Postingan
Rocky Pertahankan Lembaga Wali Nanggroe
https://www.riaupublik.com/2018/11/rocky-pertahankan-lembaga-wali-nanggroe.html
Rabu, 1 Nivember 2018
MADATACEHTIMUR. RIAUPUBLIK.COM– Wacana segelintir tokoh Aceh di Jakarta yang menyatakan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) tidak dibutuhkan lagi menuai protes dari Kepala Daerah (KDh) di Aceh. Salah satunya Bupati Aceh Timur, H. Hasballah HM.Thaib, yang siap mempertahankan LWN hingga darah penghabisan.
“Siapapun yang tidak menyukai Lembaga Wali Nanggroe (LWN) itu sama artinya tidak menyukai perdamaian Aceh, karena lembaga ini lahir berkat perjuangan masyarakat Aceh dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berakhir dengan penandatanganan MoU antara pemerintah RI - GAM di Helsinki,” kata H. Hasballah HM.Thaib atau akrap disapa Rocky, ketika meresmikan Yayasan Pendidikan Anak Desa (YPAD) Madat di Madat, Aceh Timur, Rabu (14/11/2018).
Perlu diketahui, lanjut Rocky, kehadiran LWN pasca perdamaian yang dibentuk dengan Qanun Aceh yang disetujui oleh DPRA. Jika lembaga tersebut dibubarkan maka sama artinya telah menghilangkan salah satu Qanun Aceh dan akan menimbulkan reaksi ditengah-tengah masyarakat Aceh. “Lembaga Wali Nanggroe ini milik rakyat Aceh, bukan milik GAM.
Seharusnya kita bangga dengan kekhususan yang kita miliki, bahkan daerah lain berkeinginan untuk memiliki lembaga tersebut,” katanya didepan unsur Muspika Madat.
Tapi malah sebagian tokoh Aceh berkeinginan untuk menghapus LWN, ini ide aneh. “Jika ini dilakukan saya khawatir akan melukai hati mantan-mantan GAM yang sudah berjuang di hutan belantara dan berakhir dengan perdamaian setelah disepakati butir-butir MoU Helsinki,” tambah Rocky didepan seratusan tamu undangan.
Dia menganggap aneh tokoh Aceh yang disegani oleh para mantan GAM dan masyarakat di Jakarta tiba-tiba mewacanakan penghapusan lembaga WN, karena kekhususan Aceh terlihat dari adanya lembaga tersebut. “Bahkan para imum mukim diseluruh Aceh berada dibawah naungan lembaga yang terhormat ini,” katanya.
Selama ini, Presiden/Wakil Presiden RI sangat menghargai Lembaga Wali Nanggroe, bahkan Pemerintah Pusat tidak pernah mewacanakan untuk membubabarkan lembaga tersebut. “Tapi tiba-tiba kenapa tokoh Aceh menggulirkan isu ini. Sekali lagi saya tegaskan, jika wacana ini benar-benar dilakukan, maka saya sebagai mantan GAM akan berada digaris depan untuk mempertahankan Lembaga Wali Nanggroe,” tandas Rocky.
Sementara Ketua Dewan Pembina YPAD Madat, Dr. A. Rani Usman, M.Si, dalam laporannya mengatakan, yayasan tersebut sudah berdiri sejak tahun 1937 atau sebelum merdeka. Kala itu, melalui yayasan dikumpulkan modal untuk ikut memerdekan RI dari tangan penjajah. “Pra Kemerdekaan, YPAD Madat ini berkembang hingga mampu menyekolahkan anak-anak Madat menjadi orang besar, salah satunya Usmanuddin,” katanya.
Begitu juga dengan lahan pendidikan MI, SD, MTs dan MA di Madat juga wakaf dari YPAD Madat. Oleh karenanya, diminta MA sebagai lembaga pendidikan yang saat ini berstatus swasta segera dinegerikan, sehingga YPAD Madat dapat lebih fokus terhadap pembangunan Boording School. “Kami juga berharap dukungan Pemkab Aceh Timur, untuk memajukan lembaga ini, karena disini nanti akan kita lahirkan para hafiz-hafizah dan ulama yang mampu membaca kitab kuning,” ujar Dr. A. Rani Usman. (MUZAKIR).
 |
| Bupati Aceh Timur H. Hasballah HM.Thaib, menerima plakat dari pengurus YPAD Madat usai meresmikan dan menandatangani prasasti peresmian Yayasan Pendidikan Anak Desa (YPAD) Madat di Madat, rabu (14/11/2018). Foto Bag. Humas & Protokoler Setdakab Aceh Timur |
“Siapapun yang tidak menyukai Lembaga Wali Nanggroe (LWN) itu sama artinya tidak menyukai perdamaian Aceh, karena lembaga ini lahir berkat perjuangan masyarakat Aceh dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berakhir dengan penandatanganan MoU antara pemerintah RI - GAM di Helsinki,” kata H. Hasballah HM.Thaib atau akrap disapa Rocky, ketika meresmikan Yayasan Pendidikan Anak Desa (YPAD) Madat di Madat, Aceh Timur, Rabu (14/11/2018).
Perlu diketahui, lanjut Rocky, kehadiran LWN pasca perdamaian yang dibentuk dengan Qanun Aceh yang disetujui oleh DPRA. Jika lembaga tersebut dibubarkan maka sama artinya telah menghilangkan salah satu Qanun Aceh dan akan menimbulkan reaksi ditengah-tengah masyarakat Aceh. “Lembaga Wali Nanggroe ini milik rakyat Aceh, bukan milik GAM.
Seharusnya kita bangga dengan kekhususan yang kita miliki, bahkan daerah lain berkeinginan untuk memiliki lembaga tersebut,” katanya didepan unsur Muspika Madat.
Tapi malah sebagian tokoh Aceh berkeinginan untuk menghapus LWN, ini ide aneh. “Jika ini dilakukan saya khawatir akan melukai hati mantan-mantan GAM yang sudah berjuang di hutan belantara dan berakhir dengan perdamaian setelah disepakati butir-butir MoU Helsinki,” tambah Rocky didepan seratusan tamu undangan.
Dia menganggap aneh tokoh Aceh yang disegani oleh para mantan GAM dan masyarakat di Jakarta tiba-tiba mewacanakan penghapusan lembaga WN, karena kekhususan Aceh terlihat dari adanya lembaga tersebut. “Bahkan para imum mukim diseluruh Aceh berada dibawah naungan lembaga yang terhormat ini,” katanya.
Selama ini, Presiden/Wakil Presiden RI sangat menghargai Lembaga Wali Nanggroe, bahkan Pemerintah Pusat tidak pernah mewacanakan untuk membubabarkan lembaga tersebut. “Tapi tiba-tiba kenapa tokoh Aceh menggulirkan isu ini. Sekali lagi saya tegaskan, jika wacana ini benar-benar dilakukan, maka saya sebagai mantan GAM akan berada digaris depan untuk mempertahankan Lembaga Wali Nanggroe,” tandas Rocky.
Sementara Ketua Dewan Pembina YPAD Madat, Dr. A. Rani Usman, M.Si, dalam laporannya mengatakan, yayasan tersebut sudah berdiri sejak tahun 1937 atau sebelum merdeka. Kala itu, melalui yayasan dikumpulkan modal untuk ikut memerdekan RI dari tangan penjajah. “Pra Kemerdekaan, YPAD Madat ini berkembang hingga mampu menyekolahkan anak-anak Madat menjadi orang besar, salah satunya Usmanuddin,” katanya.
Begitu juga dengan lahan pendidikan MI, SD, MTs dan MA di Madat juga wakaf dari YPAD Madat. Oleh karenanya, diminta MA sebagai lembaga pendidikan yang saat ini berstatus swasta segera dinegerikan, sehingga YPAD Madat dapat lebih fokus terhadap pembangunan Boording School. “Kami juga berharap dukungan Pemkab Aceh Timur, untuk memajukan lembaga ini, karena disini nanti akan kita lahirkan para hafiz-hafizah dan ulama yang mampu membaca kitab kuning,” ujar Dr. A. Rani Usman. (MUZAKIR).
