DPRD Natuna Gelar Hearing bersama Dispar dan Pemerintah Kecamatan Serasan

NATUNA, RIAUPUBLIK.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna meminta pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa setempat serta dinas terkait menghentikan aktifitas pemungutan biaya terhadap masyarakat yang berkunjung ke Pulau Karang Aji Kecamatan Serasan.

Perintah menghentikan pungutan biaya tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Andes Putra dalam hearing dengan Dinas Pariwisata Natuna, Camat Serasan dan dinas terkait yang tergabung dalam Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Natuna (TP3N) di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Natuna, beberapa waktu lalu.

“Saya minta, Kepala Desa setempat segera menghentikan aktifitas pemungutan bagi masyarakat yang berkunjung ke Pulau Karang Aji sebelum terbit surat resmi sebagai tempat pariwisata,” tegas Ketua DPRD Natuna, Andes Putra dalam rapat.

Dalam rapat itu, Andes Putra juga menegaskan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna untuk meminta pihak pengelola Pulau Karang Haji agar segera mengurus ijin kepariwisataan. Tujuannya agar tidak salah langkah atau menabrak undang undang yang ada.

 “Intinya kami mendukung adanya investasi ke daerah ini. Tapi jangan sampai, pulau ini terjual dan masyarakat tidak bisa menikmatinya,” pungkasnya.

Kepala Desa Tanjung Setelung Kecamatan Serasan, Aspahani membenarkan adanya investor dari Kalimantan Barat di Pulau Karang Haji Serasan. Dihadapan wakil rakyat Natuna, Aspahani mengakui belum ada izin secara resmi bagi pengelola Pulau Karang Aji untuk memungut biaya kepada masyarakat yang berkunjung.

Aspahani, juga memastikan tidak ada sedikitpun dana yang mengalir ke Kas Desa terkait pemungutan biaya oleh pengelola terhadap masyarakat yang berkunjung ke Pulau Karang Haji tersebut.

Menanggapi yang terjadi, Ketua beserta Anggota DPRD Natuna, merasa tidak dihargai. Karena mereka tidak dilibatkan terkait adanya investor tersebut. Untuk itu, pihaknya meminta menghentikan sementara aktifitas di Pulau Karang Haji sebelum ada ijin resmi dari dinas terkait.

Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki, SH merasa keberatan jika masyarakat tidak bisa menikmati keindahan Pulau Karang Aji untuk berwisata. 

“Kita tak ingin kayak Pulau Bawah di Anambas. Setelah dikuasai oleh pengembang masyarakat tidak bisa masuk karena mahalnya tiket,” tegas Marzuki. (***)

Related

Natuna 5188022042561344727

Posting Komentar

emo-but-icon

BB

Siak

Siak

adv

adv

KASAD

KASAD

Uc

Uc

At

At

LPPNRI RIAU

Dewan Redaksi RPC

publik MERANTI

Galery&Adv

Dewan Bengkalis

Newspelalawan

Ucp

Ucp

Komisi Pemberantasan Korupsi

Pemrov Riau

PEMKAB SIAK

dewan bengkalis

Follow Us

Kta DPRD

Kta DPRD

Ik

Ik

r

r

Siak

Siak

Uc

Uc

Knpi

Knpi

Uc

Uc

Uc

Uc

uc

uc

UCP

UCP

UC

UC

Hot News

Recent

Comments

Side Ads

item