Postingan
Bupati Natuna Sampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan APBD 2021 di Depan DPRD
Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Natuna, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, pada Selasa (08/09/2020) siang.
Dalam pidatonya Hamid Rizal menjelaskan, bahwa penyusunan APBD Natuna mempedomani peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2020, tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021.
Rancangan APBD Natuna tahun anggaran 2021 disusun berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah, yang telah disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yaitu penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 diberbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
"Selanjutnya dituangkan dalam kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara, yang telah disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Natuna," ungkap Hamid Rizal.
Dikatakannya, bahwa komposisi APBD Kabupaten Natuna masih didominasi oleh dana transfer dari Pemerintah Pusat. Karena hampir 90,30 persen sumber pendapatan berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat. Sementara 6,95 persen dari dana transfer Pemerintah Provinsi dan 8,47 persen berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).
"Estimasi APBD Kabupaten Natuna tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 924, 4 milyar," terang Hamid Rizal.
Dalam hal ini Hamid Rizal meminta agar dalam melakukan penyusunan APBD lebih responsif terhadap ketidak pastian dari dampak pandemi Covid-19, melalui sinergitas program dan sinkronisasi kebijakan, antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi.
"Karena dampak pandemi Covid-19 telah meluas ke masalah sosial, ekonomi bahkan kesektor keuangan. Sehingga diperlukan langkah-langkah yang luar biasa (extraordinary, red)," tegasnya.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Natuna Andes Putra, didampingi Wakil Ketua I Daeng Ganda Rahmatullah dan Wakil Ketua II Jarmin Sidik, serta dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Natuna, para pimpinan FKPD, OPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda serta perwakilan pengusaha. (***)
