Pemekaran Inhil Selatan Terbentur PP Nomor 78 Tahun 2007, Bupati Warda Akan Jemput Kembali Bola Panas Insel

RIAUPUBLIK.COM, INHIL—Terkait wancana Pemekaran Yang mencuat kembali di akhir jabatan bupati wardan, masyrakat inhil sebagian membahas di kedai kopi maupun di mana kumpulan masyarakat ini berkumpul ataupun di media social berbagai komentar , yang bermunculan terkait pemekaraan Inhil Selatan, yang alasaan nya masyrakat pun tidak tahu kenapa wancana pemekaran Inhil Selatan Muncul kembali,  waktu Itu bupati Wardan Pernah Dalam Kampanye pemilihan bupati sempat akan memperejuangkan pemekaraan inhil setelelah dia duduk malah senyap, namun sekarang dia kembali membunyikan genderang Pemekaran Inhil Selatan Apa lagi mendekati akhir jabatan nya di 2016 mendatang Itu Lah  Celoteh sebagian masyrakat Inhil.

Fauzan Hamid Sekertaris Dewan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Riau)

RiauPublik mengkonfirmasi melalui Telepon Seluler  sekertaris DPRD Inhil Fauzan Hamid 27/08, karena waktu itu dia ikut ke Jakarta bersama rombongan Bupati menemui Anggota DPR-RI dapil Inhil Idris Lainah menjempu bola panas Inhil Selatan untuk pemekaraan Inhil Selatan, Setelah di hubungi telepon seluler di No 0852 6573 33 sekertaris dewan mengangkat Selulernya, riaupublik menanyakan alasaan bupati kembali mengenderangkan pemekaran Inhil Selatan dan Kenapa sempat di diamkan oleh buapati setelah beliau duduk menjadi bupati, dan malah di akhir detik- Detik Terakhir jabatan nya di bunyikan kemabali.

Fauzan Hamid Sekertaris dewan DPRD Inhil Menjelaskan melalui telepon seluler nya,” Saya berharap masyrakat Inhil jangan terpengaruh dengan oknum- Oknum yang memperkeruh pemekaran Insel Ini di karenakan Bupati menjalani akhir jabatan nya, kebetulan saya mengikuti Histori dari wancana pemekaran ini, dan saya juga ikut ke Jakarta memperjuangkan kembali oleh bupati wardan, agar Pemekaran Inhil Selatan di Agendakan Kembali.”Tuturnya melalui ponsel nya.

Lebih lanjut Dia kembali menjelaskan agar masyarakat Inhil Mengetahui nya,” Pemekaran Inhil Selatan Itu sempat sudah masuk ke meja anggota DPR-RI  Namun di karenakan Transisi Atar Waktu DPR-RI Yang Berakhir jabatan nya di 2008-2013 sempat terhenti, dan kembali anggota DPR-RI Berganti 2013-2018 jadi kepemimpinan Peresiden Pun bertukar Dari SBY Ke Jokowi, apalagi terbentur nya, PP 78 Tahun 2007, PP baru tentang Pemekaran Wilayah disetujui oleh Pemerintah dan telah ditanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Desember lalu. Sekarang, sudah tidak mudah lagi memekarkan suatu daerah. Syaratnya ditambah, bahkan diperberat. Itulah yang terjadi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Ternyata PP ini sangat ketat dan tidak selonggar Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, yang memang agak leluasa dan lunak sehingga menggampangkan daerah dimekarkan."Tegasnya.

Di tambahkan lagi," Beberapa perbedaan yang menyolok dengan PP yang baru, misalnya, pada peraturan yang lama, daerah yang baru dimekarkan bisa langsung dimekarkan lagi, Peraturan yang baru menetapkan provinsi yang akan dimekarkan harus sudah berusia minimal 10 tahun, sedangkan kota dan kabupaten harus sudah berusia minimal 7tahun,Perubahan lain adalah jumlah kabupaten/kota untuk menjadi provinsi baru dan jumlah kecamatan untuk menjadi kabupaten/kota baru. Sebelumnya, untuk pembentukan provinsi minimal hanya empat kabupaten/kota, sekarang diperketat menjadi minimal lima kabupaten/kota. Untuk pembentukan kabupaten baru sebelumnya minimal hanya empat kecamatan, sekarang diperberat menjadi minimal lima kecamatan. Adapun untuk pembentukan kota syaratnya ditingkatkan dari sebelumnya minimal hanya tiga kecamatan menjadi minimal empat kecamatan."Pungkasnya mengakhiri pembicaraan.(RP/ROL)