Wweeiii..Mengejutkan! Tak Kunjung ada Kejelasan, BPPK-R Tuntut Kejati Riau Usut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek Fiktif di Disdik Meranti

RIAUPUBLIK.COM, PEKANBARU- Barisan Perjuangan Pemberantas Korupsi Riau (BPPK-R) melakukan aksi ujuk rasa didepan Kejaksaan Tinggi Riau. Senin (22/11/21). 

Aksi yang dilakukan oleh BPPK-R itu beranjak dari ketidak puasan kinerja Kejati Riau dalam menangani kasus dugaan korupsi 

proyek fiktif pengadaan Laboratorium Multimedia Wireless Portabel Berbasis software tingkat SLTP dan SD usulan POKIR 2016 dari mantan ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti bapak Fauzi Hasan . 

Aksi yang dilakukan di depan kejaksaan tinggi Riau mengusung beberapa tuntutan, diantaranya 

 1. Meminta Kejati Riau untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi usulan pokir tahun 2016 oleh mantan ketua DPRD kabupaten Kepulauan Meranti Bapak Fauzi Hasan, yang dikerjakan dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengadaan Laboratorium Multimedia Wireless Portabel Berbasis software tingkat SLTP dan SD yang diduga kuat proyek fiktif sesuai dengan bukti permulaan yang ada di lapangan.

2. Meminta Kejati Riau untuk menyelesaikan kasus ini secepatnya, paling lama 1 bulan dari sekarang, karena kasus ini sudah 4 tahun belum dituntaskan.

3. Meminta kepada Kejati Riau untuk  memeriksa secepatnya CV. Muna Bersaudara dan CV Ikbal Jaya yang mana merupakan kontraktor dalam pengerjaan proyek laboratorium multimedia diduga kuat proyek fiktif.

4. Meminta Kejati Riau untuk Memeriksa kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bapak syarizal, untuk mengetahui dari mana sumber uang yang dikembalikan ke kas daerah sebagai bentuk ganti rugi tersebut berasal, karena kuat dugaan kami bahwa uang itu berasal dari mantan ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Bapak Fauzi Hasan.

5. Meminta kepada Kejati Riau untuk memanggil mantan ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Bapak fauzi Hasan, karena kami menduga dialah menjadi dalang utama dalam kasus ini, karena dia sebagai pengusul POKIR.

6.Apabila tuntutan kami tidak di indahkan oleh Kejati Riau, maka kami akan mengadakan aksi ujuk rasa dengan masa yang lebih banyak lagi dan aksi berulang-ulang sampai kasus ini ditetapkan tersangkanya.

kordinator Lapangan (Korlap) Muhamad Fauzi kepada awak media Mengatakan bentuk kekecewaan BPPK-R yang menilai ketidak seriusan Kejaksaan Tinggi Riau menuntaskan kasus dugaan Korupsi di Provinsi Riau. 

"Ada apa dengan kejaksaan Riau seolah bungkam terkait permasalahan ini" Tutur Muhammad Fauzi kepada awak media, Selasa (22/11/21). 

"kami ingin menjumpai kepala Kajati Riau untuk menyampaikan secara langsung  poin-poin tuntutan kami dalam kasus dana pokir Fauzi Hasan  yang sampai hari ini belum tuntas  namun Kejati Riau tidak ada inisiatif dan kurang etika untuk menyambut kehadiran kami, karena kami hanya disambut oleh pihak-pihak bapak Viktor yang tidak tahu menahu dengan permasalahan ini. Sambung Muhammad Fauzi. 

Ia juga menambahkan kejati Riau sengaja tidak menemui kami karena kami merasa Kejati Riau bersembunyi untuk tidak membahas kasus dugaan korupsi.

“Kita udah ultimatum kepada pihak Kejati Riau apabila tuntutan kami tidak ditangani secepatnya, kita akan kembali turun aksi setiap minggunya,dan disini kita berfikiran jelas bahwa ada dugaan pihak kejati mencoba untuk menutup-nutupi kasus korupsi ini". Pungkas Muhammad Fauzi. 

Ditugaskan oleh Muhammad Fauzi, pihaknya akan melakukan aksi setiap minggunya jika Kejaksaan Tinggi Riau tidak segera di respon. 

"Kita udah ultimatum kepada pihak Kejati Riau apabila tuntutan kami tidak ditangani secepatnya, kita akan kembali turun aksi setiap minggunya,dan disini kita berfikiran jelas bahwa ada dugaan pihak kejati mencoba untuk menutup-nutupi kasus korupsi ini".ujarnya pada awak media. 

"Kami akan terus mengawal sampai Tuntas permasalahan ini karena kami kuatir apabila kasus ini tidak Segera di tuntaskan maka ini akan menjadi Masalah di kemudian hari, masyakarat sangat lah berharap kasus ini Segera tuntas Apalagi Kasus ini sudah jelas ada  temuan kerugian negara dari APIP kabupaten kepulauan Meranti jadi sudah seharusnya Kejati Riau mengusut dan turun langsung memeriksa orang-orang yang di duga terlibat Pokir mantan ketua DPRD Kabupaten Meranti apabila Tidak kunjung di proses tuntutan kami maka akan melakukan aksi yang Lebih besar lagi. Pungkas Muhammad Fauzi. 

Mengutip pernyataan Jaksa Agung Dr. ST. Burhanuddin, SH.MM sambung Muhammad Fauzi, "Jaksa Bodoh jika tidak bisa ungkap Kasus korupsi di Daerah, Semoga ini Menjadi perhatian bahwa pemberantasan korupsi di daerah Harus di Tuntas kan karena semangat Kejaksaan Agung memberantas korupsi harus kita dukung ujar nya." Tutup Muhammad Fauzi. **