DPRD Natuna Upayakan Hak Warga Terdampak Pembangunan Jalan Setengar-Teluk Depih

NATUNA, RIAUPUBLIK.COM - Tiga tahun menjadi waktu yang lama bagi warga di Kecamatan Bunguran Selatan, menunggu pelunasan tanah mereka yang dibebaskan pemerintah untuk pembangunan Jalan Sekunyam -Teluk Depeh.

Sejak tahun 2017 lalu hingga kini, belum ada kepastian kapan tanah mereka akan dibayarkan sesuai janji. Tak sabar lagi menunggu kepastian, warga pun memilih meminta pertolongan dari DPRD Natuna, untuk “menagih” hutang pemerintah kepada warga.

Salah satu warga dari Kecamatan Bunguran Selatan, Aprizal, yang merupakan korban dari dampak pembangunan jalan tersebut mengakui bahwa tanahnya sejak tahun 2017 sampai Sekarang belum ada di bayar oleh Pemerintah. Ia pun menanyakan kapan pemerintah akan melunasi dan membayar kerugiannya tersebut.

“Ada 47 orang warga yang terkena dampak pembangunan jalan Setengar menuju Teluk Depih Desa Sekunyam kemudian ada 23 bidang tanah yang terdampak pembangunan belum di selesaikan pembayarannya bahkan ada yang belum di bayar sama sekali,” ujarnya.

Camat Bunguran Selatan Faisal menyampaikan kepada pihak DPRD Natuna dan juga pihak yang bersangkutan dengan dampak pembangunan ini mohon untuk segera di selesaikan karena warganya sangat membutuhkan haknya tersebut, tanah mereka yang telah di bangun bangunan atau jalan tersebut uangnya segera di bayarkan kepada mereka.

Karena menurut pengakuan Camat Bunguran Selatan ada beberapa orang warganya yang tergolong kehidupannya kurang mampu.

“Saya memohon janganlah membuat mereka itu resah dan susah,” Tuturnya.

Menanggapi hal itu, pihak DPRD Natuna pun telah mengadakan rapat beberapa waktu lalu, dengan beberapa instansi terkait, mengenai dampak dari pembangunan jalan yang berada di Kecamatan Bunguran Selatan .

Adapun instansi yang hadir pada saat itu yakni Dinas Perkim Natuna, BPN Natuna, Badan Pertanahan Natuna, Camat Kecamatan Bunguran Selatan.

Di waktu berbeda, Jarmin Sidik mengatakan, DPRD saat itu sudah mendengarkan keluh kesah dari warga terdampak pembangunan jalan di Teluk Depeh. Bahkan Anggota DPRD Natuna juga telah mendengarkan alasan dari sejumlah instansi terkait.

Terkait solusi masalah tersebut, DPRD Natuna juga masih akan memanggil Instansi lainnya seperti Dinas PU, yang saat diadakan rapat kala itu tak ada perwakilannya yang hadir.

Jarmin pun menuturkan, dirinya bersama Anggota DPRD lainnya akan berupaya menemukan solusi bersama Pemkab Natuna, agar warga segera mendapatkan hak nya.