Postingan
DPRD dan Pemkab Natuna Tandatangani Nota Kesepakatan KU-APBD 2020
https://www.riaupublik.com/2019/07/dprd-dan-pemkab-natuna-tandatangani.html
Selasa, 30 Juli 2019
NATUNA, RIAUPUBLIK.COM - Bupati Natuna, H. Abdul Hamid Rizal menandatangani Nota kesepakatan bersama dengan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, di Gedung paripurna DPRD Natuna Jalan Yos Sudarso, Batu Hitam, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, pada Jumat ( 26/07/2019) kemarin
Penandatangan Nota Kesepahaman MoU KU-APBD 2020 tersebut, terdapat sejumlah poin penting yang menyebutkan, bahwa baik pihak Pemerintah Daerah sebagai lembaga Eksekutif maupun DPRD Natuna sebagai pihak Legislatif, merasa perlu menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya akan dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 mendatang.
Mengacu pada kesepakatan bersama tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD). Maka kedua belah pihak sepakat tentang PPAS meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah tahun 2020.
Prioritas belanja daerah, plafon anggaran perurusan dan organisasi perangkat daerah, plafon anggaran program dan kegiatan, plafon anggaran belanja tidak langsung serta rencana pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2020.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal didampingi Sekda Natuna, Wan Siswandi meyakini dengan ditandatangani kesepakatan bersama ini, pembahasan APBD 2020 dapat diselenggarakan sesuai tahapan dan prosedur, serta berharap dapat disahkan tepat waktu.
Bupati Natuna juga menerangkan selaku Ketua TAPD dengan disepakatinya KU-APBD PPAS tersebut, selanjutnya tim akan dapat segera melakukan pembahasan bersama dengan pihak DPRD Natuna, dan dirasa lebih dapat mengakomodir aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan daerah tahun depan. (Win)
Penandatangan Nota Kesepahaman MoU KU-APBD 2020 tersebut, terdapat sejumlah poin penting yang menyebutkan, bahwa baik pihak Pemerintah Daerah sebagai lembaga Eksekutif maupun DPRD Natuna sebagai pihak Legislatif, merasa perlu menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya akan dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 mendatang.
Mengacu pada kesepakatan bersama tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD). Maka kedua belah pihak sepakat tentang PPAS meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah tahun 2020.
Prioritas belanja daerah, plafon anggaran perurusan dan organisasi perangkat daerah, plafon anggaran program dan kegiatan, plafon anggaran belanja tidak langsung serta rencana pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2020.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal didampingi Sekda Natuna, Wan Siswandi meyakini dengan ditandatangani kesepakatan bersama ini, pembahasan APBD 2020 dapat diselenggarakan sesuai tahapan dan prosedur, serta berharap dapat disahkan tepat waktu.
Bupati Natuna juga menerangkan selaku Ketua TAPD dengan disepakatinya KU-APBD PPAS tersebut, selanjutnya tim akan dapat segera melakukan pembahasan bersama dengan pihak DPRD Natuna, dan dirasa lebih dapat mengakomodir aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan daerah tahun depan. (Win)
