Wweii....,Karena Tidak Patuh, Mentri LHK Cabut Izin PT. RAPP

Jumat, 13 Oktober 2017

RIAU, RIAUPUBLIK.Com-- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencabut izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) karena dianggap tidak patuh.  Keputusan berbasis hukum ini diambil oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dalam bentuk sebuah surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal LHK Bambang Hendroyono pada 6 Oktober 2017 lalu.  

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan batas waktu sampai 2 Oktober 2017 agar RAPP menyerahkan rencana kerja 10 tahun yang telah direvisi. Namun,ternyata, isi rencana kerja yang direvisi tetap tidak sejalan dengan peraturan gambut baru.    

Menteri LHK Cabut Izin RAPP   Dari perspektif hukum, operasi perusahaan itu yang didasarkan pada rencana kerja 10 tahun dan juga rencana kerja tahunan yang sedang berjalan.   Pembatalan kedua rencana kerja ini sama dengan operasi perusahaan APRIL yang dinyatakan ilegal, kecuali rencana kerja 10 tahun baru yang sesuai dengan peraturan gambut yang baru disetujui. Artinya anak perusahaan APRIL tidak lagi memiliki dasar hukum untuk beroperasi, karena rencana kerja hukumnya sekarang dianggap tidak sah. 

Seperti dikutip dari foresthints.news, sejalan dengan perkembangan tersebut, di tingkat dasar, Dirjen Penegakan Hukum Rasio Ridho Sani (Roy) melakukan inspeksi berbasis darat terhadap salah satu perkebunan milik perusahaan APRIL yang berlokasi di lanskap Semenanjung Kampar Sumatra di Sumatra pada 5 Oktober.   Roy menyebut, bukti ditemukan selama pemeriksaan itu berlangsung jelas menunjukkan bahwa PT RAPP terus melakukan praktik business-as-usual dengan sepenuhnya mengabaikan peraturan gambut baru.   "Misalnya dengan mengendalikan tingkat air dengan cara yang bertentangan dengan peraturan pemerintah yang baru direvisi, yang ditandatangai oleh Presiden Joko Widodo pada awal Desember tahun lalu," katanya. 

Parahnya lagi, dia menyaksikan langsung penanaman kembali akasia oleh perusahaan APRIL di kubah gambut (zona perlindungan gambut) padahal belum mengajukan rencana pemulihan gambut ke kementerian LHK. Pada awal Oktober tahun 2017, perusahaan ini tidak memiliki dasar hukum lebih lanjut untuk melakukan operasi lapangan seperti itu.

"Akui Ada Masalah dengan Operasional Perusahaan Desakan Izin RAPP Dicabut Masih Bergulir Setelah Diminta Hentikan Operasi, RAPP Layangkan Surat Ke Mintra Kerja Ketua LKAM Pelalawan: Pencabutan Izin RAPP Berdampak Luas Izin RAPP Dicabut, Wakil Ketua DPRD Riau: Lahan Gambut Harus Kita Lindung. " akhirnya.




Oborkeadilan/Riaupublik.com



Related

Riau 2252984684524700680

Posting Komentar

.

.

uc

uc

b

b

adv

adv

MAS

MAS

Tni/polri

Tni/polri

At

At

UCP

Dewan Redaksi RPC

publik MERANTI

Galery&Adv

Dewan Pekanbaru

Newspelalawan

PANGLIMA TNI

PANGLIMA TNI

Komisi Pemberantasan Korupsi

Pemrov Riau

PEMKAB SIAK

dewansiak

Follow Us

r

r

Siak

Siak

Uc

Uc

Knpi

Knpi

Uc

Uc

Uc

Uc

uc

uc

UCP

UCP

UC

UC

Hot News

Recent

Comments

Side Ads

item