Postingan
Komisi IV DPRD RiauGelar Hearing Dengan Dinas Perkim, Bahas Program RSLH
https://www.riaupublik.com/2019/05/jumat-10-mei-2019-dilihat1425-riaupublik.html
Jumat, 10 Mei 2019 I Dilihat:1425
RIAUPUBLIK.COM, PEKANBARU-- Komisi IV DPRD Riau menggelar rapat kerja bersama sejumlah OPD mitra kerja, salah satunya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau, Rabu (8/5/2019).
Hearing tersebut dipimpin Ketua komisi IV Husni Thamrin dan didampingi anggota lainnya seperti Asri Auzar, Sumiyanti dan Abdul Wahid.
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan provinsi Riau, Muhamad Amin dalam rapat kerja tersebut menyebutkan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau tahun ini kembali melaksanakan program pembangunan rumah sehat layak huni bagi masyarakat kurang mampu.
Di Tahun 2019 ini, sebanyak 1.845 unit rumah sehat layak huni akan dibangun dan disalurkan kepada masyarakat miskin Provinsi Riau, dengan kriteria dan syarat yang sudah dibuat.
"Ada 1.845 unit rumah layak huni, yang akan dibangun tahun ini, yang terbagi beberapa paket untuk kabupaten /kota seRiau," sebut M.Amin.
Untuk progres kegiatannya saat ini, menurutnya, pihaknya sudah memberikan arahan Kades untuk membuat kelompok masyarakat (Pokmas) karena kalau sudah siap Pokmas maka pelaksanaannya bisa dimulai.
Sementara itu, di dalam hearing tersebut sejumlah anggota komisi IV Mempertanyakan program realisasi RSLH tahun 2018 lalu yang tidak tepat sasaran.
Salah satunya, Sumiyanti yang menyebutkan banyak kendala pelaksanaan RSLH di lapangan, walau semangatnya untuk membantu masyarakat tidak mampu, tapi di perjalanan program itu, ternyata banyak masyarakat yang berhak tapi tidak mendapatkannya.
Hal ini kata Sumiyanti, disebabkan adanya perbedaan regulasi pada tahun 2017 dan 2018, dimana dengan regulasi baru yang mewajibkan si penerima mempunyai 'tapak rumah' baru boleh menerima bantuan RSLH namun kendalanya banyak masyarakat yang kurang mampu tidak memiliki tapak rumah dan hanya punya tanah, sehingga tidak bisa menerima bantuan RSLH.
"Kita sarankan untuk 2019 yang punya tanah bisa dapat rumah RSLH dan diharapkan, regulasi baru itu dikomunikasikan dengan pihak terkait, untuk diubah karena kebanyakan di lapangan kita temui masyarakat tidak punya tapak rumah, umumnya mereka punya tanah saja, sehingga banyak yang tidak dapat bantuan," pinta Sumiyanti.
Sementara itu, anggota dewan lainnya Asri Auzar juga mengatakan dirinya mendapatkan laporan banyak warga yang tidak menerima bantuan RSLH padahal sudah dipanggil dan didata.
Namun kata Asri lagi, pihaknya juga menemukan di dapilnya Kabupaten Rohil, adanya dua kakak beradik sekaligus yang dibangunkan RSLH itu.
"Sudah datang tiga Datuk penghulu kepada saya, mereka dipanggil ke Pekanbaru, tapi tidak dapat rumah, namun ada anak umur 30 tahun, dapat sebuah rumah dan satu lagi abangnya, berdekatan juga dapat RSLH," kata Asri.
Untuk itu tambah Asri, dari tahun ke tahun program RSLH harus ada perbaikan, supaya program bantuan tepat sasaran.
Menanggapi sorotan anggota dewan itu, Kadis M. Amin mengatakan, pihak nya sudah maksimal, kalau ada kendala di Lapangan, dengan masukan dan saran anggota dewan akan menjadi perhatian dan perbaikan pelaksanaan program tahun ini.
"Ini pelaksanaan di lapangan sudah kita validasi datanya, kalau ada yang tidak tepat kita coret apalagi tidak memenuhi syarat, saran dewan kita ikuti," ulasnya.
Untuk diketahui, total Anggaran program pembangunan RSLH itu di apbd Riau 2019 mencapai Rp. 115 M, dan setiap harga perunit nya berbeda tergantung daerah seperti antara Kampar dan Inhil karena kondisi alamnya. Harganya berkisar Rp50 juta hingga Rp60 juta per unit rumah. (advertorial/Aroll)
