Wakil Rakyat Harus Utamakan Kepentingan Orang Banyak
https://www.riaupublik.com/2017/12/wakil-rakyat-harus-utamakan-kepentingan.html
Senin,
11 Desember 2017
PARLEMEN,
RIAUPUBLIK.Com-- Lembaga Survei
Independen Nusantara (LSIN) kembali melakukan survei untuk menggali pendapat
publik tentang Harapan Masyarakat Terhadap Anggota DPR dan DPD RI periode
2014-2019. Beberapa pertanyaan penting diajukan diantaranya apa harapan
masyarakat terhadap DPR dan DPD RI periode 2014-2019?
Dari total jumlah
responden sebanyak 1.490 responden, sebagian besar responden menjawab
mengharapkan wakil rakyat pada periode 2014-2019 agar lebih *mengedepankan
kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi, golongan dan Parpol* yaitu
sebesar 36,9%, berikutnya adalah mengharapkan agar *wakil rakyat lebih amanah,
aspiratif, peduli dan pro rakyat* yaitu sebesar 28,6%, kemudian yang
mengharapkan agar wakil rakyat lebih baik dari periode sebelumnya 2009-2014
adalah sebesar 26,2%, terakhir yang mengharapkan agar wakil rakyat
periode 2014-2019 *tidak melakukan praktik korupsi* adalah sebesar 4,8%,
sisanya sebesar 3,6% responden tidak menjawab/tidak tahu.
Direktur Eksekutif
LSIN, *Yasin Mohammad* mengatakan bahwa secara umum publik kecewa terhadap
kinerja DPR dan DPD RI periode sebelumnya 2009-2014 dan menaruh harapan tinggi
terhadap wakil rakyat yang baru.
Responden menilai
bahwa *kinerja wakil rakyat 2009-2014 masih jauh dari harapan* dan *belum
maksimal dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya*. Bahkan publik
menilai bahwa pola kerja wakil rakyat masih jauh dari upaya melakukan
pembelaan, memperjuangkan, dan mengutamakan aspirasi rakyat melainkan lebih
memilih brsikap eksklusif dan mementingkan diri sendiri dan kepentingan Parpol
atau petinggi Parpolnya. Oleh karenanya publik berharap kepada wakil rakyat
yang baru lebih mengedepankan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi,
golongan dan Parpol.
Hasil survei nasional
LSIN menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat berharap agar wakil rakyat
hasil Pileg 2014 yang baru dilantik benar-benar menjadi wakil rakyat yang
mengedepankan dan mengutamakan kepentingan rakyatnya dengan mengesampingkan
ego, kepentingan pribadi, kepentingan golongan dan kepentingan Parpol. Publik
berharap agar DPR dan DPD RI 2014-2019 lebih berani menentang dan menolak
kebijakan Parpol serta instruksi petinggi Parpol demi kepentingan dan
memperjuangkan rakyatnya. Wakil rakyat dituntut oleh publik harus lebih peka
dan lebih sensitif terhadap kepentingan rakyat dan problem bangsa.
Harapan publik
berikutnya adalah mengharapkan agar wakil rakyat lebih amanah, aspiratif,
peduli dan pro rakyat dalam menjalankan tugasnya. Harapan ini dilandaskan pada
kekecewaan publik terhadap janji-janji wakil rakyat saat kampanye yang sering
tidak ditepati, wakil rakyat bahkan cenderung eksklusif dan tidak peduli
dengan nasib masyarakat bahkan tidak menjalankan tugasnya yaitu menyerap aspirasi
ke bawah dan memperjuangkannya. Wakil rakyat juga dinilai tidak peduli atau
tutup mata terhadap berbagai problem bangsa dan problem rakyat tutur Yasin
Mohammad.
Harapan publik yang
ketiga yaitu sebesar 26,2% adalah mengharapkan agar wakil rakyat 2014-2019 lebih
baik dari periode sebelumnya 2009-2014. Lebih baik dalam hal efektifitas
menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan kontrol yang lebih kuat terhadap
pemerintah, lebih teliti dalam membuat produk perundang-undangan dan melahirkan
regulasi yang memihak kepentingan rakyat, lebih fokus dalam menjalankan
tugasnya sebagai parlemen dan menanggalkan tradisi hidup berfoya-foya dengan
uang rakyat.
Selain itu publik juga
menekankan agar wakil rakyat sekarang belajar pada wakil rakyat sebelumnya dan
belajar berdemokrasi yang lebih baik yaitu dengan menanggalkan egoismenya dan
memperbaiki moral dan perilaku pribadi dengan tetap disiplin, menjaga etika dan
kesopanan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat seperti saat sidang
parlemen senantiasa bersikap arif dan bijak. Selain itu publik juga berharap
agar DPD RI lebih vokal dalam menyuarakan aspirasi rakyat, peran DPD RI juga
diharapkan lebih kuat sehingga bisa memperjuangkan hak-hak rakyat secara lebih
maksimal.
Harapan publik yang
keempat adalah agar wakil rakyat tidak melakukan praktik kotor dengan
memperkaya diri dan melakukan praktik korupsi. Lebih fokus pada memperjuangkan
hak-hak rakyat dengan benar-benar melaksanakan tri sakti dan tidak tunduk pada
kepentingan asing apalagi menggadaikan kedudukan dan jabatannya di parlemen
demi memperkaya diri sendiri baik melalui korupsi maupun menggadaikan jabatan
parlemen kepada pihak lain seperti asing, pengusaha, golongan, atau kelompok
tertentu. Sisanya yang menjawab tidak tahu adalah masyarakat yang sudah jenuh dan
pupus harapan terhadap wakil rakyat, baginya tidak ada yang bisa diharapkan
dari para wakil rakyatnya. Pungkas Yasin Mohammad.
Survei LSIN tentang
Harapan Publik Terhadap DPR dan DPD RI periode 2014-2019 ini merupakan kategori
expert survei (survei ahli) yaitu penelitian yang melibatkan responden dari
para ahli yang memahami kondisi sosio politik, budaya dan ekonomi di wilayahnya
di seluruh Provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95%
dengan Margin of error sebesar ± 2,2%. Pengumpulan data dilakukan melalui dua
cara yaitu melalui telpon dengan panduan kuesioner dan wawancara langsung
dengan panduan kuesioner oleh peneliti dan surveyor LSIN. Survei nasional LSIN
dilakukan rentang waktu 1-15 Oktober 2014, melibatkan 1.490 responden dari 34
Provinsi di Indonesia dengan maksud menggali pendapat publik tentang kinerja wakil
rakyat periode 2009-2014. (rls/rpc)