Postingan
Wwweiii... Saksi Hanya Bengong Ditanya Surat Suara Dimakan Tikus
https://www.riaupublik.com/2019/05/wwweiii-saksi-hanya-bengong-ditanya.html
Minggu, 19 Mei 2019
RIAUPUBLIK.COM, BENGKALIS--STATEMENT KOMISIONER BAWASLU DIJADIKAN ALAT BUKTI DALAM SIDANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU
"Kita sudah dapat laporan hampir seluruh kecamatan mengalami kekurangan surat suara. TPS yang kekurangan surat suara ini dihentikan sementara pemungutan suaranya," ungkap Usman Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bengkalis sebagaimana dilangsir oleh pemberitaan Tribun pekanbaru.com hari Rabu, 17 April 2019 jam 17:50.
Terhadap ststement Komisioner Bawaslu tersebut dijadikan bagian dari penambahan alat bukti oleh pihak pelapor dalam persidangan. Karena salah satu dari obyek permasalahan yang dilaporkan oleh pihak pelapor ke Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah terkait kekurangan kertas suara di 20 TPS se-Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Riau.
"Aneh dalam hal ini jika dianalisa, sepertinya dari semula Bawaslu telah
mengetahui memang terjadi kekurangan kertas suara hampir merata, lantas kenapa bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi cepat untuk menunda proses pemungutan suara di bengkalis hingga amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi kewajiban untuk penuhi terlebih dahulu.
Sementara sidang lanjutan yang digelar oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu
Kabupaten Bengkalis yang semula telah dijadwalkan pukul 21.30 Wib tanggal
16 Mei 2019, molor sampai dengan pukul 23.00 Wib. Sekalipun waktu hampir larut malam, namun agenda sidang tetap berlanjut untuk didenggar keterangan saksi dari terlapor yang punya peran penting munculnya permasaalahan.
Kehadiran saksi atas permintaaan Majelis Pemeriksa Bawaslu kepada terlapor di sidang sebelumnya untuk dihadirkan oleh terlapor. Hendra rianda kasubag umum yang dihadirkan oleh pihak terlapor dalam
memberikan kesaksianya dibawah sumpah dalam menjawab pertanyaan majelis pemeriksa , aneh bin ajaib selaku kasubag yang punya kewenangan menangani urusan logistik dan perindistribsian kelengkapan pencoblosan ke masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS) berkilah menyatakan tidak mengetahui berapa jumlah kertas suara yang dimusnahkan oleh KPU Bengkalis, sebelum hari pencoblosan.
Kemudian dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan Solihin ( pelapor) dengan pertanyaan: apa yang melatar belakangi sehingga terjadinya kekuarangan kertas suara ? dengan suara datar, Hendra hanya menjawab kertas suara sudah tiga kali dihitung, hanya saja kemungkinan keliru itu bisa saja terjadi. Ujarnya.
"Tak puas atas jawaban saksi tersebut, pelapor balik bertanya lagi “ yang jelas fakta yang terjadi, kertas suara kekuarangan. Apakah kertas suara dalam perjalanan dimakan tikus ?” namun saksi tidak bisa menjawab hanya terdiam.
Selanjutnya pelapor mengatakan kepada pimppinan sidang bahwa dirinya sudah merasa cukup untuk bertanya kepada saksi.
Sementara kesimpulan pihak pelapor atas pemeriksaan Laporan Dugaan: Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 02/LP/ADM/ KAB/04. 03/V/2019,Tanggal 3 Mei 2019 yang menjadi obyek laporan ke Bawaslu yang
diduga melenggar aturan pemilu maupun pelangaran ketentuan lainya oleh pihak terlapor yaitu atas dugaan perbuatan kelalaian atau unsur kesengajaan pihak terlapor karena dinilai tidak menta’ati ketentuan :
Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 344
ayat (2) menyatakan “Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dan persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU”.
PKPU-RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara
Dalam Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (2) menyatakan : “Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam DPT dan DPTb ditambah dengan 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan”.
PKPU RI Nomor 15 tahun 2018 Tentang ,Nomor, Standar, Persedur, Kebutuhan
Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan umum, Pasal 10, Ayat (1) menyatakan :”Jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap, ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah daftar pemilih tetap di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota”.
Kemudian dugaan pelanggaran lainnya terkait dengan Dafar Pemilih Tetap
(DPT) Desa Wonosari, terdapat sejumlah warga sudah lama meninggal dunia
masuk dalam DPT sementara sejumlah warga yang wajib memperolehi hak pilih
tidak masuk dalam DPT, padahal mereka mengatakan saat tahun 2018 dalam
pemilihan Gubernur Riau mereka dapat undangan memilih (C 6) untuk
menyalurkan hak poltiknya, namun pada Pemilu 2019 mereka tidak dapat
menggunakan hak politiknya.
"Setelah tidak masuk dalam DPT, masyarakat coba menggunakan KTP el pun mereka tidak bisa memilih alasan klasik nya yaitu kertas suara habis..
Usai mendengar keterangan saksi dari Kasubag Umum KPU Bengkalis, sidang
berlanjut pada pembacaan masing-masing Kesimpulan dari pihak Pelapor dan terlapor.
Setelah itu sidang ditunda dan dilanjutkan kembali tanggal 20 Mei
2019 pukul, 21.30 Wib.hanya saja penjadwalan sidang waktu malam yang ditetapkan oleh Majelis
Pemeriksa Bawaslu Bengkalis memunculkan tanda tanya besar bagi sejumlah kalangan. Pasal nya berdasarkan ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, BAB I
Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 33 menyatakan bahwa “Hari adalah hari
kerja”. Jika hitungan hari adalah hari kerja tentu persepsi masyarakat
ukurannya adalah jam kerja mulai pukul 7.30 s/d pukul 17.00 Wib, tapi kenapa
harus ditetapkan malam hari.
Sofyan anggota KPPS - TPS nol 01 Desa Wonosari, saat diwawancarai team
Wartawan 18/5/2019 pada 17 April 2019 khusus di TPS nol 01 semula ia
mengatakan tidak bersedia untuk melakukan pemungutan suara mulai pukul 07.00 s/d 8.30 Wib,oleh karena kekurangan kertas suara.
Sikap yang ditunjukan sofiyan itu membuat PPS wonosari turun ke TPS 01, setelah terjadi pembicaraan dirinya dengan PPS yang kemudian PPS tersebut menelpon PPK
untuk mengatasinya.
Lanjut syofian, setelah berkomunikasi langsung dengan
PPK lewat telpon PPS dan yang dijanjikan oleh PPK akan adanya penambahan kertas suara yang kurang. ternyata surat suara yang dijanjikan untuk TPS 01 oleh PPK, sampai berakhir masa pemungutan suara, suarat suara yang dijanjikan tak juga tiba, begitu juga surat edaran yang dijaanjikan," Jelas
syofian.
Jika dikorelasi terhadap pemusnahan kertas suara sebanyak 37.364 lembar
Surat suara oleh KPU Kabuapeten Bengkalis selasa malam tanggal 16 April 2019, sekitar pukul 23.55 hingga pukul 00.15 WIB di halaman belakang Kantor
KPU Bengkalis, Jl Pertanian, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten
Bengkalis,sebagaimana dilangsir oleh riauonline.com Rabu, 17 April 2019 07:00 WIB tidak tertutup kemungkinan diduga sebagai penyebab kekurangan kertas
suara yang terjadi di 20 TPS Desa Wonosari dan juga termasuk dapil-dapil lain diwilayah Kabupaten Bengkalis sebagaimana ststement Komisioner Bawaslu.
Dalam agenda Pemusnahan tersebut , disaksikan oleh Ketua KPU Bengkalis,
Fadhilah Al Mausuly, Ketua Bawaslu Bengkalis, Mukhlasin, Kaban Kesbangpol Bengkalis, Hermanto, Wakapolres Bengkalis, Kompol Ade Zamrah, Kasdim 0303 Bengkalis Mayor Dedyk dan Kasi Intel Kejari Bengkalis Lignauli Teresa.
Kertas suara yang dinilai rusak dan merupakan sisa, dengan rincian Surat
Suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 1.549 lembar, Surat Suara DPR RI Daerah Pemilihan Riau I sebanyak 6.060 lembar, Surat Suara DPD sebanyak 4.409 lembar, Surat Suara DPRD Provinsi Riau 5 sebanyak 19.927 lembar,
Surat Suara DPRD Kabupaten Kota Daerah Pemilihen Bengkalis 1 sebanyak 772 lembar.
Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bengkalis 2 sebanyak
853 lembar, Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bengkalis 3 sebanyak 191 lembar, Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bengkalis 4 sebanyak 770 lembar, Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah
Pemilihan Bengkalis 5 sebanyak 1.604 lembar, Surat Suara DPRD
Kabupaten/Kota daerah Pemilihan Bengkalis 6, sebanyak 1.229 lembar.
"Total Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dimusnahkan sebanyak 37.364 lembar, " kata Fadilah Al Mausuly ketua KPU Bengkalis
Usman Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bengkalis.
(Tim Wartawan).
"Kita sudah dapat laporan hampir seluruh kecamatan mengalami kekurangan surat suara. TPS yang kekurangan surat suara ini dihentikan sementara pemungutan suaranya," ungkap Usman Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bengkalis sebagaimana dilangsir oleh pemberitaan Tribun pekanbaru.com hari Rabu, 17 April 2019 jam 17:50.
Terhadap ststement Komisioner Bawaslu tersebut dijadikan bagian dari penambahan alat bukti oleh pihak pelapor dalam persidangan. Karena salah satu dari obyek permasalahan yang dilaporkan oleh pihak pelapor ke Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah terkait kekurangan kertas suara di 20 TPS se-Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Riau.
"Aneh dalam hal ini jika dianalisa, sepertinya dari semula Bawaslu telah
mengetahui memang terjadi kekurangan kertas suara hampir merata, lantas kenapa bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi cepat untuk menunda proses pemungutan suara di bengkalis hingga amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi kewajiban untuk penuhi terlebih dahulu.
Sementara sidang lanjutan yang digelar oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu
Kabupaten Bengkalis yang semula telah dijadwalkan pukul 21.30 Wib tanggal
16 Mei 2019, molor sampai dengan pukul 23.00 Wib. Sekalipun waktu hampir larut malam, namun agenda sidang tetap berlanjut untuk didenggar keterangan saksi dari terlapor yang punya peran penting munculnya permasaalahan.
Kehadiran saksi atas permintaaan Majelis Pemeriksa Bawaslu kepada terlapor di sidang sebelumnya untuk dihadirkan oleh terlapor. Hendra rianda kasubag umum yang dihadirkan oleh pihak terlapor dalam
memberikan kesaksianya dibawah sumpah dalam menjawab pertanyaan majelis pemeriksa , aneh bin ajaib selaku kasubag yang punya kewenangan menangani urusan logistik dan perindistribsian kelengkapan pencoblosan ke masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS) berkilah menyatakan tidak mengetahui berapa jumlah kertas suara yang dimusnahkan oleh KPU Bengkalis, sebelum hari pencoblosan.
Kemudian dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan Solihin ( pelapor) dengan pertanyaan: apa yang melatar belakangi sehingga terjadinya kekuarangan kertas suara ? dengan suara datar, Hendra hanya menjawab kertas suara sudah tiga kali dihitung, hanya saja kemungkinan keliru itu bisa saja terjadi. Ujarnya.
"Tak puas atas jawaban saksi tersebut, pelapor balik bertanya lagi “ yang jelas fakta yang terjadi, kertas suara kekuarangan. Apakah kertas suara dalam perjalanan dimakan tikus ?” namun saksi tidak bisa menjawab hanya terdiam.
Selanjutnya pelapor mengatakan kepada pimppinan sidang bahwa dirinya sudah merasa cukup untuk bertanya kepada saksi.
Sementara kesimpulan pihak pelapor atas pemeriksaan Laporan Dugaan: Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 02/LP/ADM/ KAB/04. 03/V/2019,Tanggal 3 Mei 2019 yang menjadi obyek laporan ke Bawaslu yang
diduga melenggar aturan pemilu maupun pelangaran ketentuan lainya oleh pihak terlapor yaitu atas dugaan perbuatan kelalaian atau unsur kesengajaan pihak terlapor karena dinilai tidak menta’ati ketentuan :
Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 344
ayat (2) menyatakan “Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dan persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU”.
PKPU-RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara
Dalam Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (2) menyatakan : “Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam DPT dan DPTb ditambah dengan 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan”.
PKPU RI Nomor 15 tahun 2018 Tentang ,Nomor, Standar, Persedur, Kebutuhan
Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan umum, Pasal 10, Ayat (1) menyatakan :”Jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap, ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah daftar pemilih tetap di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota”.
Kemudian dugaan pelanggaran lainnya terkait dengan Dafar Pemilih Tetap
(DPT) Desa Wonosari, terdapat sejumlah warga sudah lama meninggal dunia
masuk dalam DPT sementara sejumlah warga yang wajib memperolehi hak pilih
tidak masuk dalam DPT, padahal mereka mengatakan saat tahun 2018 dalam
pemilihan Gubernur Riau mereka dapat undangan memilih (C 6) untuk
menyalurkan hak poltiknya, namun pada Pemilu 2019 mereka tidak dapat
menggunakan hak politiknya.
"Setelah tidak masuk dalam DPT, masyarakat coba menggunakan KTP el pun mereka tidak bisa memilih alasan klasik nya yaitu kertas suara habis..
Usai mendengar keterangan saksi dari Kasubag Umum KPU Bengkalis, sidang
berlanjut pada pembacaan masing-masing Kesimpulan dari pihak Pelapor dan terlapor.
Setelah itu sidang ditunda dan dilanjutkan kembali tanggal 20 Mei
2019 pukul, 21.30 Wib.hanya saja penjadwalan sidang waktu malam yang ditetapkan oleh Majelis
Pemeriksa Bawaslu Bengkalis memunculkan tanda tanya besar bagi sejumlah kalangan. Pasal nya berdasarkan ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, BAB I
Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 33 menyatakan bahwa “Hari adalah hari
kerja”. Jika hitungan hari adalah hari kerja tentu persepsi masyarakat
ukurannya adalah jam kerja mulai pukul 7.30 s/d pukul 17.00 Wib, tapi kenapa
harus ditetapkan malam hari.
Sofyan anggota KPPS - TPS nol 01 Desa Wonosari, saat diwawancarai team
Wartawan 18/5/2019 pada 17 April 2019 khusus di TPS nol 01 semula ia
mengatakan tidak bersedia untuk melakukan pemungutan suara mulai pukul 07.00 s/d 8.30 Wib,oleh karena kekurangan kertas suara.
Sikap yang ditunjukan sofiyan itu membuat PPS wonosari turun ke TPS 01, setelah terjadi pembicaraan dirinya dengan PPS yang kemudian PPS tersebut menelpon PPK
untuk mengatasinya.
Lanjut syofian, setelah berkomunikasi langsung dengan
PPK lewat telpon PPS dan yang dijanjikan oleh PPK akan adanya penambahan kertas suara yang kurang. ternyata surat suara yang dijanjikan untuk TPS 01 oleh PPK, sampai berakhir masa pemungutan suara, suarat suara yang dijanjikan tak juga tiba, begitu juga surat edaran yang dijaanjikan," Jelas
syofian.
Jika dikorelasi terhadap pemusnahan kertas suara sebanyak 37.364 lembar
Surat suara oleh KPU Kabuapeten Bengkalis selasa malam tanggal 16 April 2019, sekitar pukul 23.55 hingga pukul 00.15 WIB di halaman belakang Kantor
KPU Bengkalis, Jl Pertanian, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten
Bengkalis,sebagaimana dilangsir oleh riauonline.com Rabu, 17 April 2019 07:00 WIB tidak tertutup kemungkinan diduga sebagai penyebab kekurangan kertas
suara yang terjadi di 20 TPS Desa Wonosari dan juga termasuk dapil-dapil lain diwilayah Kabupaten Bengkalis sebagaimana ststement Komisioner Bawaslu.
Dalam agenda Pemusnahan tersebut , disaksikan oleh Ketua KPU Bengkalis,
Fadhilah Al Mausuly, Ketua Bawaslu Bengkalis, Mukhlasin, Kaban Kesbangpol Bengkalis, Hermanto, Wakapolres Bengkalis, Kompol Ade Zamrah, Kasdim 0303 Bengkalis Mayor Dedyk dan Kasi Intel Kejari Bengkalis Lignauli Teresa.
Kertas suara yang dinilai rusak dan merupakan sisa, dengan rincian Surat
Suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 1.549 lembar, Surat Suara DPR RI Daerah Pemilihan Riau I sebanyak 6.060 lembar, Surat Suara DPD sebanyak 4.409 lembar, Surat Suara DPRD Provinsi Riau 5 sebanyak 19.927 lembar,
Surat Suara DPRD Kabupaten Kota Daerah Pemilihen Bengkalis 1 sebanyak 772 lembar.
Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bengkalis 2 sebanyak
853 lembar, Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bengkalis 3 sebanyak 191 lembar, Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bengkalis 4 sebanyak 770 lembar, Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah
Pemilihan Bengkalis 5 sebanyak 1.604 lembar, Surat Suara DPRD
Kabupaten/Kota daerah Pemilihan Bengkalis 6, sebanyak 1.229 lembar.
"Total Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dimusnahkan sebanyak 37.364 lembar, " kata Fadilah Al Mausuly ketua KPU Bengkalis
Usman Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bengkalis.
(Tim Wartawan).
