Bukan Gertak Sambal 'Tim Pansus Monotoring Lahan DPRD Riau' Pnggil Polda Dan Kejati Riau

RIAUPUBLIK.COM, PEKANBARU(RIAU)-- Tim monitiring lahan  pansus DPRD riau tidak main main dengan temuan nya, arti nya ini bukan hanya semata gertak sambal, melaporkan hasil pantau perusahan perkebunan di provinsi riau, bisa di bilang tim ini hampir setahun  mengumpulkan data dari pihak perusahan yang bermaslah luas HGU hingga Pajak, hampir semua menyalahi dan merugikan rakyat riau, ketuan komisi A DPRD Riau IR. H. Hazmi Setiadi, MT  berserta ketua Pansus monitoring Drs. H. SUHARDIMAN AMBY, Ak,. Menyerahkan hasil Monitoring Perusahan perkebunan di Provinsi riau Pada polda riau di ruangan Komisi A DPRD Riau. bukan hanya polda riau kejati pun di berikan PR untuk menindak lanjuti temuan pansus DPDR Riau.

Ketua Tim Pansus Amby  mengatakan pada awak Media tentang laporan nya yang diserahkan pada penegak hukum, karena pansus hanya memberikan dan pihak kepolisianlah berkopenten masalah pelanggaran nya, kalau DPRD Prov Riau Kewenangan Nya Hanya sampai di data saja , untuk mengadili itu kewenangan pihak Kepolisian Polda Riau berserta Kejati Riau. 

"Kita hanya mengumpulkan data dan akan melaporkan nya kepihak Kepolisai Polda riau dan Kejati Riau, melanjutkan atas temuan monitoring ijin lahan perkebunan di provinsi riau ini, tetapi kita tetap pantau kenerja mereka nantinya seperti apa tanggapan Dari Hasil Data yang telah kita kumpulkan selama ini, Apakan pihak Kepolisai dan kejaksaan Tinggi Riau, mampu menggeber Perusahaan ini.' Tungkas Amby.

Sementara penyampaian Tim Pansus Monitoring DPRD Riau atas Perusahan yang bermasalah dan HGU Melebihi dan pajak storannya yang begitu waau, Titik Api di Riau pun kembali tujukan kehebatan nya secara terang terangan titik api berani muncul di beberapa kabupaten diantara nya.

"Berdasarkan Pantauan Satelit pada detik ini 06-ooWIB, 20 Titik panas menyebarkan di tiga kabupaten/ kota Provinsi riau, dianataranya 20 titik panas di kab bengkalis, Dumai Dan Siak Masing 9 Ttitik Panas."Kata Sugarin Kepala BMKG Pekanbaru.

ReporterDewan/ rOl