Postingan
Wwwiii..Kabar Duka.! WAKIL BUPATI MENYATAKAN HONERER MEMBERATKAN APBD
https://www.riaupublik.com/2018/09/wwwiiikabar-duka-wakil-bupati.html
Sabtu 22 September 2018 /16:55:32 WIB
 |
| Kadis Pertanian dan Pangan Kabupaten Rokan Hilir, Isa alhmadi saat perpisahan dengan 95 tenaga honorer Adm. |
RIAUPUBLIK.COM, ROKAN HILIR - Tenaga honorer yang bekerja dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagai tenaga administrasi, kini nasibnya terkantung-kantung.
Setelah mengabdi selama bertahun-tahun, dengan harapan adanya pengangkatan CPNS, namun yang didapat malah kekecewaan. Setelah mengabdi bertahun-tahun, sekarang harus menerima kenyataan dirumahkan oleh Pemkab Rokan Hilir dengan alasan membebani anggaran.
Wakil Bupati Rokan Hilir, Drs.H. Jamiludin, usai Dzikir Akbar dan santunan anak yatim pada 10 Muharram malam Asyura, Rabu malam (19/9/2018) di Masjid Agung Al-Ikhlas Bagansiapiapi mengatakan,
pemkab Rohil telah membuat keputusan yang tepat selama ini, sudah cukup bertolenransi, mau tidak mau sesuatu keputusan harus dijalani, seraya menyebutkan bahkan kabupaten/kota lain sudah melakukan hal yang sama.
pemkab Rohil telah membuat keputusan yang tepat selama ini, sudah cukup bertolenransi, mau tidak mau sesuatu keputusan harus dijalani, seraya menyebutkan bahkan kabupaten/kota lain sudah melakukan hal yang sama.
"Ini hanya karena kondisi keuangan pemerintah daerah yang tak memungkinkan, jika diteruskan dikwatirkan makin lama makin memberatkan anggaran", ungkap Wabup Rohil ini.
Sementata, Kadis Pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Rokan Hilir, Drh. Isa alhmadi mengakui, sebanyak 95 tenaga honorer administrasi terpaksa dilepaskan, tidak termasuk supir dan tenaga Cleaning servise.
"Gaji tenaga honorer adm dibayarkan terhitung bulan Januari -juni 2018, adapun tunggakan gaji tahun 2017 lalu sebanyak 3 bulan, bukan lagi wewenang kami organisasi perangkat daerah, itu domian wewenang pemkab", beber Isa, kAMIS (20/9/2018)
Dikatakan Isa, gaji tenaga honorer yang kita lepaskan ini dibayarkan dari bulan Januari sampai bulan Juni 2018, ditanya berapa banyak tunggak gaji tenaga tahun 2017, Isa Alhmadi menjelaskan tunggakkannya hanya 3 bulan, itu bukan wewenang OPD.
"Tunggakan tahun 2017 bukan lagi wewenang dari OPD, itu menjadi domainnya pemerintah daerah. Namun demikian, pemkab tetap akan berupaya bagaimana menyelesaikan gaji tersebut", pungkas Isa. (Jum )
