Jhony Humas PT Nothen Siap Di Polisikan, Jika Terbukti Pembohongan Publik Masalah Ganti Rugi

Senin, 12 Maret 2018

PEKANBARU, RIAUPUBLIK.Com—Kisruh Antara PT Nothen Pengeboran Minyak, Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru (Riau) masyrakat Rumbai Bukit Tidak jauh dari pengeboran Minyak PT Nothen  Di Perkirahkan Kurang Lebih 100 Meter, sampai sekarang belum di evakuasi,  meski ditolak sebagian warga, operasi Pengeboran Sumur Eksplorasi Falah-01 wilayah kerja Blok East Pamai (EP) ‎di Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, tetap berjalan.

Dilaporkan, sebagian warga Jalan Singosari di lingkungan RT 03/RW 01, selaku pemilik lahan dan berdomisili disekitar maupun disepadan lokasi eksplorasi minyak ini‎, mengaku belum memberikan persetujuan kepada PT Nothern Yamano Technology Oil Resources.

Perusahaan itu, adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang dikontrak oleh Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk Pengembangan Wilayah Kerja Migas di Blok East Pamai.

“Sudah 8 bulan sejak Sosialisasi Rencana Pengeboran pada 18 Agustus 2017, hingga hari ini beroperasi mengebor di kedalaman puluhan meter, sebagian warga sekitar yang berdampak langsung atas pengeboran itu, belum ada ganti rugi atau persetujuan,” ungkap Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI) Provinsi Riau, DS Sagala kepada Riaupublik.com, Senin (12/03/18).

Terkait Masalah Ganti Rugi, di atas matrai 6000 Jhony Anwar Humas PT Nothen Berkilah, kalau itu tidak di benarkan nya, diwaktu Anggota DPRD Kota pekanbaru Erna Langsung turun kelokasi pengeboran minyak, malah lebih lucunya lagi, di surat perjanjian matrai 6000 ada tanda tangan lurah sebagai saksi, Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI) Provinsi Riau, DS Sagala, mengungkapkan kalau benar yang nytakan Humas PT Nothen seperti Itu, Kita Akan Polisikan, Berarti dia sudah pembohongan Publik.

“Kita Akan Polisikan Jhony, Bila terbukti dia tidak mengakui pernyataan perjanjian di atas matrai 6000, sekaligus kita akan telusuri masalah ganti rugi ini, saya menduga ini ada permainan tingkat Petinggi pemerintahan, jika benar dugaan saya, ada nya transaksional Gratipikasi. Secepatnya kita akan layangkan surat ke pusat, biar digulung semuanya di penjarakan.”Sebut DS Sagala.(r16)