Normalisasi UU Pemilu lebih banyak mudharatnya karena jauh dari kepentingan rakyat

RIAUPUBLIK.COM-- Agenda normalisasi pilkada itu milik elite partai politik. Normalisasi pilkada ini bagian dari penciptaan fetakompli lagu lama dengan cara memantik kembali sentimen- sentimen politik identitas tertentu, tujuan itu agar terjadi pemanasan suhu politik menuju pilpres 2024. 

Ngototnya Senayan melakukan revisi UU Pemilu harus diwaspadai oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, hal tersebut berbahaya karena akan terjadi pengentalan suhu politik lokal dan bisa berimbas kepada situasi politik nasional, situasi tersebut bisa saja dimanfaatkan untuk tujuan politik tertentu, "ujar pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen kepada wartawan di Jakarta (1/2). 

Residu Pilkada 2022 dan 2023 akan menimbulkan ketegangan baru ditengah masyarakat, diduga kuat akan terjadi mobilisasi masyarakat seperti pada pilkada masa lalu itu, sebab perhatian massa tertentu fokus kepada satu titik pesta demokrasi, "imbuhnya.

Pemerintah harus segera bersikap tegas agar tidak menyetujui pembahasan revisi UU Pemilu dengan alasan apapun. Karena normalisasi pilkada kembali ke sistem lama akan menyulut konflik- konflik antar pendukung yang dimanfaatkan secara terencana bisa saja terjadi, "terang Silaen.

Beda halnya jika Pilkada itu serentak maka konsentrasi masing- masing kelompok bahkan elite politik akan terbagi-bagi alias terpecah ke banyak titik perhatian. Jadi titik fokus perhatian para komparador politik tidak bisa lagi hanya fokus memikirkan satu titik pesta demokrasi tertentu, "ungkap Silaen aktivis organisasi kepemudaan itu.

Ini terbukti bahwa pilkada 2020 minim sekali mobilisasi massa dari satu tempat ke tempat lain, karena tempat yang lain juga sedang melakukan Pilkada juga. Dan ini sulit mencari celah untuk memainkan politik 'belah bambu' disatu tempat ketempat lain, karena pilkada waktu yang bersamaan, "beber Silaen.

Karena pilkada serentak nyatanya akan mengurangi resiko terjadinya polarisasi ditengah masyarakat.

Kalau normalisasi pilkada dilakukan bukan tidak mungkin suhu dan situasi politik menuju 2024 itu sangat panas karena akumulasi dari kekecewaan dari 2022 ditambah 2023 maka pesta 2024 menjadi tak terkendali.

Terjadi pemborosan anggaran keuangan negara. Ini dampak negatifnya dan tidak ada sisi positifnya bagi rakyat. Justru rakyat akan dijadikan kayu bakar politik demi mendapatkan kekuasaan, "kritik Silaen. 

Kalau keluhannya hanya soal permasalahan banyaknya Pjs atau PLT dll, itu masalah administrasi Negara dan itu dapat diatasi dengan diterbitkan perpu dalam menjawab kekosongan jabatan kepala daerah sampai dilaksanakan Pilkada serentak 2024, "papar alumni LEMHANAS Pemuda 2009 itu.

Pesta demokrasi serentak ini dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Jadi uang tidak mubazir lebih baik difokuskan untuk membenahi sisi ekonomi rakyat yang sedang terpuruk akibat hantaman pandemik Covid-19, "jelas Silaen. 

Apalagi dalam situasi seperti saat ini, negara harus meminjam/ berhutang untuk menutupi defisit neraca anggaran keuangan negara. Pemerintah jangan membuka celah konflik dalam situasi negara yang dirundung musibah bencana alam dan juga pandemik, "ujar Silaen.

Sekarang fokus perhatian pemerintah soal vaksinasi dan pemulihan ekonomi rakyat agar tidak terjadi chaos, apalagi belum ada jaminan bahwa pasca vaksinasi ekonomi rakyat langsung jadi baik. Ini tugas dan fokus utama pemerintah pusat bersama daerah, "papar Silaen.

Menurut Silaen, tahun 2021 vaksinasi, pemulihan ekonomi.

Tahun 2022 efektifitas vaksin, pemulihan ekonomi dan tahun 2023 normalisasi (sudah herd immunity), aktifitas perlahan normal.

Jadi 2022 dan 2023 tidak perlu ada pilkada. Cukup Plt Kepala Daerah setahun, diperpanjang atau diganti hingga 2024. Tahun 2024 kehidupan baru, demokrasi tertata dengan baik. Hanya 5 (lima) tahun sekali ada pemilu di seluruh Indonesia, "ucap silaen.

Masyarakat cukup setahun saja kontestasi. Aparat cukup setahun saja cape, ASN juga. 

Mengurangi residu kontestasi. 4 tahun negara/pemerintah fokus kerja, "tandas Silaen. *