Postingan
KPK Tantang Rakyat Riau Cari Pemimpin Jujur Dan Bersih, Tidak Tersandung Korupsi
https://www.riaupublik.com/2018/02/kpk-tantang-rakyat-riau-cari-pemimpin.html
Jumat, 16 Februari 2018
JAKARTA, RIAUPUBLIK.Com-- KPK telah mengirim penyidik ke daerah tempat berlangsung nya Pilkada
Serentak 2018. Itu karena KPK menilai besarnya ongkos politik untuk menjadi
kepala daerah bisa menyebabkan lahirnya benih korupsi.
“Ini terungkap dari hasil kajian KPK dengan LIPI bahwa ongkos untuk menjadi seorang kepala daerah itu sangat tinggi. Bahkan, menurut beberapa studi yang dilakukan oleh LIPI, untuk menjadi bupati, sekurang-kurangnya harus menyiapkan Rp 60 miliar. Sementara gubernur sekurang-kurangnya Rp 100 miliar,” jelas Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan di kantornya, Kamis (15/2/2018) kemarin.
Menurut M Syarif, temuan tersebut sudah disampaikan kepada DPR dan partai politik bahwa ongkos politik ini berpotensi menimbulkan money politics. Untuk itu, M Syarif berharap, praktik itu perlu dihilangkan untuk memperoleh kepala daerah yang mempunyai kapabilitas dan integritas tinggi.
M Syarif menyampaikan, pihaknya di KPK terus fokus bekerja untuk melakukan pendidikan politik pada masyarakat karena fakta tingginya ongkos pilkada juga ada peran masyarakat. KPK pun menggandeng Mabes Polri mengajak rakyat melawan tindakan korupsi.
“Ini terungkap dari hasil kajian KPK dengan LIPI bahwa ongkos untuk menjadi seorang kepala daerah itu sangat tinggi. Bahkan, menurut beberapa studi yang dilakukan oleh LIPI, untuk menjadi bupati, sekurang-kurangnya harus menyiapkan Rp 60 miliar. Sementara gubernur sekurang-kurangnya Rp 100 miliar,” jelas Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan di kantornya, Kamis (15/2/2018) kemarin.
Menurut M Syarif, temuan tersebut sudah disampaikan kepada DPR dan partai politik bahwa ongkos politik ini berpotensi menimbulkan money politics. Untuk itu, M Syarif berharap, praktik itu perlu dihilangkan untuk memperoleh kepala daerah yang mempunyai kapabilitas dan integritas tinggi.
M Syarif menyampaikan, pihaknya di KPK terus fokus bekerja untuk melakukan pendidikan politik pada masyarakat karena fakta tingginya ongkos pilkada juga ada peran masyarakat. KPK pun menggandeng Mabes Polri mengajak rakyat melawan tindakan korupsi.
Ditanya Untuk Provinsi Riau, Yang Sama
Kita Ketahui, Sudah 3 Kepala Dareah Gubernur Riau Masuk Daptar Tahanan Tipikor
“Saat ini KPK terus konsentrasi untuk itu. Bahkan KPK telah bekerja sama dengan Mabes Polri. Kita ingin pesta demokrasi ini jangan dikotori dengan politik uang yang tak mendidik, untuk Provinsi Riau, Saya Tantang Warga Riau Memilih Pemimpin Yang Bersih Dan Jujur.” Ungkap M Syarif.
Tak hanya sampai di situ, KPK juga terus mengingatkan kepada masyarakat sebagai pemilih untuk menolak politik uang. Apalagi kenyataan di tengah masih banyak yang mengharapkan ‘amplop’ dari caleg atau calon kepala daerah.
“Kita ingin hadirkan kepala daerah yang bersih. Karena sebenarnya banyak calon yang baik, mereka nggak bisa bersaing akibat kurangnya uang atau modal sehingga nggak bisa terpilih di tiap Pilkada yang diselenggarakan,” ujar M Syarif
“Saat ini KPK terus konsentrasi untuk itu. Bahkan KPK telah bekerja sama dengan Mabes Polri. Kita ingin pesta demokrasi ini jangan dikotori dengan politik uang yang tak mendidik, untuk Provinsi Riau, Saya Tantang Warga Riau Memilih Pemimpin Yang Bersih Dan Jujur.” Ungkap M Syarif.
Tak hanya sampai di situ, KPK juga terus mengingatkan kepada masyarakat sebagai pemilih untuk menolak politik uang. Apalagi kenyataan di tengah masih banyak yang mengharapkan ‘amplop’ dari caleg atau calon kepala daerah.
“Kita ingin hadirkan kepala daerah yang bersih. Karena sebenarnya banyak calon yang baik, mereka nggak bisa bersaing akibat kurangnya uang atau modal sehingga nggak bisa terpilih di tiap Pilkada yang diselenggarakan,” ujar M Syarif
