edy Rahmayadi juga menyinggung tentang  Dana Bagi Hasil (DBH)  dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi Sumatera Utara paling tidak mencapai 30 persen lah dari pendapatan perkebunan, peternakan, ekspor-impor dan hasil lainnya yang ada disini di Sumut. 

"Mencapai 30 persen lah kalau itu bisa dana bagi hasil tempat kita. sehingga kita bisa menghidupkan 33 kabupaten/kota terkhusus untuk memberikan kesejahteraan pada  rakyat Sumut," ujarnya.

Lebih lanjut Gubsu mengatakan sudah pasti sebelum covid-19 melanda  ada proyek-proyek yang  tertunda untuk itu Pemprovsu akan menindak-lanjutinya  demikian juga  terhadap kegiatan sesuai dengan RPJMD yang  tidak  terlepas dari situ . 

Menurut Edy rahmayadi  target-target pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yang perlu dikejar dari yang pertama adalah masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah pertanian dan  infrastruktur sebagai prioritasnya yang kemarin sementara  dialihkan anggarannya dikarenakan adanya refocusing anggaran. Semua nanti dihidupkan kembali,  disitulah dengan dana Rp 39 triliun tadi sebagian terurai termasuk dana-dana desa di seluruh Sumatera Utara. 

"Nah fokus kita dari yang tertinggal itu dan untuk tahun 2022 nya apa?. Kita tetap ke arah pertanian dimana pertanian ini menjadi sasaran utama kita dalam rangka pangan. Kita tau sendiri kenapa kesana pertanyaannya  Covid-19  ini telah menguras semua rencana rencana kita. tapi kita alihkan semua ini ke pangan nanti. Dengan kondisi paylite nya ekonomi baik global maupun sampai ke tingkat Provinsi pangan inilah yang akan kita perkuat," tuturnya.

Bangun Jalan Sepanjang 440 Kilometer

Gubernur Provinsi Sumatera Utara Edy Rahmayadi kepada wartawan mengatakan akan segera membangun jalan sepanjang   440 kilometer pada tahun 2022 dengan mengucurkan anggaran sebanyak Rp 2,7 triliun dan diharapkan akan pekerjaannya berjalan lancar dan  rampung yang sumber dananya dari dana jamak dan  Multi Years yang didahulukan yang kemudian nanti akan dibayarkan oleh APBD Provinsi Sumatera Utara 

'Bayar dengan APBD kita. kerjaan nanti kita maksimalkan di tahun 2022 nanti kita selesaikan  440 km dan sampai tahun di 2023  dari 3000 km, jarak panjang ruas jalan di Provinsi," ucapnya optimis.

Sebelumnya dalam sambutan Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi sumatera Utara Syafriadi menerangkan  Provinsi Sumut mendapat alokasi APBN sebesar Rp 59, 77 triliun dan tertinggi di se-Sumatera dengan rincian Alokasi Belanja K/L sebesar Rp 19,92 triliun atau sebesar 2,11 persen dari Belanja Pemerintah Pusat secara Nasional  sedangkan alokasi TKDD sebesar Rp 39,35 triliun atau 5,18 persen dari TKDD secara Nasional. (Helen)