Postingan
Wweii....,Karena Tidak Patuh, Mentri LHK Cabut Izin PT. RAPP
https://www.riaupublik.com/2017/10/wweiikarena-tidak-patuh-mentri-lhk.html
Jumat, 13 Oktober 2017
RIAU, RIAUPUBLIK.Com-- Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencabut izin PT Riau Andalan Pulp and
Paper (RAPP) karena dianggap tidak patuh. Keputusan berbasis hukum ini
diambil oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dalam
bentuk sebuah surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal LHK Bambang
Hendroyono pada 6 Oktober 2017 lalu.
Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan batas waktu sampai 2 Oktober 2017
agar RAPP menyerahkan rencana kerja 10 tahun yang telah direvisi.
Namun,ternyata, isi rencana kerja yang direvisi tetap tidak sejalan dengan
peraturan gambut baru.
Menteri LHK Cabut Izin RAPP Dari perspektif hukum, operasi perusahaan itu yang didasarkan pada rencana kerja 10 tahun dan juga rencana kerja tahunan yang sedang berjalan. Pembatalan kedua rencana kerja ini sama dengan operasi perusahaan APRIL yang dinyatakan ilegal, kecuali rencana kerja 10 tahun baru yang sesuai dengan peraturan gambut yang baru disetujui. Artinya anak perusahaan APRIL tidak lagi memiliki dasar hukum untuk beroperasi, karena rencana kerja hukumnya sekarang dianggap tidak sah.
Seperti dikutip dari foresthints.news, sejalan dengan perkembangan tersebut, di tingkat dasar, Dirjen Penegakan Hukum Rasio Ridho Sani (Roy) melakukan inspeksi berbasis darat terhadap salah satu perkebunan milik perusahaan APRIL yang berlokasi di lanskap Semenanjung Kampar Sumatra di Sumatra pada 5 Oktober. Roy menyebut, bukti ditemukan selama pemeriksaan itu berlangsung jelas menunjukkan bahwa PT RAPP terus melakukan praktik business-as-usual dengan sepenuhnya mengabaikan peraturan gambut baru. "Misalnya dengan mengendalikan tingkat air dengan cara yang bertentangan dengan peraturan pemerintah yang baru direvisi, yang ditandatangai oleh Presiden Joko Widodo pada awal Desember tahun lalu," katanya.
Parahnya lagi, dia menyaksikan langsung penanaman kembali akasia oleh perusahaan APRIL di kubah gambut (zona perlindungan gambut) padahal belum mengajukan rencana pemulihan gambut ke kementerian LHK. Pada awal Oktober tahun 2017, perusahaan ini tidak memiliki dasar hukum lebih lanjut untuk melakukan operasi lapangan seperti itu.
"Akui Ada Masalah dengan Operasional Perusahaan Desakan Izin RAPP Dicabut Masih Bergulir Setelah Diminta Hentikan Operasi, RAPP Layangkan Surat Ke Mintra Kerja Ketua LKAM Pelalawan: Pencabutan Izin RAPP Berdampak Luas Izin RAPP Dicabut, Wakil Ketua DPRD Riau: Lahan Gambut Harus Kita Lindung. " akhirnya.
Menteri LHK Cabut Izin RAPP Dari perspektif hukum, operasi perusahaan itu yang didasarkan pada rencana kerja 10 tahun dan juga rencana kerja tahunan yang sedang berjalan. Pembatalan kedua rencana kerja ini sama dengan operasi perusahaan APRIL yang dinyatakan ilegal, kecuali rencana kerja 10 tahun baru yang sesuai dengan peraturan gambut yang baru disetujui. Artinya anak perusahaan APRIL tidak lagi memiliki dasar hukum untuk beroperasi, karena rencana kerja hukumnya sekarang dianggap tidak sah.
Seperti dikutip dari foresthints.news, sejalan dengan perkembangan tersebut, di tingkat dasar, Dirjen Penegakan Hukum Rasio Ridho Sani (Roy) melakukan inspeksi berbasis darat terhadap salah satu perkebunan milik perusahaan APRIL yang berlokasi di lanskap Semenanjung Kampar Sumatra di Sumatra pada 5 Oktober. Roy menyebut, bukti ditemukan selama pemeriksaan itu berlangsung jelas menunjukkan bahwa PT RAPP terus melakukan praktik business-as-usual dengan sepenuhnya mengabaikan peraturan gambut baru. "Misalnya dengan mengendalikan tingkat air dengan cara yang bertentangan dengan peraturan pemerintah yang baru direvisi, yang ditandatangai oleh Presiden Joko Widodo pada awal Desember tahun lalu," katanya.
Parahnya lagi, dia menyaksikan langsung penanaman kembali akasia oleh perusahaan APRIL di kubah gambut (zona perlindungan gambut) padahal belum mengajukan rencana pemulihan gambut ke kementerian LHK. Pada awal Oktober tahun 2017, perusahaan ini tidak memiliki dasar hukum lebih lanjut untuk melakukan operasi lapangan seperti itu.
"Akui Ada Masalah dengan Operasional Perusahaan Desakan Izin RAPP Dicabut Masih Bergulir Setelah Diminta Hentikan Operasi, RAPP Layangkan Surat Ke Mintra Kerja Ketua LKAM Pelalawan: Pencabutan Izin RAPP Berdampak Luas Izin RAPP Dicabut, Wakil Ketua DPRD Riau: Lahan Gambut Harus Kita Lindung. " akhirnya.
Oborkeadilan/Riaupublik.com
