Postingan
Politikus PKB Nilai Keputusan Golkar Buat DPR Tersandera
https://www.riaupublik.com/2017/11/politikus-pkb-nilai-keputusan-golkar.html
Rabu, 22 November 2017
JAKARTA, RIAUPUBLIK.Com-- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tetap mempertahankan
Ketua Umum Setya Novanto (SN) dalam posisinya di DPR sebagai Ketua DPR. Hal ini
setelah Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Selasa (21/11) memutuskan posisi
Setya Novanto di DPR baru akan diputuskan hingga menunggu putusan praperadilan.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy menilai, keputusan tersebut ini menyandera DPR.
"Kalau keputusan DPP Golkar ini belum bersikap menunggu inkrah atau praperadilan memang menyandera kita, menyandera DPR secara performance," ujar Lukman Edi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (22/11).
Meski Lukman menilai, secara kinerja masih bisa dipaksakan dengan hanya dilakukan oleh Wakil Ketua DPR bekerja sesuai agenda di DPR. Namun demikian, perlu dipikirkan betul-betul bahwa kasus hukum Novanto tersebut dapat mencederai citra kelembagaan DPR.
Karenanya, keputusan Partai Golkar tidak dapat seluruhnya diterapkan di DPR, mengingat DPR adalah milik rakyat, bukan hanya Fraksi Partai Golkar. Meskipun, wakil ketua Komisi II DPR itu tetap menghormati mekanisme internal di partai beringin tersebut.
"Sekali lagi tidak seratus persen positioning keputusan Golkar bisa diterapkan di DPR. DPR punya otoritas sendiri untuk memandang rumah tangganya. Nah apakah keputusan Golkar itu bisa dijadikan sepenuhnya menjadi sikap DPR, tidak juga menurut saya," kata Lukman.
Ia melanjutkan, karena DPR ada prosesnya yakni antara menunggu proses di Fraksi Partai Golkar atau tetap melanjutkan dengan fraksi lainnya. Begitu pun, terkait surat tertulis tangan Novanto yang meminta agar tidak diberhentikan dari DPR juga menurutnya tidak tepat.
"Menurut saya DPR tidak boleh tersandera dengan surat seperti itu. DPR harus melanjutkan proses berikutnya. Terserah fraksi-frakis nanti kesepakatannya seperti apa. Kalau fraksi-fraksi misalnya sikapnya menunggu ya tunggu. tapi kalau kemudian fraksi-fraksi punya inisiatif mempercepat ya harus dipercepat," kata dia.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy menilai, keputusan tersebut ini menyandera DPR.
"Kalau keputusan DPP Golkar ini belum bersikap menunggu inkrah atau praperadilan memang menyandera kita, menyandera DPR secara performance," ujar Lukman Edi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (22/11).
Meski Lukman menilai, secara kinerja masih bisa dipaksakan dengan hanya dilakukan oleh Wakil Ketua DPR bekerja sesuai agenda di DPR. Namun demikian, perlu dipikirkan betul-betul bahwa kasus hukum Novanto tersebut dapat mencederai citra kelembagaan DPR.
Karenanya, keputusan Partai Golkar tidak dapat seluruhnya diterapkan di DPR, mengingat DPR adalah milik rakyat, bukan hanya Fraksi Partai Golkar. Meskipun, wakil ketua Komisi II DPR itu tetap menghormati mekanisme internal di partai beringin tersebut.
"Sekali lagi tidak seratus persen positioning keputusan Golkar bisa diterapkan di DPR. DPR punya otoritas sendiri untuk memandang rumah tangganya. Nah apakah keputusan Golkar itu bisa dijadikan sepenuhnya menjadi sikap DPR, tidak juga menurut saya," kata Lukman.
Ia melanjutkan, karena DPR ada prosesnya yakni antara menunggu proses di Fraksi Partai Golkar atau tetap melanjutkan dengan fraksi lainnya. Begitu pun, terkait surat tertulis tangan Novanto yang meminta agar tidak diberhentikan dari DPR juga menurutnya tidak tepat.
"Menurut saya DPR tidak boleh tersandera dengan surat seperti itu. DPR harus melanjutkan proses berikutnya. Terserah fraksi-frakis nanti kesepakatannya seperti apa. Kalau fraksi-fraksi misalnya sikapnya menunggu ya tunggu. tapi kalau kemudian fraksi-fraksi punya inisiatif mempercepat ya harus dipercepat," kata dia.
Republika//Riaupublik
