FORMASI RIAU Sambut Baik Revisi UU Kejaksaan


RIAUPUBLIK.COM, PEKANBARU- Revisi UU kejaksaaan sudah disahkan DPR, salahsatu kewenangan yang ditambahkan yaitu, Kejaksaan berwenang melakukan penyadapan. Selain itu, untuk mewujudkan asas peradilan cepat, mudah dan berbiaya ringan, penuntut umum dapat mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan.

Direktur FORMASI RIAU Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H.,M.H mengatakan bahwa, Kewenangan penyadapan dalam penegakan hukum korupsi dulu hanya ada di KPK, sekarang wewenang penyadapan juga diberikan ke kejaksaan. Artinya, kata Dr. Huda, kedepan semoga tidak ada lagi dalih kesulitan dari kejaksaan untuk mengungkap kasus korupsi, dan tentunya kita harapkan kejaksaan lebih giat lagi mengungkap dan mengusut kasus korupsi di tanah air. Rabu, (8/12/2021)

Lebih lanjut, menurut Direktur FORMASI RIAU Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H.,M.H penambahan kewenangan penyadapan dalam revisi Undang-undang kejaksaan merupakan kado terindah yang diberikan Presiden Jokowi bersama dengan DPR untuk menyambut hari anti korupsi internasional tgl 9 desember kepada kejaksaan. Semoga kejaksaan lebih banyak lagi mengungkap kasus-kasus korupsi yang besar dan substantif.

Sebelumnya diberitakan oleh sumnepkab pada hari Rabu (08/12/2021) Sidang paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Kejaksaan untuk menjadi Undang-Undang (UU). Dengan pengesahan UU ini, maka tugas dan kewenangan Jaksa lebih luas, salah satunya berwenang melakukan penyadapan.(Tim)

Related

Pekanbaru 6333105219003643104

Posting Komentar

emo-but-icon

Siak

Siak

Ik

Ik

Ikln

Ikln

At

At

LPPNRI RIAU

Dewan Redaksi RPC

publik MERANTI

Galery&Adv

Dewan Bengkalis

Newspelalawan

Komisi Pemberantasan Korupsi

Pemrov Riau

PEMKAB SIAK

dewan bengkalis

Follow Us

Ikln

Ikln

Rohil

Rohil

Rohil

Rohil

DPRD Rohil

DPRD Rohil

Uc

Uc

Uc

Uc

uc

uc

UCP

UCP

UC

UC

Hot News

Recent

Comments

Side Ads

item