DPRD Kab Siak

DALAM RANGKA RESES III BAPAK PARAMANDA PAKPAKHAN MASYARAKAT MINAS MEMINTA AGAR JALAN SISINGAMANGA RAJA YANG BERADA DI RT.06 SEGERA DIRIALISASIKAN.
Minas, Riau Publik.Com—Ketua RT: 06 RW. 12 Bapak Manurung dalam Kata sambutan sangat mengharapkan kepada seluruh masyarakat di RT.06 untuk dapat menyampaikan asperasinya serta keluhan kepada Anggota DPRD Kabupaten Siak. (04/12/2017) Reses 3 diadakan di kelurahan Minas Jaya terutama RT.06.

Dalam Kata Sambutannya beliau mengatakan Sudah melaksanakan Reses keberapa-berapa daerah kandis, Sungai Mandau dan Minas. Dan hari ini adalah Reses Terakhir untuk tahun 2017 ini. Saya pada saat ini berada di Komisi 4 yang membidangi Rumah Sakit, ketenagakerjaan, perizinan, dinas keesehatan, dinas pariwisata dan seterusnya.

Dalam pertayaan masyarakat yang disampaikan oleh Bapak Dolok Seribu menginginkan agar jalan yang ada di RT.06 Bisa di perbaiki secapatnya, karena sudah banyak jatuh korban jadi masyarakat mengharapkan secepatnya di rialisasikan dan kami memohon urusan KTP hanya ada di kecamatan saja karena untuk kesiak masyarakat tidak mampu, terus melanjutkan masalah ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada masyarakat minas, karena hampir 60% penduduk Minas penganguran Juga masalah Gas Elfiji yang tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat minas khususnya.
Dan ada juga masyarakat di daerah angsa 3 takut saat hujan tiba karena daerah mereka kalau hujan meluap air ke tempat mereka.

Paramanda Pakpahan menangapi bahwa dalam anggaran Siak Kabupaten Siak 2014 sebanyak 3,2 Triliun dan tahun 2015 Defisit anggaran dan pada anggaran 2018 dianggarkan sebesar 1,7 Triliun,  karena kemarin dalam rapat dengan kepala Kimpranwil saya menyampaikan tentang Jalan Sisingamagaraja dan beliau mengatakan mudah-mudah jalan sisingamangaraja pada tahun 2018 bisa terealisasi dan akan diupayakan, kalau tidak di APBD Murni akan di Masukan Keanggaran DPRD Propinsi Riau dan hal ini juga sudah diangarkan DPRD Propinsi Riau, semoga tahun 2018 dapat terealisasi.

Paramanda Juga menambahkan tentang pengurusan perekaman KTP serta Kartu Keluarga di upayakan selama 3 bulan dan pembuatan KTP hanya ada di setiap Kecamatan, di dalam komisi 4 telah sah salah satu raperda no 11 tahun 2001 prolegda daerah Kabupaten Siak dan Perda ini akan dilaksanakan pada tahun 2018, dalam perda tersebut dibatasi lah orang luar agar tidak dapat bekerja di Siak atau kecamatan-kecamatan lain di Siak ini, Jadi perda ini akan segera di realisasikan. Disamping itu banyak perusahaan-perusahan yang hanya numpang kantor sementara disiak ini, adapun masalah tabung gas 3 kg penyalurannya yang tidak tepat dan rencananya bulan 12 ini desperinda akan melakukan pengecekan dan akan mencabut izin agen yang nakal agar destiribusi tepat. Dalam Reses tersebut Turut hadir Tokoh Batak Minas Bapak Rasman Simanjutak.

doni 86

Anggota Komis II DPRD Siak Sujarwo kunjungan ke Panti Asuhan Al-Amin Siak.

21 November 2017
Siak, Riau Publik.Com – Dalam rangka mempererat silaturrahmi dan saling berbagi kebahagiaan, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak Sujarwo melakukan kunjungan ke Panti Asuhan Al-Amin Siak, Selasa (21/11/2017) Dalam kunjungannya itu, Sujarwo juga menyempatkan diri untuk berbincang dan bercengkrama dengan para pengasuh dan anak-anak panti.


“Alhamdulillah, bisa berkumpul bersama keluarga besar Panti Asuhan Al-Amin, ini semua merupakan nikmat dari Tuhan yang maha kuasa untuk kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan saling berbagi kebahagiaan,” ujar Sujarwo.



Panti Asuhan Al-Amin merupakan salahsatu Yayasan di Kota Siak Sri Indrapura yang berperan menaungi anak-anak yatim dan yatim piatu, bahkan saat ini terdapat sebanyak 44 orang (anak yatim, red) yang sedang diasuh di Panti Asuhan tersebut.
“Saat ini terdapat sebanyak 44 orang (anak yatim, red) yang diasuh di sana, kita doakan semoga mereka semua selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa, dan senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitasnya,” tutupnya.(Adv/dprd/doni 86)

Minimnya Pendapatan Asli Daerah GERINDRA Plus DPRD Kabupaten Siak menyoroti (PAD) dari sektor pajak perhotelan

13 November 2017


k beberapa perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak.



Salomo menambahkan, terjadinya ketidak seimbangan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung telah menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan. “Lebih besarnya anggaran belanja langsung daripada anggaran belanja tidak langsun
Siak, Riau Publik.Com -– Rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap pengantar nota keuangan RAPBD Tahun anggaran 2018 yang diselenggarakann pada Senin Siang (13/11/2017) berjalan lancar. Pandangan 6 fraksi terhadap Nota keuangan berbeda-beda namun semua bertujuan


Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Siak Indra Gunawan SE itu, juga dihadiri Wakil Bupati Siak H Alfedri, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Siak, sejumlah Kepala Dinas dan Kepala Badan, unsur Organisasi Pemerintah Daerah Siak, serta 25 anggota DPRD Siak.



Ketua Fraksi GERINDRA Plus DPRD Kabupaten Siak Salomo, pada penyampaian pandangan umum fraksi di Rapat Paripurna DPRD Siak beberapa waktu lalu menyoroti minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak perhotelan. Yang mana pada tahun 2018 mendatang, PAD dari sektor perhotelan di Kabupaten Siak hanya ditargetkan sebesar Rp700 juta, jauh lebih kecil dibandingkan dengan target tahun 2017 yang ditargetkan sebesar Rp800 juta.



“Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak perhotelan mengalami penurunan target yang sebelumnya Rp800 juta dan untuk tahun 2018 Rp700 juta, kita perlu penjelasan dari Bupati Siak. Ditambah lagi adanya Event pariwisata dengan menggelar Tour de Siak (TdS) secara rutin, seharusnya   terjadi peningkatan angka PAD dari penambahan wisatawan Domestik maupun Internasional,” papar Salomo, di hadapan para peserta rapat Paripurna.


Lanjut Salomo, Fraksi GERINDRA Plus mendukung sepenuhnya program Pemerintah Daerah Siak dalam peningkatan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun masih terdapat kekurangan yang disebabkan belum tertagihnya tunggakan paja
g yang mengakibatkan adanya ketimpangan rasio dalam peningkatan pembangunan di masyarakat, yang seyogyanya berbanding 70 Persen dan 30 Persen, mohon penjelasan Bupati,” sambung Salomo.(adv/dprd/doni 86)


Tanggapan Wakil Ketua DPRD Siak Terkait Kabar Beredar nya Tarif Parkir Naik.

11 November 2017

Siak, Riau Publik.Com --Terkait Kabar Beredar Akan Kenaikan Tarif Parkir Atau Telah Diberlakukannya Tarif Parkir Yang Lain Dari Biasanya, DPRD Kabupaten Siak Melalui Hendri Pangaribuan Telah Memastikan Bahwa Tarif Parkir Masih Seperti Biasanya, Tiada Kenaikan Tarif Sebelum Adanya Sosialisasi. Dikabarkan Kembali, Kenaikan Tarif Parkir Akan Berlaku Mulai Desember 2017 Itupun Harus Sosialisasi Sebelumnya Atau Gagal Demi Hukum , ujarnya.


Tambah nya lagi “terkait Polemik Pembebasan Lahan Untuk Jalan Tol Pekanbaru Dumai, DPRD Kabupaten Siak Kembali Melalui Hendri Pangaribuan Menyatakan Akan Menggelar Hearing Dengan Pihak Terkait Pada Selasa, 14 November 2017 Untuk Menyuarakan Dan Menyampaikan Aspirasi Yang Telah Diserap Pada Beberapa Waktu Yang Lalu.
Mari Kita Panjatkan Do’a Kiranya Para Pemimpin Selalu Sehat,  Amanah Dan Selalu Memperjuangkan Dan Menyuarakan Hak Hak Masyarakat luas.

Naiknya tarif parkir untuk kendaraan roda dua dan empat di Kabupaten Siak semata mata ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) . Payung hukumnya juga jelas yakni, perda No 17 tahun 2016, perubahan dari perda No 21 tahun 2011. Perda lama itu kata Kabid Pengawasan Dishub Siak  Winda Syafril  sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.  
“Kenaikan itu resmi,  acuanya adalah perda No 17 tahun 2016. Ini sudah diberlakulan sejak bulan Februari lalu, “ ujar Winda Syafril,  Ahad (19/11).


Didalam perda tersebut lanjut Winda,  soal kenaikan tarif tertuang pada pasal 9 ayat II. Bunyinya tarif retribusi parkir bagi setiap kendaraan menggunakan Jasa parkir ditepi jalan umum, untuk kendaraan roda II sebesar Rp2.000, mobil penumpang Rp3000, mobil bus kecil Rp5.000, mobil bus sedang Rp5.000,  mobil bus besar Rp10.000.

“Jadi aturanya lengkap disitu,  sudah diatur semua soal tarif baru. Ini bisa dilihat langsung,  jadi bukan tanpa dasar hukum yang jelas, “ ujarnya.
Memang diakui Winda di perda tersebut juga ada dibunyikan tarif parkir untuk kendaran roda II sebesar Rp1.000 rupiah, Namun itu untuk hal yang sifatnya insidentil.  

“Ada memang di bunyikan tarif parkir sebesar Rp1.000 tapi itu untuk tarif parkir ditepi jalan umum yang sifatnya insidentil.  Maksudnya insidentil itu ada keramaian,  pasar malam atau ada kegiatan lain, itu yang seribu, “ jelasnya. (Adv/DPRD/Doni86)

Ketua DPRD Siak Indra Gunawan Ziarahi Makam Sultan Syarif Kasim II
10 November 2017
Siak, Riau Publik.Com--Sempena peringatan Hari Pahlawan 10 November 2017, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak Indra Gunawan SE menggelar ziarah dan tabur bunga di makam Pahlawan Nasional Republik Indonesia “Yang Dipertuan Besar Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin” atau yang lebih dikenal dengan Sultan Syarif Kasim II, Jum’at (10/11/2017) siang.


Pada kunjungan (ziarah, red) Ketua DPRD Siak ke makam Raja Siak itu, juga turut terlihat Bupati Siak H Syamsuar, Wakil Bupati Siak H Alfedri, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak Zondri, Wakapolres Siak Kompol Yudhi Palmi, serta sejumlah pejabat yang ada di lingkungan Pemkab Siak.
Sebelum melakukan ziarah ke makam Sultan Syarif Kasim II, Ketua DPRD Siak bersama segenap masyarakat dan Forkopimda Siak menggelar upacara peringatan “Hari Pahlawan” di lapangan Tugu depan Istana Siak.


Pendiri bangsa mengabarkan pesan penting kepada kita generasi bangsa, pesan itu adalah bahwa setelah kemerdekaan diraih, maka tahapan selanjutnya kita harus bersatu terlebih dahulu untuk bisa memasuki tahapan bernegara yakni berdaulat, adil dan makmur.
Oleh karena pesan fundamental itulah maka peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2017 ini kita mengambil tema “Perkokoh Persatuan Membangun Negeri”.


Momentum perayaan ini tentunya bukan hanya sekedar hadiah, melainkan untuk mengenang jasa para Pahlawan yang telah rela mengorbankan jiwa, raga dan hartanya untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Bupati Siak H Syamsuar bertindak sebagai inspektur upacara, berkesempatan membaca amanat dari menteri sosial Hj. Khofifah Indah Parawansa, yang berisi history tentang sejarah perjuangan para pahlawan.

"Pendiri bangsa mengabarkan pesan penting kepada kita generasi bangsa, pesan itu adalah bahwa setelah kemerdekaan diraih, maka tahapan selanjutnya kita harus bersatu terlebih dahulu untuk bisa memasuki tahapan bernegara yakni berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena pesan fundamental itulah maka peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2017 ini kita mengambil tema “Perkokoh Persatuan Membangun Negeri"," kata Bupati.

Demikian isi amanat Mentri Sosial Hj. Khofifah yang dibacakan oleh Bupati Siak pada upacara peringatan hari pahlawan tahun ini.

Kemudian agenda dilanjutkan dengan Ziarah ke makam Sultan kerajaan Siak yakni Sultan Syarif Qasyim II yang merupakan Pahlawan Nasional RI

Selain menabur bunga, juga dilakukan doa bersama di dalam areal makam sultan sebagai cara agar pahlawan Nasional dari Riau ini mendapat tempat yang mulia disisi Allah SWT.

Dijumpai usai ziarah, Bupati Siak H Syamsuar menuturkan bahwa semua kita adalah pahlawan yang akan melanjutkan perjuangan kemerdekaan bangsa dengan cara kita masing-masing.

"Sesuai profesi yang dimiliki, kita dapat berbuat yang terbaik demi kemajuan pembangunan di daerah dan bangsa Indonesia sebagaimana harapan para pahlawan bangsa terdahulu,"sebut bupati.(Adv/dprd/doni 8
AHY menikmati pemandangan Jembatan Siak Sambil mengabadikan moment bersama Ketua DPRD Siak 
05 November 2017
Siak, Riau Publik.Com --Kunjungan AHY ke Siak tarik perhatian ribuan masyarakat Siak, putra sulung mantan president RI ke 6 ini kunjungi jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah yg diresmikan SBY tahun 2007 silam, Ia yang berkemeja hitam tampak semakin gagah setelah dipakaikan songket dan tanjak. AHY yang mulai popular sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu itu juga tampak ramah dan hangat. Ia menyempatkan menyapa warga yang berkerumun di gedung itu. Kedatangan AHY di Negeri Istana juga disambut prosesi adat. Seperti penyambutan dengan kompang, silat dan pemakaian simbol-simbol adat Melayu.


Sebelum meninggalkan Siak untuk kembali ke Jakarta, AHY mampir ke Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah yang merupakan ikon dan objek wisata andalan Kabupaten Siak
maupun Provinsi Riau. Sambil menikmati pemandangan di jembatan yang indah dan megah itu, AHY mengabadikan momennya bersama Bupati Siak dan Wakil Bupati Siak Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, SE. ( minggu, 5/11/17 )


Dalam kegiatan temu masyarakat Siak, AHY mengagumi keindahan dan kebersihan Kabupaten Siak yang juga kaya akan budayanya. “Indah, asri, bersih, dan rapi,” puji AHY. “Ternyata benar apa yang diceritakan, apa yang dibaca, memang Kabupaten Siak ini benar benar penuh sejarah dan kaya akan budaya,” tambahnya. Sebelumnya, AHY bersama Walikota Pekanbaru Firdaus mengunjungi Rumah Dinas Bupati Siak Syamsuar untuk bersilaturahmi dan makan siang bersama. Setelah itu AHY berziarah ke makam Sultan Syarif Kasim II di Masjid Syahabudin. Syarif Kasim merupakan Sultan Siak ke-12 (1892-1968). Beliau juga merupakan pahlawan nasional kebanggaan Siak.(Adv/DPRD/doni 86)

Pencemaran Lingkungan di PT IKPP, Komisi III DPRD Siak Keberatan Hearing Lintas Komisi dan Perlu adanya Team Labor yang Independent dalam Pengecekan.
20 Oktober 2017

Perawang, Riau Publik.Com --Terkait tidak hadirnya Komisi III DPRD Siak pada rapat dengar pendapat (Hearing) antara pihak PT IKPP Perawang dengan Koalisi Peduli Lingkungan (Kopel) Kabupaten Siak beberapa waktu lalu menyisakan banyak pertanyaan.

Pasalnya pimpinan DPRD Siak sudah menjadwalkan dan menerbitkan surat untuk dilakukannya hearing lintas komisi, yakni Komisi III dan Komisi IV.

Namun, Ketua Komisi III DPRD Siak Masri keberatan apabila dilakukan hearing lintas komisi. Padahal jika ditinjau dari laporan Kopel Siak tentu menyangkut antar dua komisi tersebut, Komisi III yang membidangi lingkungan dan Komisi IV membidangi perizinan.

"Ketika ada informasi hearing lintas Komisi III dan Komisi IV, kita sudah laporkan sama ketua DPRD Siak. Kami merasa keberatan dan tidak ikut dalam hearing lintas komisi itu. Kami membawahi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kalau perizinan atau tenaga kerja silahkan Komisi IV. Itu sudah kita sampaikan dan sudah dicoret oleh ketua," ucap Masri saat ditemui di kantor Camat Tualang, Jum'at (20/10/2017) kemarin, dilansir dari infosiak.com.

Selanjutnya Masri, Ia tidak mengetahui bahwa adanya surat yang telah diterbitkan oleh DPRD Siak tertanggal 29 September 2017 yang berisi tentang dilakukannya hearing lintas komisi, dimana surat tersebut telah ditandatangani oleh Ketua DPRD Siak Indra Gunawan SE.

Kemudian DPRD Siak kembali mengeluarkan surat tertanggal 02 Oktober 2017, untuk dilakukan hearing hanya dengan Komisi IV. Tapi pada pelaksanaan hearing dengan PT IKPP Perawang yang digelar pada tanggal 3 Oktober 2017 lalu, Kopel Siak saat itu meminta hearing dibatalkan karena tidak hadirnya DLH dan Komisi III.

Selanjutnya Ketua Komisi III DPRD Siak Masri itu mengatakan bahwa surat dari DPRD Siak terkait hearing dengar pendapat (Hearing) lintas komisi itu diterbitkan secara tiba-tiba.

"Kalau di Banmus itu tidak ada, dijadwal kita sendiri belum ada, yang mengeluarkan surat itukan ketua," ungkap anggota DPRD Siak dari parpol berlambangkan pohon beringin itu.

Selain keberatan, komisi III beralasan tak ada komunikasi. "Pertama kami Komisi III diganggu oleh komisi-komisi lain, tetapi dengan berjalannya waktu kemarin tiba-tiba ada hearing antara PT IKPP dengan Komisi III dan Komisi IV tidak ada komunikasi. Misalnya Komisi IV ada temuan tidak ada komunikasi dengan kita (Komisi III), tentu kami yang mempunyai Tupoksi ini merasa harga diri gitu la, kami yang membawahi DLH ini tidak dibawa bicara," kata anggota DPRD Siak Dapil Tualang itu.

Menurut keterangan Masri, ia sudah menyampaikan bahwa ada kendala teknis mengenai masuknya surat dari Koalisi Peduli Lingkungan (Kopel) Siak terkait hearing dengan PT IKPP Perawang saat itu.

"Memang sudah masuk, cuma tidak perlu kami ceritakan, makanya ditunda-tunda kemarin itu. Kalau saya mau cerita nanti menyangkut yang lain-lain. Kita sudah komunikasi dengan ketua bahwa ada kendala-kendala teknis, tetapi kalian tidak perlu tau itu, ini terkait masalah pribadi. Kenapa sebetulnya surat ini masuk? tentu harus ada bukti," imbuh Ketua Komisi III DPRD Siak Masri seakan-akan menyimpan sesuatu hal.

Diketahui, pada hari Jum'at 20 Oktober 2017 bertempat di Aula Kantor Camat Tualang Komisi III DPRD Siak menggelar pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Siak, Camat Tualang, Lurah Perawang, Penghulu Kampung Pinang Sebatang dan Penghulu Kampung Pinang Sebatang Barat.

Katanya hal itu dilakukan guna menerima masukan terkait beberapa persoalan dengan PT IKPP Perawang saat ini. Ada pun Hal itu membuat Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Siak Androy Ade Rianda angkat bicara terkait persoalan tersebut. Dia berkeinginan bagian pengecekan limbah di IKPP dilakukan oleh team independen.

“Kita (komisi 3) menginginkan pengecekan limbah dilakukan oleh Tim independen jangan dari pihak selama ini,” tegas Androy saat komisi 3 meminta masukan kepada penghulu yang berbatasan dengan perusahaan bubur kertas tersebut.

Androy menyakinkan bahwa pengecekan limbah yang terjadi saat ini diduga ada permainan
“Kita curiga aja, apakah pengecekan itu independen sebab selama ini kami merasakan dampak negatif  diduga  limbah dari IKPP,  seperti bau menyengat saat hujan turun,” tambahnya
Androy berharap apa yang kami lakukan dengan memanggil pihak Labor secara independen tanpa intervensi itu merupakan solusi kami teehadap lingkungan, bahwa yang terjadi saat ini pihak yang menyerang komisi 3 jangan ada lagi yang berfikir negatif.

“kita berjuangkan sesuai data dan fakta bukan hanya sekedar memanggil pihak IKPP tapi tanpa data real dari labor itu sama saja cerita kosong tanpa dasar serta percayakan saja kepada komisi 3,” tegasnya.
Doni 86
 

6000 Keping Blangko E-KTP dari Kemendagri dibawa Pulang Oleh Anggota Komisi IV DPRD Siak

16 Oktober 2017
SIAK, Riau Publik.Com -- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak mendatangi Kantor Direktorat Jenderal (Dirjen) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Senin (16/10/2017) kemarin. Dan membawa sebanyak 6000 keping blanko E-KTP ke Disdukcapil Kabupaten Siak.
Kedatangan sejumlah anggota "Wakil Rakyat" dari Kebupaten Siak tersebut bertujuan untuk menjemput serta mempertanyakan soal jatah blangko Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) untuk masyarakat Kabupaten Siak. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Komisi IV DPRD Siak Ismail Amir SH MH kemarin.

"Selama ini kita selalu menunggu jatah blangko E-KTP dari provinsi. Sementara kita kasihan dengan masyarakat yang bolak-balik dari kampungnya ke Kantor Disdukcapil untuk mengurus E-KTP. Sedangkan jawaban dari Disdukcapil Siak blangko habis," ujarnya.

Dengan demikian, anggota Komisi IV DPRD Siak berinisiatif menjemput bola ke Pusat untuk mendapatkan blangko E-KTP tersebut. Dan pada kedatangannya yang Kedua kali ke Dirjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta, Komisi IV DPRD Siak berhasil membawa pulang blangko E-KTP sebanyak 6000 keping blanko.

"Waktu pertama kali datang ke Dirjen Administrasi Dukcapil Kemendagri RI, kami tidak berhasil mendapatkan blangko E-KTP, karena harus ada surat dan stampel dari Disdukcapil Siak, dan pada keberangkatan yang Kedua, alhamdulillah kami berhasil membawa pulang blangko E-KTP sebanyak 6000 buah," tambah Ismail Amir.

Selain ngotot meminta blangko E-KTP, Komisi IV DPRD Siak juga menyampaikan ke pihak Dirjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, supaya nantinya jika stok blangko E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Siak mulai sedikit, pihak Dirjen Kemendagri bisa menyalurkan kembali blangko E-KTP yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Siak saat ini.
Doni 86
 

Panitia Paripurna DPRD Siak tampilkan Pameran Foto dalam rangka mensemarakkan Hut Kabupaten Siak ke 18

SIAK, RIAUPUBLIK.Com-- Tanggal 12 Oktober 2017 merupakan hari jadi Kabupaten Siak ke 18 diperingati dengan berbagai rangkaian acara salah satunya Rapat Paripurna Istimewa yang dipusatkan di Gedung DPRD Siak direncakan jam 10.00 Wib sudah dimulai. Sekretariat DPRD Siak , H. Amrul,S.Sos,M.Si menjelaskan, sebagai tuan rumah di H-7 panitia di Sekretariat DPRD sudah melakukan rapat persiapan Terkait susunan acara, menurut Amrul tidak banyak yang berubah dari tahun sebelumnya.

“Kita sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik interen kepanitiaan maupun OPD yang akan mendukung pelaksanaan paripurna nanti. Kita sudah melaporkan persiapan tersebut kepada pimpinan,” ulasnya di sela kunjungan ke ruang yang akan digunakan pada paripurna.

Amrul menambahkan, tahun ini akan ada nuansa lain pada paripurna. Karena panitia sudah bekerjasama dengan komunitas fotografi di Kabupaten Siak dengan menempatkan mereka di beberapa titik di lobi DPRD pada hari H. Hasil bidikan mereka akan ditampilkan pada pameran foto bersama foto temai lain, seperti objek wisata atau keindahan Kabupaten Siak yang diambil mereka. 

Selain itu, Sekretariat DPRD juga akan menghadirkkan backdrop sebagai tempat spot foto selfie bagi tamu yang hadir. “Ini kita hadirkan sebagai bentuk dukungan kepada fotografer Siak yang memiliki karya luar biasa. Spot foto disediakan sebagai bentuk promosi daerah, karena sekarang selfie sudah menjadi trend bagi semua kalangan,” tukasnya.

Amrul berharap, paripurna tahun ini berjalan lancar dan Kabupaten Siak semakin maju di semua aspek.
Doni 86

Kopel Siak Kecewa Pimpinan Perusahaan Tak Datang, Humas PT IKPP Perawang Ditolak!!.. Hearing Ditunda
03 Oktober 2017

SIAK, Riau Publik.Com -- Manageman perusahaan PT Indah Kiat Pulp dan Paper Perawang Hasanuddin The tidak datang, Hubungan Masyarakat (Humas) PT IKPP Perawang Armadi dkk ditolak. Hearing pun ditunda. Setelah mendengarkan peraturan yang harus ditaati, agar Hearing ini tidak main-main, maka Hearing ditunda (ditolak).

Hearing yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak Indra Gunawan SE Gelar Hearing (Dengar Pendapat) pihak perusahaan PT Indah Kiat Pulp dan Paper Perawang terkait pencemaran lingkungan, Selasa (03/10/2017) sekira pukul 15.00 WIB di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak.

Gelar dengar pendapat (Hearing) yang dihadiri seluruh OPD Kabupaten Siak, baik itu Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Camat Tualang, Penghulu Tualang, Penghulu Kampung Pinang Sebatang Barat, Kampung Pinang Sebatang Timur, Kampung Pinang Sebatang melalui perwakilanya masing-masing. 

Tidak ketinggalan seluruh Koalisi Peduli Lingkungan (Kopel) Kabupaten Siak, Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Melayu Rembuk (LMR), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Inspirasi Rakyat (LIRA) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Peduli Kabupaten Siak.

Hearing yang sempat tertunda selama 60 menit itu, akhirnya Koalisi Peduli Lingkungan (Kopel) Kabupaten Siak menolak Hearing (dengar pendapat) terkait lingkungan.

Sebelumnya, Panglima Muda Laskar Melayu Rembuk (LMR) Kabupaten Siak mengutarakan bahwa Hearing ini terkait lingkungan, sementara itu Komisi III yang menangani masalah lingkungan tidak hadir untuk mengikuti rapat (Hearing).  Sehingga Hearing harus dihentikan (ditolak) oleh Koalisi Peduli Lingkungan (Kopel) Kabupaten Siak.

"Kami tau disini Armadi tukang bohong, dia (Armadi) tidak bisa menggambil keputusan ini. Armadi tidak berkompeten. Maka dari itu kami menolak perwakilan perusahaan," kata Panglima Muda Laskar Melayu Rembuk (LMR) Kabupaten Siak.

Menanggapi persoalan itu Humas PT IKPP Perawang Armadi mengakui bahwa rombongan (kawan-kawan) yang terdiri dari lima orang ini merupakan bidang masing-masing yang jadi persoalan Hearing kali ini.

"Kita sudah membawa mereka ahli bidang lingkungan masing-masing, Industrial Relations (IR) dan bagian perizinan, jadi sudah lengkap, namun terkait Kopel Siak meminta owner dari Jakarta," Nanti kita diskusikan dulu," jelas Armadi saat ditemui awak media usai Hearing di Kantor DPRD Siak.

Selain itu, Hearing sudah pasti tidak bisa dilanjutkan, sebab Komisi III DPRD Kabupaten Siak tidak hadir dan dinas-dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak salah satunya.

Doni8

HUT Kabupaten Siak XVIII, DPRD Siak Gelar Rapat Paripurna Istimewa dengan Nuansa Baru
SIAK, RIAUPUBLIK.Com -- Tanggal 12 Oktober merupakan hari bersejarah bagi Kabupaten Siak, yakni Hari Ulang Tahun. Setiap tahun, Kabupaten Siak terus merayakannya dengan berbagai rangkaian kegiatan. Tahun ini, Kabupaten Siak akan menggelar rapat paripurna istimewa HUT ke 18 berlangsung di Gedung Panglima Ghimbam DPRD Siak yang dibuka secara resmi tepatnya di jam 11.14 WIB oleh Ketua DPRD Kabupaten siak.

"Tanpa terasa masa kepemimpinan dan keanggotaan kami dalam lembaga legislatif DPRD Kabupaten Siak periode 2014-2019 ini telah memasuki kurang lebih 3 tahun. Selama kurang waktu 3 tahun telah mengesahkan tidak kurang dari 49 Peraturan Daerah dimana diantaranya merupakan Perda inisiatif DPRD Kabupaten Siak," ujar ketua DPRD Siak, Indra Gunawan yang mengaku di 2017 ini sudah mengesahkan 11 Perda.

Penetapan Siak sebagai kabupaten, sebut Indra, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Melainkan hasil jerih payah para pejuang dan tokoh pendiri siak yang tak kenal lelah tanpa pamrih, baik yang sudah menjemput sahitnya maupun yang masih diberi nikmat hidup. Telah bertungkus lumus tak kenal waktu dan harta demi terwujudnya Kabupaten Siak ini.
Dalam kesempatan yang sama Bupati Siak, H Syamsuar juga mengimbau kepada semua, bersempenaan dengan hari jadi kabupaten Siak yang ke 18 mari jadikan momentum ini untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai acuan pembangunan kedepan.

Usai pimpin paripurna Indra menambahkan,” sebagai ucapan rasa terimakasih kita kepada para pejuang kabupaten Siak, sudah seharusnya kita menjaga sepenuh hati. Dulu tokoh kita berjuang dengan pikiran dan tenaga, sekarang kita pelihara dan jagalah hingga mereka bangga atas perjuangannya melalui program-program yang dapat mendukung kemajuan Kabupaten Siak,”ungkap Kader Partai Golkar ini.

"Tentunya dengan karya dan prestasi serta produktivitas kerja yang tinggi demi meraih cita-cita dan harapan akan masa depan yang lebih baik," terang Syamsuar.
Di tahun 1999, lanjut Bupati, jumlah penduduk Kabupaten Siak kurang lebih 200.000 jiwa sedangkan jumlah penduduk sampai semester pertama tahun 2017 ini mencapai 415.178 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 214.708 jiwa dan perempuan 200.420 jiwa.
"Ada peningkatan lebih dari 2 x lipat jumlah penduduk selama 18 tahun ini, oleh karena itu perlu peningkatan pelayanan publik yang disertai dengan pelayanan inovasi," sebutnya.
Syamsuar juga memiliki harapan kepada semua masyarakat untuk bersama berikan yang terbaik kepada Siak tercinta dengan terus berinovasi dan beri pelayanan terbaik.

"Mari kita terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik serta bersama-sama mempromosikan pariwisata, mengembangkan destinasi wisata halal, menumbuhkan industri dan ekonomi kreatif, pendukung pariwisata, membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang ramah dan bersahabat," sebutnya lagi.

Acara paripurna yang dirangkai dengan penayangan kilas balik Kabupaten Siak serta kemajuan Siak berjalan lancar. Acara juga dihadiri oleh Mantan Bupati Siak, H. Arwin,AS,Sh, Mantan gubernur Riau, Wan Abu Bakar, dan tokoh masyarakat Siak dan Riau lainnya.
Doni 86

DPRD WAY KANAN KUNJUNGI DPRD SIAK DALAM RANGKA MEMPELAJARI TATA RUANG DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SERTA PENGAIRAN


SIAK, RIAUPUBLIK.Com -- anggota DPRD way Kanan yang berjumlah 40 orang kunjungi DPRD Siak Dalam rangka mempelajari tata ruang dan pembangunan infrastruktur serta pengairan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung lakukan kunjungan kerja. 


Rombongan yg diketuai Beta Juana ,SH selaku wakil Ketua DPRD membawa 40 anggota DPRD Selasa (03/10/2017) disambut langsung oleh Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan,SE, Wakil ketua , Sutarno,SH dan Hendri Pangaribuan serta anggota DPRD Siak.
Dalam kunjungannya Beta mengungkapkan rasa takjubnya terhadap pembangunan Kabupaten Siak, menurutnya Way Kanan yg nota bene tua 6 bulan dari Kabupaten Siak sangat jauh pembangunannya," way kanan lahir bulan April tahun 1999 sedangkan Siak Oktober 1999, stlah Kami Lihat disepanjang jalan memang sudah sangat luar biasa pembangunannya ini sangat jauh dengan Kami d Way Kanan," jelas politisi PDIP.

Dalam pertemuan tersebut Robert anggota DPRD way Kanan juga pertanyakan bagaimna sistem pemda Siak dalam pembangunan jalan segingga jln tersebut bsa mulus. Memanggapi Hal tersebut Marudut pakpahan anggota DPRD Siak menjelaskan pembangunan jalan di Kabupaten tidak terlepas dari kerja pemerintah Kabupaten Siak tidak hanya mengganggarkan tapi juga menjemput ke provinsi dan pusat krn jalan dari Pekanbaru menuju Siak tidak hanya jalan Kabupaten tapi juga ada jalan APBN dan Provinsi.

Pertemuan yang berjalan alot namun penuh keakraban menghasilkan persaudaraan antara DPRD Way Kanan dan DPRD Siak. Selain bsa berbagi pengalaman, Indra Gunawan berharap kedepannya dapat menjalin silaturahmi yang kuat. Dalam pertemuan tersebut Indra juga berpesan agar DPRD Way Kanan dapat menikmati objek wisata di Kabupaten Siak.

Doni 86
Curhat Masyarakat Tualang didalam Reses Anggota DPRD Siak H. Musar, SH.
Rabu, 30 Agustus 2017

TUALANG, RIAUPUBLIK.Com-- Guna Menampung aspirasi masyarakat di daerah Tualang, tepatnya di kampung Tualang Kecamatan Tualang ,anggota DPRD SIak H. Musar, SH.  mengelar reses kedua tgl 29/8 2017 sore harinya. Dalam Reses Tersebut Turut hadir penghulu kampung Tualang, Para tokoh adat, tokoh agama dan perangkat kampung, termasuk para generasi muda dan masyarakat menghadiri pertemuan tersebut”.

Dalam sambutannya untuk menanggapi beliau mengatakan “ saat ini kondisi keuangan yang berada di kabupaten siak sangat minim sekali dari 3 triliun berkurang menjadi 1 triliun dan ini membuat kabupaten siak melakukan efisiensi anggaran dan mengakibatkan beberapa anggaran yang ada disesuaikan menurut kebutuhan yang pantas saja”.

Beliau juga menambahkan” adanya perusahaan Indah Kiat juga mengalami permasalahan yang sama dengan keadaan pemerintah kabupaten Siak, kalau seandainya perusahaan indah kiat paksakan akibat mereka juga bisa gulung tikar karena tidak sanggup lagi membayar gaji karyawannya, masalah gaji honor daerah H. Musar mengatakan “dalam rapat dengan pemerintah kabupaten masalah Honor Daerah kalau seandainya honor daerah dipotong hanya karena kenaikan gaji anggota DPRD kami harapkan gaji anggota dprd tidak usaha di naikan, tapi jawab pemerintah bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan anggota DPRD hal itu memang karena efisiensi saja”.

“beberapa waktu yang lalu saya bertemu kepala kampung tualang dikantor desa tualang masalah Sekolah Dasar  bahwa hal ini sudah di rencanakan tapi sampai saat ini ada kendala yang belum teratasi, karena tidak adanya masyarakat yang belum bisa menghibahkan tanahnya untuk pembangunan Sekolah Dasar, tapi kalau ada tanah yang di hibahkan mungkin tidak ada masalah, dan di usahakan untuk pembangunan tersebut”.  Di kesimpulan akhir reses di kampung Tualang H. Musar, SH,semuanya usulan dan keluhan masyarakat akan kita tampung aspirasi nya dan kita usulkan ke Pemkab siak apa yang menjadi usulan masyarakat.

Sebelum kata sambutan dari Anggota DPRD Siak H. Musar, terlebih Dahulu ada pengarahan dari Kaur Desa Tualang Khalid Effendi mengatakan bahwa adanya peluang Sekolah Pariwisata Kabupaten di kabupaten Siak yang di biayai oleh pemerintah kabupaten Siak secara gratis, beliau Mengatakan bahwa salah satu warga RW.05 Tualang telah lulus dalam STPDN.

Doni86


Reses II Hendri Pangaribuan,A.M.d “ Ratusan Warga Sangat Mendambakan Ketersediaan Air Bersih, Beasiswa Dan Lapangan Kerja

Rabu, 30 Agustus 2017
SIAK, RIAUPUBLIK.Com-- Reses II Tahun  2017 Hendri Pangaribuan, A.M.d yang berlangsung senin, 28/08/17 di pondok 1 libo Dilapangan perkebunan sinar mas kelurahan  kandis kota, kec. Kandis ratusan warga yang datang pada acara yang berasal dari warga Rt/Rw : 01/10 dan warga Rt/Rw : 02/10 Pondok Libo sangat mendambakan ketersediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor dan bea siswa bagi pelajar dan ketersediaan lapangan kerja. Dalam acara reses dihadiri juga lurah  WENDY, S.Sos. dan dihadiri sekitar 350 orang warga 

Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Hendri Pangaribuan A.M.d  menyampaikan bahwa , reses bertujuan untuk mengeratkan silrahturahmi, agar komunikasi yang selama ini terjalin bisa lebih baik ". tambahnya lagi,  Sejalan dengan reses ini ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti ketersediaan air bersih, beasiswa pendidikan dan lapangan kerja," kata Hendri.  

"Tentu semua aspirasi masyarakat ini akan kita tindak lanjuti, karena air bersih merupakan sumber kelangsungan hidup kita. Menyangkut beasiswa pendidikan juga sangat penting bagi generasi muda bangsa, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat," tambahnya. 

Ke depan, kata Hendri, semua keluhan dan harapan masyarakat akan dilakukan pengkajian agar bisa ditindak lanjuti pemerintah. Doni86

Siak semakin diperhitungkan di Kancah Nasional 
Rabu, 30 Agustus 2017
JAKARTA, RIAUPUBLIK.Com-- Siak yang semakin eksi dikancah nasional dengan peraih prestasi dari beberapa aspek dan bidang dari beberapa tahun belakangan ini. 

Tidak puas Sampai disitu, tadi Bupati Siak, Drs. H. Syamsuar,M.Si pun kembali manerima penghargaan setelah 
Siak dinyatakan masuk dalam top 40 Inovasi Pelayanan Publik terbaik tahun 2017. Penghargaan diperoleh hasil dari inovasi para bidan desa asal Kerinci Kanan dalam membuat alaram Persalina n. Sistem yang berfungsi untuk menekan jumlah kematian ibu dan anak ini ditetapkan sebagai top 40 inovasi publik  berdasarkan surat keputusan mentri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PANRB) No 40 tahun 2017 tentang ditetapkannya top 40 inovasi pelayanan publik.

Ketua DPRD yang ikut menyaksikan Bupati Siak menerima penghargaan sangat merasa bangga atas hasil yg diraih Siak. Menurutnya Siak yg sdh diperhitungkan di kancah Nasional dari berbagai aspek membuktikan kerja nyata pemda Siak tidak hanya sebatas teori Saja melainkan aksi nyata. "Kita ucapkan selamat kepda Bupati Siak dan tentu juga kpd para bidan yang telah sangat aktif mencipakan inovasi yang luar biasa,"jelasnya.

Kedepannya Indra Berharap Siak tidak cepat puas karena mempertahankan sngat sulit dr pda meraih . Penghargaan diserahkan pads acara Pembukaan Pekan Kerja Nyata di Solo Jawa tengah. Dan Siak juga merupakan kabupaten satu-satu yg memperoleh penghargaan di Prov Riau.(Don)

Anggota DPRD Kabupaten Siak Zulfaini Mengadakan Acara Lomba peringatan HUT RI di Kelurahan Sungai Apit.
Senin, 28 Agustus 2017

Sungai Apit, Riau Publik.Com--Momen perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus, selalu identik dengan berbagai perlombaan di masyarakat. Agustus merupakan bulan bersejarah, bulan di mana Indonesia merdeka(26/08/2017).

Dalam kata sambutan Anggota DPRD Siak Zulfaini mengetakan “Merdeka adalah sebuah kalimat yang mengandung Ruh, Merdeka juga merupakan kata yang mengandung makna spiritual, betapa sedihnya melihat keadaan Negara kita ini, dari mulai Desa hingga pada tingkat Nasional, masih demikian-demikian saja. Memang ada kemajuan yang kita raih, namun tidak sedikit kekurangan diantaranya. Di usia kemerdekaan yang kian bertambah yakni 72 tahun ini, untuk itu marilah kita berbenah, marilah kita tingkatkan wujud nasionalisme kita, patriotisme kita untuk kemajuan bangsa ini. Kita memiliki semangat persatuan, gotong royong, kultur budaya yang kuat, yang menjadi modal bagi kita untuk mencapai sebuah kedaulatan dan menjunjung tinggi Pancasila”.

“Pertama lanjutnya, kita mendoakan arwah para pahlawan yang telah mendahului kita. Kedua, kita bisa mengenang jasa-jasa mereka yang telah berkorban merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Ketiga, yang terpenting adalah mereka bisa kita jadikan keteladanan dalam hidup berbangsa dan bernegara”.

Ditambahkannya lagi “Kami berharap semoga acara ini menjadi suatu kenangan serta sebagai cerminan pada perjuangan bangsa pada saat itu. Saat ini kita hidup di era modern, hidup dengan fasilitas yang serba ada. Untuk itu, kita harus merangcang langkah perbaikan guna terciptanya kesejahteraan dan kemajuan bangsa ini. Acara ini dapat terlaksana karena dukungan dan usaha semua pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini”.

Turut hadir Kapolsek Sungai Apit yang diwakili oleh anggota polsek Sungai Apit, Kepala Pusksesmas Sungai Apit, Ketua RW Pak Tukijan, Tokoh masyarakat Pak H.Bahar dan sejumlah tokoh muda Kelurahan Sungai Apit.
Ada Pun Perlombaannya seperti: Panjat Pinang, Pacu Goni, Jujung botol, Lomba lari bawa bola pimpong pakai sendok, Loba kukur kelapo, Dan tarik tambang


Wakil ketua DPRD Siak Hendri Pangaribuan Hadir Dalam Rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia ke-72 di Minas Kabupaten Siak.
Jumat, 18 Agustus 2017
MINAS, RIAUPUBLIK.Com--Upacara memperingati hari kemerdekaan Indonesia ke-72, dilaksanakan Kamis (17/8) pagi, berlangsung khidmat. Selain dalam rangka menghormati perjuangan para pahlawan, Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, pada hakekatnya merupakan bentuk penghormatan sekaligus penghargaan kita kepada para pejuang dan para pahlawan sejati, yang telah memberikan segala-galanya melampaui dari apa yang seharusnya diberikan.

Selaku Inspektur Upacara adalah Camat Minas Hendra Adi Nugraha, S.STP,M.Si. Pemim pin Upacara Sertu Indra.P Pembaca Teks Proklamasi adalah Wakil Ketua DPRD Siak Bapak Hendri pangaribuaan. Turut Hadir Kapolsek Minas Kompol P Lukman P Simajuntak SH, Danramil 09/Minas Kapten Inf. Sabar Riswanto dalam acara tersebut turut hadir 2 anggota DPRD siak, yakni wakil ketua DPRD Siak Hendri Pangaribuan serta anggota komisi 4 Agustiawarman, dan beberapa tokoh pemuka masyarakat, unsur kepala sekolah, kepala UPTD seluruh kecamatan minas dan kepala desa serta kelurahan se kecamatan Minas.

Dalam wawancara dengan ketua Wakil Ketua DPRD Siak Bapak Hendri Pangaribuan sangat menaspirasikan acara Hut Republik Indonesia tingkat Kecamatan Ini Sangat Bagus karena dilaksanakan secara keseluruhan sekecamatan siak. Dan beliau juga mengatakan acara Hut RI ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada masyarakat siak keseluruhan dan beliau juga mengharapkan agar acara Hut RI untuk terus dilanjutkan. Beberapa tahun belakang ini migas sempat anjlok jadi kita juga akan mencari sumber PAD lainnya bersama pemerintah.

Anggota DPRD Dari Komisi 4 Agustiawarman menambahkan agar peusahaan-perusahaan di Minas memperhatikan Tenaga Kerja yang ada di Minas, dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil perusahaan-perusahaan harus merekrut tenaga tempat agar bisa menerima tenaga tempat dan beliau juga mengatakan agar kita meraih PAD yang ada di Riau dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Siak.

Dalam upacara bendera tersebut di hadiri oleh oleh berbagai elemen masyarakat kecamatan minas diantaranya anggota Polisi dan TNI, Guru dan PNS, murid-murid SD,SMP, dan SMA sederajat, Pramuka, RT dan RW, Ormas yang ada di kecamatan Minas dan masyarakat Minas lainnya.(DON)


HUT RIAU KE 60 TAMPIL BEDA DI SIAK, INSPEKTUR UPACARA DI PIMPIN OLEH KETUA DPRD SIAK HUT RIAU KE 60 TAMPIL BEDA DI SIAK

Selasa, 15 Agustus 2017

SIAK, RIAUPUBLIK.Com--Penunjukan langsung oleh Bupati Siak, Drs. H. Syamsuar,M.Si pada peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau ke 60 di Kabupaten Siak pada Rabu 9 Agustus 2017 yang bertindak sebagai inspektur upacara Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan,SE dan sebagai pembaca Visi Riau 2014-2019 Wakil Ketua DPRD Siak, Hendri Pangaribuan,A.Md tentunya memberi warna baru pada upacara yang berlangsung tadi pagi di Halaman Kantor Bupati Siak.


Ikut terlibat langsung pada peringatan Hari Ulang Tahun Riau ke 60 sebagai pelaksana tentunya memberikan rasa bangga kepada politisi kader Golkar ini. “sungguh kehormatan yang sangat luar biasa kepada kami karena biasanya kami hanya menjadi tamu pada upacara HUT Provinsi Riau tapi pada hari ini saya dan wakil dapat menjadi pelaksana langsung. Ini juga bukti kemesraan legislative dan eksekutif di lingkungan Pemda Siak,”ujarnya sambil tersenyum sumbringah.


Pada peringatan Hari Jadi Riau ke-60, Indra Gunawan saat membacakan pidato Gubernur Riau mengatakan, peringatan Hari Jadi ke-60 Provinsi Riau tahun ini, mengingatkan kembali kepada sejarah perjuangan rakyat Riau, para tokoh pendiri Provinsi Riau, dimana kala itu Provinsi Riau masih berada di bawah naungan Provinsi Sumatera Tengah. Dengan perjuangan para tokoh, pendiri dan seluruh masyarakat Riau kala itu, akhirnya pada tanggal 9 Agustus 1957, Riau resmi berdiri menjadi sebuah Provinsi.


"Oleh karena itu, ucapan terimakasih dan penghormatan yang mendalam sangatlah pantas kita persembahkan kepada mereka yang telah berjasa dalam mendirikan Provinsi ini," kata Indra.


"Di Hari Jadi inilah, hendaknya kita membenahi dan meluruskan yang kurang dan salah, lalu memantapkan dan meningkatkan program-program pembangunan di Provinsi Riau untuk mengangkat marwah negeri yang gemilang dan terbilang, sejalan dengan Visi Riau 2020, yakni "Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin di Asia Tenggara Tahun 2020"," kata Indra lagi.


Indra juga berpesan, mari jadikan peringatan Hari Jadi ini untuk memelihara kebersamaan dan kedamaian, serta menambah semangat berjuang anak negeri dalam mewujudkan Visi Riau 2020. Inilah saatnya masyarakat menyatukan visi dan persepsi, serta bekerja keras bahu-membahu, sehingga menjadi kekuatan yang mampu menggelindingkan dengan lebih laju roda pembangunan daerah tanpa lepas dari kearifan lokal Tamadun Melayu.


Hari Jadi ke-60 Provinsi Riau tahun ini mengangkat tagline : "Provinsi Riau Berintegritas" dengan Tema: "Menghulu Budaya Melayu, Menghilir Riau Berintegritas"


Upacara yang berlangsung hikmat dan lancar ditutup dengan aubade dari siswa-siswi SMA N 2 Siak yang mebawakan lagu Lancang kuning dan Sultan Syarif Kasim dan yang bertindak sebagai komandan upacara Camat Sungai Mandau, Novendra Kasmara. Pada upacara juga terlihat hadiri Unsur Forkopimda Kabupaten Siak, Pejabat dilingkungan Kabupaten Siak , Tokoh masyarakat, ASN/honrer dilingkungan pemda Siak dan siswa-siswa SD,SMp, dan SMA di Kecamatan Siak dan Mempura.(DON)




DPRD Siak Sahkan Empat Ranperda dalam Gelar Sidang Paripurna.

Selasa, 15 Agustus 2017

SIAK, RIAUPUBLIK.Com-– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak menggelar sidang Paripurna membahas soal pengesahan Empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelaksanaan Kearsipan di Lingkungan Pemkab Siak, Pengelolaan Pasar, Penanganan Tuna Sosial, serta Ranperda perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2001 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Senin (7/8/2017) siang, bertempat di Gedung DPRD Siak.


Sidang yang dihadiri Bupati Siak H Syamsuar dan Wakil Bupati Siak H Alfedri itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Siak Indra Gunawan. Serta dihadiri sejumlah pejabat Eselon di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Siak.


Lebih lanjut diungkapkan Marudut dari Fraksi PDIP,bahwa Pencapaian yang paling terendah ialah dari retribusi pajak air tanah. hal ini dinilainya karena pajak yang ditetapkan terlalu tinggi. Namun demikian Pansus DPRD Siak telah melakukan telaah dan beberapa kajian tentang pembelanjaan OPD dengan Apbd yang dinilai memuaskan karena minim temuan bpk.


“Kami (Pansus DPRD Siak) meminta agar kiranya seluruh jajaran Pemkab Siak bisa bekerja lebih keras meski dengan anggaran yang minim, namun diharapkan serapannya dapat terealisasi dengan baik,” papar Marudut Pakpahan.


Pansus juga meminta jajaran pemkab siak dapat bekerja lebih keras meski dengan anggran yang minim namun diharapkan serapan nya dapat terealisasi dengan lebih baik lagi.


dalam penyampaian sambutan  Kepala Daerah oleh Bupati Syamsuar menjelaskan tentang 4  


Ranperda Kabupaten siak yang telah disetujui oleh DPRD Siak. Diantaranya 4 Ranperda tersebut meliputi :

Pelaksanaan Kearsipan di lingkungan pemerintah Kab. Siak.


Pengelolaan pasar, pusat perbelanjaan, dan tokoh swalayan. Kemudian tentang


Penanganan tuna social, orang terlantar dan psikotik, terakhir 


Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 14 tahun 2001 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga.


Lebih lanjut dibidang pengelolaan  pasar,Syamsuar menerangkan, Keberadaan pasar diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembeli, pedagang, pengelola pasar dan pemerintah daerah. Salah satu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pasar adalah daya peningkatan kualitas pelayanan. Ujar syamsuar saat membacakan dalam sidang paripurna.


Kemudian permasalahan dan penanganan tuna susila, orang terlantar dan psikotik telah lama menjadi perhatian berbagai lembaga pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk penangan yang memungkinkan mereka untuk tetap fungsi social dalam kehidupan masyarakat. Seperti berpatisipasi dalam layanan ketenagakerjaan, pendidikan, pelatihan, serta menerima bantuan hokum, perlindungan social, pelayanan kesehatan dan sebagainya.


sementara perubahan atas perda nomor 14 tahun 2001 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan olahraga tujuanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ( PAD ) di bidang pajak dan retribusi daerah. Dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di tempat rekreasi dan olahraga serta untuk memperbaiki dan menambah fasilitas tempat bermain di Kabupaten Siak.


Namun demikian, Pansus DPRD Siak telah melakukan dan beberapa kajian tentang pembelanjaan OPD dengan APBD yang dinilai memuaskan karena minim temuan penyimpangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pansus DPRD Siak juga meminta kepada seluruh jajaran Pemkab Siak agar bisa bekerja lebih keras meski dengan anggaran yang minim.


Di akhir pidatonya Syamsuar mengungkapkan bahwa ia dan jajaran pemerintah daerah kabupaten siak membuka diri menerima dengan baik saran dan pendapat yang diberikan serta menghargai kerja keras dari semua pihak , karena semua hal tersebut adalah wujud perhatian yang besar bagi kemajuan pembangunan kabupaten siak. (DON)

Ketua DPRD Kabupaten Siak Mengkukuhkan Team Pendamping Tenaga Kerja Kecamatan Minas

Selasa , 01/8/2017
MINAS, RIAUPUBLIK.Com-- Ketua DPRD Kabupaten Siak Mengkukuhkan Team Pendamping Tenaga Kerja Kecamatan Minas, yang mengantikan Bupati Siak Yang berhalangan hadir melantik di karenakan beliau ada dijakarta untuk urusan yang penting dan mustahak.

Dalam kata sambutan Ketua DPRD Siak Mengatakan “hari ini saya di telepon bupati untuk melantik mengantikankan beliau karena tidak bisa hadir, kalau tidak saya tidak berani melantik. ini adalah tugas pemerintah tidak tugas dprd, walau pun hari ini pemerintah dan dprd punya kondisi kerja yang sama. Walau pun juga ada riak-riak politik itu adalah hal yang biasa. Harapan ketua dprd sudah sama dengan pak camat, pak ismail, pak amin dan pak ketua adat.

Tergantung dengan komitmen kita bersama untuk menjaga agar minas aman. Bahwa hal ini menjadi pilot projek bagi kecamatan lain dan bisa belajar keminas bagaimana melakukan hal ini bersama-sama. Ada kesepakatan diantara masyarakat dengan pihak kecamatan, kami dprd tidak terima kalau kawan-kawan melangkahi pak camat.

Saya menjadi ketua dprd bukan dari partai golkar tapi dari organisasi, pertama saya adalah ketua karang taruna, kemudian saya diusulkan menjadi ketua KNPI. Saya juga melakukan pengaderan sekretaris karang taruna kabupaten Siak sekarang menjadi ketua karang taruna kabupaten Siak dan sekretaris KNPI kabupaten Siak menjadi Ketua KNPI kabupaten Siak, saya juga mengarahkan kepada kawan-kawan anggota dewan, agar tidak ada istilah dapil saya, kita harus dekat ke rakyat ketika kita perlu suara rakyat. Oleh karena itu siapa pun yang dilantik hari ini harus di dukung masyarakat minas. Beliau juga mengharapkan agar masyarakat minas mendukung bupati Siak untuk maju menjadi gubernur riau agar Siak terutama minas dapat di perhatikan.

Menjadi dewan bukan harus menjadi pahlawan tapi menjadi pejuang untuk masyarakatnya. oleh karena itu saya mengajak kita semua bukalah pemikiran kita buang lah jauh-jauh pemikiran yang tak baik karena semangat kita untuk menbangun kabupaten Siak pada umumnya”.

Itulah yang disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Siak dimuka masyarakat minas pada umumnya Bersamaan dengan itu ketua komisi 4 DPRD Kabupaten Siak Bapak Ismail Amir menyampaikan “Saya sangat bangga pada hari ini karena minas ada proyek percontohan pertama sekabupaten Siak belum ada membetuk tim pemantau tenaga kerja, ada permasalahan kami turun hal ini harus di teruskan bagi kecamatan lain untuk membentuk tim kayak minas. membludaknya penduduk karena banyaknya pendatang dari luar yang dibawa perusahaan karena kurang pengawasan dari kita.

Mereka membawa pekerja dari luar sementara di dalam daerah tersebut masih banyak penganguran. Akhirnya mereka membuat ktp daerah dan bertempat tinggal ditempat tersebut akhirnya membludak, minas kompak sangat luar biasa. Jangan sampai Perusahaan harus  terbuka. Dalam acara hari ini perusahaan tidak hadir, seharusnya mereka hadir dan bisa mengenal tim pemantau, minas juga bersyukur karena tahun ini sudah ada keterwakilan untuk anggota dprd di Siak.

Siak tidak ada keterwakilan untuk dprd propinsi dan apalagi bupati Siak menjadi calon gubernur dan kalau sudah anggota dprd propinsi jelas keterwakilan Siak. Saya sudah fokus dengan buruh, jangan harap perusahaan berbohong, anggota komisi empat sudah sepakat agar tidak terima amplop dari perusahaan mana pun agar fokus membela masyarakat.

Jadi perusahaan tidak sewenang-wenang dan juga saat ini sebanyak 180 perusahaan belum membuat izin perusahaan. Mudah-mudah tim ini terbentuk tidak ada gesekan lagi, dari kita oleh kita untuk kita bukan untuk orang lain, jangan sampai anak-anak kita diminas tidak bisa menikmatinya.

Terhadap perusahaan yang bandel pak camat siap membekap masyarakatnya kalau tidak mau tolong mendamping, kalau tak mau kasih tahu kedewan kenapa kita ragu untuk membela masyarakat”.(DON)

INDRA: Semoga Ibadah Berajlan lancar Dan Jadi Haji Yg Mabrur
        
Siak, 04 Agustus 2017
SIAK, RIAUPUBLIK.Com-- Bertempat di aula arafah  Asrama Haji Batam Kepri tepat pukul 17.00 wib dilepas lngsung Oleh Bupati Siak, Drs. H. Syamsuar,M.Si didampingi ketua DPRD, Indra Gunawan,SE. Jemaah Calon Haji Kloter 6 embarkasi  dari 
Kab. Siak 252 org. 

Kloter 6 akan terbang dr Bandra batam pukul 23.00 wib menuju Madinah 
Kloter 6 sesuai dgn jadwal akan kembali ke tanah air tgl 13 September 2017.
Disela - sela sebelum acra pelepasan dimulai ketua DPRD mengungkapkan agar jemaah calon haji Asal kabupaten Siak diberi kemudahan Dolan menjalankan ibadah haji, diberi kesehatan dan  nanti kembali dg selamat dan menjadi haji yang mabrur, Sedangkan  Bupati siak Dalam sambutanya menyampaikan pesan bahwa selain menunaikan ibadah tentunya juga membawa nama baik bangsa dan negara indonsia khusus nya nama baik kabupaten siak. (Don)

Kemudian bupati siak berpesan agar jemaah  saling tolong menolong. Dalam pelepasan turut hadir Bupati Pelalawan yg jg ikut melepas jemaah calon haji asal Pelalawan , anggota DPRD kab Siak, H. Sugiyanto dan Ismail Amir,SH dan jg beberapa org kepala OP(Don)

Anggota DPRD Kabupaten Siak H. Musar, SH. Ikuti Takbiran Keliling Dari Tumah-Kerumah Di Desa Tualang

TUALANG, RIAUPUBLIK.Com-- "Allaahu akbar Allaahu akbar Allaahu akbar, laa illaa haillallahuwaallaahuakbar Allaahu akbar walillaahil hamd" tabir bergema di rumah – rumah penduduk di desa tualang, Minggu (25/06/2017). 

Pada hari itu seluruh masyarakat dunia merayakan hari kemenangan setelah berhasil melaksanakan ibadah puasa, tak terkecuali masyarakat di desa Tualang.

Yang di kuti oleh beberapa RT dan RW di desa tualang tersebut, mereke datang kerumah-rumah masyarakat dilingkungan RT dan RW tersebut, didalam rumah masyarakat mereka melakukan takbiran, alangkah indah alunan takbiran yang dilantunkan dari rumah ke rumah tersebut , semua masyarakat gembira tak terkecuali Anggota DPRD Siak Pemilihan Kecamatan Tualang H. Musar, SH. Atau Ongah Panglong pangilan yang sering dipanggil oleh masyarakat tualang.

Beliau sangat Antusias dengan acara ini, dalam wawancara kami beliau mengatakan. “ Acara ini sudah dilaksanakan tiap tahunnya, dan merupakan tradisi dari masyarakat desa tualang”. Beliau juga menambahkan,"takbiran ini dari tahun ketahun pesertanya tambah banyak, hari ini aja di perkirakan sampai tenggah malam, alhamdullilah sekali bahwa masyarakat menyadari akan acara silahturahmi ini, hal ini dapat lebih mempererat tali silahturahmi diantara warga."Sebutnya.

Beliau mengharapkan agar acara takbiran dari rumah ke rumah ini jangan sampai tidak ada lagi kalau bisa kita terus lestarikan sepanjang masa, sampai ke anak cucu kita."ujar beliau.    
DONNI 86

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD INI KEMBALI KEMASA KECIL

SIAK, RIAUPUBLIK.Com-- Dalam rangka menyambut hari yang fitri Pemerintah daerah kabupaten Siak gelar pawai takbiran yg diikuti antusias masyarakat dengan berbagai peragaan seperti mobil hias dan obor. Semarakny hari yang fitri dipenghujung Ramadhan di Kota Istana jg disaksikan Bupati Siak, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Unsur Forkopimda Siak dan usur Pemerintahan Kabupaten Siak serta masyarakat Siak.

Kemeriahan hari nan Fitri jga dirangkai dengan festival Meriam yang membawa Ketua DPRD, Indra Gunawan,SE, Wakil Ketua DPRD, Sutarno,SH dan anggota, H. Azmi dan Sujarwo kembali ke masa kecil.

Pasalny seperti yang diungkapkan Indra, mariam adalah permainan masa kecilnya. "Kl ramadhan sdh dtg kami sdh sbuk memprsiapkn bambu tuk dbuatkan meriam yg kerap kami jdkan permainan d mlm ramadhan",ceritanya. 

Ungkapan yg senada jg diungkapkan H. Azmi anggota DPRD yg sama2 dari Fraksi Golkar. "Bermain meriam mengembalikan kita ke masa anak2 dl,"jelas azmi. Terlihat pimpinan dan anggota DParad mengikuti pembukaan festival meriam dg penuh kegembiraan. 

Keeso harinya tepatny hari lebaran idul fitri pimpinan D DPRD mengikuti sholat idul fitri bersama (Don)


Kunker ke Jatim, Dewan Siak Perkenalkan 
Tanjak dan Bahas Soal Pengelolaan PKL
RIAUPUBLIK.Com– Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur (Jatim), Senin (5/6/2017) lalu.


Anggota DPRD Siak yang terbang ke Provinsi Jatim tersebut merupakan seluruh anggota dewan yang duduk di Komisi II DPRD Siak, termasuk Ketua Komisi II Toha Nasruddin, Wakil Ketua Komisi II Muhtarom, dan 
Sekretaris Komisi II Syamsurizal.

Dalam kunjungan kerja yang direncakan
berlangsung selama Tiga hari itu, Dewan Siak bersama segenap anggota DPRD Kota Surabaya membahas berbagai persoalan yang selama ini dianggap perlu. 

Diantaranya tentang pola penerapan dan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL), sehingga dari pengelolaan tersebut nantinya bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dalam kunjungan kerja ke Kota Surabaya ini, kami bertujuan untuk mencari referensi tentang pola penerapan dan pengelolaan terhadap PKL,sehingga keberadaan para PKL nantinya bisa menghasilkan (PAD),” terang anggota Komisi II DPRD Siak Sujarwo, Kamis (8/6/2017) pagi, kepada Riau Publik.com (Don)

Kunjungan Kerja Komisi IV ke Badan Nasional Penanggulagan Bencana di jakarta terkait alat kelengkapan dan fasilitas BPBD di daerah

SIAK, RIAUPUBLIK.COM-- Anggota DPRD Kabupaten Siak yang hadir Ketua Komisi: Ismail Amir Wakil Ketua: Sutarno, H. Musar,Tarmijan,Muslim,Paramanda Pakpahan, Agustiawarman dan yang lainnya sedangkan dari BPBN yakni : Ir. Harun Sunarso, M.Si Kasubit Penyimpanan dan pemeliharaan kebutuhan, dan Bpak Ibnu Solihin Kasubit Inventaris Kebutuhan.

Kemarin Kami dari Komisi IV berkunjung kepada  badan penangulagan bencana diJakarta maka mengingat bahwa DPRD Kabupaten Siak peduli kepada masyarakat Siak yang kebanyakan berkebun dan kebayakan lahan di Siak adalah lahan gambut dan sangat rawan kebakaran, dan kalau bisa jangan terjadi kebakaran karena daerah siak selalu terbakar setiap tahunnya.

Untuk itu kami dari DPRD terutama Komisi IV meminta agar pusat memberi perhatian khusus 
kepada pemerintah kabupaten siak, yang di minta adalah peralatan kebakaran  yang lengkap dan tenaga ahli kebakaran atau Sumber Daya Manusia yang propesional, terkait juga bantuan-batuan dari TNI/POLRI  dan sukarelawan termasuk pendanaan atau anggarannya.

Badan Penangulagan Bencana Pusat siap membantu daerah-daerah yang terjadi bencana, dan perlengkapan-perlengkapan bencananya yang diperlukan. Sesuatu sisi kita harus juga menyiapkan tempat atau gudang untuk menampung alat-alat yang bagus dan mahal tersebut agar tidak terbengkalai dan dapat digunakan seterusnya, anggaran dan logistik atau uang lelah terutama untuk TNI/POLRi serta sukarelawan  dan hal itu sudah diangarkan oleh pusat untuk daerah, untuk meringankan beban daerah dalam menangulangi bencana diderahnya.

Angaran dana yang di kucurkan dari pusat kurang lebih Rp. 100.000.000,- atau Rp.200.000.000,- untuk penangulangan bencana tahap awal dan dana itu lansung dicairkan dalam masa 1x24 jam tidak menunggu lagi.(Donni)


Hearing Komisi III Dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Terkait Pencemaran Limbah
SIAK, Riau Publik.com--- Anggota DPRD Siak komisi III menggelar hearing dengan Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Siak terkait terjadinya dugaan pencemaran limbah oleh Perusahaan di Kecamatan Tualang, senin (5/6/2017).
“Kita minta penjelasan terkait pencemaran limbah dan penggunaan Klorin oleh PT.Indah Kiat Pulp and Paper, karamnya garam di sungai Siak, pembuatan kanal sungai Siak dan debu yang ditimbulkan perusahaan,” ujar Masri ketua komisi III DPRD Siak.
Dalam penjelasan PLT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Edy Irwan menjelaskan bahwa setahunya klorin itu sepengetahuannya tidak bisa digunakan karena sesuai perjanjian di Jenewa sangat berbahaya.
“Kita menghirupnya saja langsung tumbang,” katanya.
Ditambahkan Kepala bidang Pengawasan dan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Siak Ardayani menjelaskan bahwa hasil perjanjian di Jenewa klorin itu memang dilarang namun hal itu pada medan perang.
“Klorin murni dalam bentuk gas Cl2 tidak digunakan di PT. Indah Kiat Pulp dan Paper, yang dipakai sebagai bahan pemutih pada perusahaan tersebut adalah dalam bentuk senyawa Klorin dioxida (ClO2),” Kata Arda.
Beliau juga mengatakan bahwa klorin yang di gunakan berbentuk garam yang murni jadi yang ada di PT. Indah Kiat adalah Garam jadi tidak berbahaya bagi manusia
Jawaban itu membuat Awaludin menaikan nada suaranya ia menyebutkan selama ini bau dari limbah atau cairan klorin itu sangat terasa sekali.
“Saya sudah 28 tahun tinggal di Tualang dan aroma klorin yang berwarna hijau itu cukup menyengat hampir setiap hari kami rasakan, dan karena saat ini saya berada di komisi III ini menjadi tanggung jawab moral saya,” katanya.
Bapak Masri juga menambahkan  agar BLH kabupaten siak dan DPRD Kabupaten siak mengadakan sidak kelapangan dalam waktu dekat ini.
Donni86

HENDRI PANGARIBUAN : WTP ADALAH HASIL KERJA KERAS SIAK

Selasa, 13 Juni 2017
SIAK, RIAUPUBLIK.Com-- Bupati Siak, Drs. H. Syamsuar,M.Si didampingi Wakil Ketua DPRD Siak,Hedri Pangaribuan menerima Laporan Hasil Keuangan (LHK) d kantor Badan.Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Riau. LHK dserahkan kepada lima kabupaten yang ada di Riau.

Hendri Pangaribuan yang hadir pada penerimaan tersebut mengungkapkan, kerja keras pemerintah daerah terbayar dengan menerima WTP hingga enam kali berturut-turut(12/6/2017), Beliau sangay mengapresiasi kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. "Kita sangat apresiasi kerja Bupati dan Pemerintah Kabupaten Siak, atas kerja nyatanya hingga menghasilkan WTP 6 kali berturut-turut", ujarny disela-sela pertemuan d kantor BPK. 

Namun Hendri menambahkan akan lebih sulit mempertahankan dari pd meraih, untuk itu Hedri berharap pemerintah daerah semakin meningkatkan kinerja agar prestasi yg diraih. "Ini merupakan bentuk transparansi pemda siak, dg adanya wtp artiny siak terbebas dr KKN,"Pangkasnya.(Don)

Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab Siak ke Kantor Inspektorat Kota Padang Panjang
Jumat, 9 Juni 2017 - 18:05Wib
PADANGPANJANG, RIAUPUBLIK.Com-- Komisi I DPRD Kabupaten Siak melakukan Kunjungan Kerja Ke Kantor Inspektorat Kota Padang Panjang perihal Pola Pengawasan  yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Inspektur Kota Padang Panjang.

Dimana langsung Disambut oleh Inspektur Kota Padang Panjang Bapak Evric Rinaldi didampingi oleh Yonhendri selaku Inspektur Pembantu, Rico Chandra sebagai KasubbagPerencanaan Inspektorat Kota Padang Panjang. Dari DPRD Kabupaten Siak langsung di Pimpin oleh Ibu Hj. GUSTIMAR Sebagai Ketua Komisi I dan Anggota Komisi I diantaranya Suratmaji, Hasan patoni, H.Hasmar, Miduk Gurning dan Sanggup Tarigan.

Pada kesematan ini dari Komisi I Siak meminta Informasi bagaimana pola pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang terhadap Dana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Dari diskusi ini diperoleh informasi bahwa di Kota Padang Panjang sudah memiliki  Peraturan Walikota no 20 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Dimana setiap kelurahan yang memperoleh dana bantuan sebesar 200 jt/ kelurahan setiap tahunya
Untuk mengawal pelaksanaan dari Kegiatan tersebut, Inspektorat Kota Padang Panjang Melakukan Pembinaan rutin yang dilakukan secara Berkala setiap 3 bulan keseluruh Kelurahan yang ada di Kota

Padang Panjang. Kota Padang Panjang terdiri dari 2 kecamatan dengan 16 Kelurahan.
 Pengawan dan pembinaan yg dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang adalah untuk membina kalau terjadi kekeliruan dalam pengelolaan dana tersebut.(Don)

MASYARAKAT RESAH KENAIKAN TARIF PARKIR, KOMISI III HEARING DINAS TERKAIT

Senin, 05 Juni 2017

SIAK, RIAUPUBLIK.Com-- terjadinyakenaikantarifparkirsesuaiperdaRetribusiTahun 2016, yang awalnysepeda motor rp.1000 menjadirp.2000 ,halinimenimbulkankeresahanbagimasyarakat. Krnmenurutmasyarakatkenaikantarifparkirdinilaimendadaktanpasosialisasikepadamasyarakat.

Menyikapihaltersebutkomisi III hearing KepalaDinasperhubungan. DalamdengarpendapatketuaKomisi III, Masri,SEdidampingiAnggota DPRD Komisi III memintadinasterkaituntuk pending terlebihdahulupelaksanaankenaikantarifbbcparkirsampaiwaktu yang belumditentukan. KarenamenurutMasri, saatinibulanRamadhankebutuhanmasyarakatsangatmeningkat.Apalagisaatiniperekonomian yang merosottidakperlumenambahbebanbagimasyarakat. 

"Kondisiperekonomianygsaatinimerosotdantuntutankebutuhanmeningkat,jangalahmenambahbebanmasyarakat,"ujarMasri d ruangBanggartadipagi (5/6/2017).

Menanggapi hal tersebut pj..kadis perhubungan Siak, DR.H.Syafrilenti,M.Si didampingi sekretaris Dishub dan Kabid juga Kabag Hukum Setda Siak menyampaikan saat ini dishub hanya menjalankan amanah yg diatur dalam Perda Retribusii. 

Dan tentu akan memberikan PAD kepada daerah sesuai target yang telah disepakati dengan pemerintah daerah. Senada Kabag Hukum Jhon Efendi,SH menjelaskan Perda sudah di sahkan Dan telah ada.(Don)

Posting Komentar

uc

uc

s

s

b

b

adv

adv

MAS

MAS

Nc

UCP

Dewan Redaksi RPC

publik MERANTI

Galery&Adv

Bank Riau

Dewan Pekanbaru

Newspelalawan

PANGLIMA TNI

PANGLIMA TNI

Komisi Pemberantasan Korupsi

Pemrov Riau

PEMKAB SIAK

dewansiak

Follow Us

uc

uc

Ucp

Ucp

UCP

UCP

UCP

UC

UC

Hot News

Recent

Comments

Publik Tv

Loading...

Side Ads

static_page