Dewan Inhil : Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan Dengan Hilangnya 8 Paket di LPSE

RIAUPUBLIK.COM, INDRAGIRI HILIR - Hilangkannya 8 paket proyek pembangunan dari berkas pengumuman LPSE Inhil, berbuntut penegasan keras dari Wakil Ketua DPRD Inhil, Dr H Ferryandi, ST, Senin, (16/5/2016).

Politisi Partai Beringin ini sebutkan bahwa tidak ada alasan paket-paket tersebut tidak dikerjakan karena hal itu  akan merugikan masyarakat luas.

"Kita minta paket-paket pekerjaan tersebut sesegera mungkin kembali dilelang untuk dikerjakan secepatnya, jangan sampai masyarakat dirugikan, terlepas dari semua permasalahan yang ada pada internal Dinas Bina Marga dan Unit Layanan Pelelangan (ULP) Inhil, tegas Wakil Ketua I DPRD Inhil, Dr H Ferryandi, ST, MM.

Ferryandi kembali tekan Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Dinas Bina Marga dan ULP harus mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat yang sudah puluhan tahun menunggu realisasi pembangunan infrastruktur tersebut.

"Keterlambatan ini semua sudah sangat mengkhawatirkan, karena akan mempengaruhi pekerjaan, apalagi jika memang dihilangkan dari proses lelang. Akan sangat merugikan masyarakat, " tukas Ferryandi.

Untuk itu kata Ferryandi, apapun kendala yang sengaja maupun tidak sengaja muncul di lingkungan Pemkab Inhil, khususnya Dinas Bina Marga dan ULP tidak bisa menjadi alasan kuat paket pekerjaan pembangunan infrastruktur yang sudah disahkan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) itu tidak dikerjakan.

"Selaku penyambung masyarakat, DPRD Inhil menegaskan bahwa Pemkab Inhil harus mendahulukan kepentingan masyarakat luas, khususnya terkait pembangunan infrastruktur jalan yang sudah ditunggu tunggu sejak lama. Jangan sampai permasalahan internal menjadi penghalang, " kata politisi Partai Golkar Inhil ini.

Jelas Ferryandi lagi, mengingat dana yang sangat besar pihaknya terus memantau kemajuan proses lelang yang dilaksanakan, sebab paket-paket pekerjaan tersebut harus dikerjakan dan mendapatkan hasil maksimal serta disesuaikan situaisi geografis daerah.

"Mengingat dana yang begitu besar, tentu kita ingin hasil yang maksimal  jangan sampai pekerjaan tersebut kembali tidak selesai pada akhir tahun, dan juga yang paling penting kita harus fikirkan adalah kondisi geografis daerah kita, harus dipertimbangkan dengan pelaksanaan," terang mantan Ketua Komisi III DPRD Inhil tersebut.

Apalagi pihaknya sejak awal tahun lanjut Ferry, sudah berulang kali mengingatkan Pemkab Inhil, agar paket pekerjaan yang sudah disahkan (APBD - red) khususnya paket dengan dana besar harus sesegera mungkin dilelang, karena waktu pengerjaan akan dipengaruhi kondisi alam dan cuaca.

Reportase/ BiB